3.000.000 Ha Hutan Sumut Rentan Dialihfungsikan

Salingnews.com – Medan.  Dinas Kehutanan Sumatera Utara menyebut  kawasan hutan di Sumatera Utara seluas  kurang lebih 3.000.000 hektare. Namun sebagian besar masih berstatus penunjukan, dengan demikian membuatnya rawan dialihfungsikan.

Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara Halen Purba mengatakan, dari 3.000.000 ha kawasan hutan daerah ini yang sudah ditatabatas sepanjang 6.000 km dari 15.000 km. Tersisa 9.000 km yang belum ditatabatas. “Sebagian besar masih tahap penunjukan. Karena kalau status penetapan itu kan harus temu gelang ketika ditatabatas,” katanya, Kamis (07/02/19).

orangutan-diatas-pohon

Kawasan Hutan Lindung.

Menurutnya, kawasan hutan yang sudah ditatabatas umumnya berada di kawasan konservasi seperti Suaka Margasatwa Dolok Surungan, Taman Nasional Gunung Leuser dan lainnya.

Menyoal pembalakan liar atau yang tidak memiliki izin di Sumatera Utara, Halen menyebut saat ini sudah sangat minimal. Masyarakat, kata dia, ketika ingin menebang pohon tidak perlu izin selama pohon tersebut ditanamnya sendiri. “Sekarang masyarakat boleh menebang kayu yang ditanamnya sendiri, langsung tanpa izin. Asalkan sebelumnya dia memberitahukan, saya mau tanam pohon ini, didaftarkan dulu,” katanya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara Dana Prima Tarigan mengakui kawasan hutan Sumatera Utara yang statusnya belum dikukuhkan, sangat rentan dialihfungsikan.

Beberapa kebijakan pemerintah yang pernah dilahirkan terkait kawasan hutan di antaranya SK Menhut No 44/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumut sudah dibatalkan Mahkamah Agung lewat putusan No 47/P/HUM/2011 tertanggal 23 Desember 2013.

Di dalamnya, kawasan hutan Sumatera Utara yang ditunjuk seluas sekitar 3,7 juta ha. Sebelas tahun kemudian, lahir SK Menteri Kehutanan Nomor SK 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Sumatera Utara seluas 3.055.795 hektare.

Dikatakannya, hingga sekarang belum ada pengukuhan kawasan hutan. Dengan belum adanya pengukuhan, menurutnya, sangat rentan dijadikan alasan bagi pengalihanfungsinya untuk mengubah fungsi kawasan. “Walaupun belum ada pengukuhan tapi tak bisa dijadikan alasan untuk mengubah fungsinya” katanya.

Selama ini sudah banyak penggiat lingkungan mendorong percepatan pengukuhan kawasan. Presiden Joko Widodo sudah pernah mewacanakan tentang one map policy atau kebijakan satu peta namun masih jauh panggang dari api. Di seluruh Indonesia, masih terjadi permasalahan.

Menurutnya, dalam rangka penegakan hukum terhadap aksi pengalihan fungsi kawasan, dapat melihat pada kasus Register 40 Padang Lawas. Sejak 2007, putusan Mahkamah Agung memerintahkan penyitaan kebun sawit seluas 47.000 ha di hutan register 40 Padang Lawas.

Hutan register 40, menurutnya, dulu adalah hutan kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Walaupun saat itu kawasan hutan belum dikukuhkan namun negara sudah menang dengan lahirnya putusan MA nomor 2642/K/PID/2006.

Dikatakannya, pengukuhan kawasan hutan  sangat penting untuk menghindari konflik. “Di situ lah kelemahannya, kenapa belum dikukuhkan, itu masalah. Itu bolanya di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kita mendorong percepatan one map policy, dengan catatan harus melibatkan masyarakat, semua stakeholder,” katanya. (Red)

Sumber : http://leuserconservation.org

Share

Baca Juga