Aliansi Cipayung Plus Siantar Turun Kejalan “Tolak Omnibus Law”

Salingnews.com – Pematangsiantar
Hampir tiap daerah di Nusantara terjadi aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-undang lain dalam klaster Omnibus Law.

IMG_20200716_152606Ket Foto : Massa Aliansi Cipayung Plus Kota Pematangsiantar Saat Menyampaikan Aspirasi di Gedung Kantor DPRD, Kamis (16/07/2020).

Diketahui bahwa sejak Februari lalu, pemerintah telah memasukkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. RUU yang berisi penyederhanaan 79 UU dan 1.288 pasal (omnibus law) ini masuk daftar program legislasi nasional 2020. Sehingga mengundang berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil, dari organisasi lingkungan, hak asasi manusia, gerakan masyarakat adat, sosial, buruh dan lain-lain ikut bersuara.

Tepat pada hari ini juga, DPR RI akan menggelar rapat paripurna yang bakal mengesahkan RUU Cipta Kerja dan RUU lainnya (Omnibus Law) menjadi Undang-undang.

Hal itu membuat puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus (GMKI, PMKRI, HMI, PMII, GMNI, dan IMM) Kota Pematangsiantar menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (16/07/2020).

Aksi unjuk rasa yang dimulai dengan aksi longmarch mengitari jalanan Kota, massa Aliansi Cipayung Plus singgahi gedung kantor DPRD Pematangsiantar.

Di gedung DPRD, massa menyampaikan aspirasi penolakan terhadap RUU Omnibus Law.

“Tolak RUU Omnibus Law”, teriak massa.

Menurut mereka, ada pasal kontroversial yang dinilai akan memutilasi tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Seperti sistem pengupahan yang tidak lagi berdasarkan UMR (Upah Minimum Regional) melainkan UMP (Upah Minimum Provinsi) yang cenderung lebih kecil.

Bukan itu saja, terdapat pasal kontroversial lainnya (Omnibus Law) seperti pemberian karpet merah untuk melanggengkan investor ataupun pengusaha yang akan semena-mena memutuskan perjanjian kerja dengan pekerja untuk alasan/keadaan tertentu.

RUU Omnibus Law tersebut disinyalir akan membuka iklim investasi selebar-lebarnya yang mengancam peluang investor lokal dan masuknya tenaga kerja asing berskill rendah yang akan menggeser peluang kerja pekerja lokal.

Aliansi Cipayung Plus Kota Pematangsiantar juga memiliki paradigma terhadap RUU itu yang akan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup karena menghapus kewajiban untuk memiliki Analisis Masalah Dampak Lingkungan (Amdal) terhadap perusahaan.

Beberapa anggota DPRD menerima aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Cipayung Plus. Dalam tuntutannya, massa demonstran meminta kepada DPRD untuk mengambil sikap perihal RUU Omnibus Law. Kemudian, meminta pengkajian/pembahasan ulang terhadap RUU Omnibus Law dengan terbuka yang melibatkan berbagai kalangan.

Massa juga menuntut dengan meminta penundaan pengesahan RUU Omnibus Law menjadi UU dan fokus menangani pandemi Covid-19.

Penulis : Dedi Damanik

Editor : Dedi Damanik

Share