Bila RUU Omnibus Law Disahkan, Masyarakat Adat Akan Tersisihkan

images (13)Ilustrasi

Salingnews.com – Nasional

Sejak Februari lalu, pemerintah telah memasukkan draf Rancangan Undang-undang Cipta Kerja ke DPR RI. RUU yang berisi penyederhanaan 79 UU dan 1.288 pasal (omnibus law) ini masuk daftar program legislasi nasional 2020. Berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil, dari organisasi lingkungan, hak asasi manusia, gerakan masyarakat adat, sosial, buruh dan lain-lain protes.

Organisasi lingkungan menilai, RUU ini berpotensi mencelakakan lingkungan hidup. Beberapa pasal dalam UU guna menjamin keselamatan lingkungan, justru dihapus dengan dalih mempermudah investasi.

Selain itu terkait kearifan lokal masyarakat adat telah diwariskan turun temurun, salah satunya ialah pengelolaan hutannya secara adat. Tapi kini masyarakat adat justru dikriminalisasi juga dipidanakan dengan mudahnya hanya karena menerapkan kearifan lokalnya.

Banyak kalangan menilai, ketika RUU Omnibus Law disahkan akan sering terjadi konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat adat dari penggusuran, perampasan tanah adat, hingga kriminalisasi di lahan adat mereka sendiri.

RUU Omnibus Law Untuk Kepentingan Siapa?
Begitu ungkapan narasi yang sedang digejolakkan di tengah masyarakat. Sebut saja Greenpeace Indonesia salah satu Non Goverment Organitation (NGO) yang aktif menyoroti tiap kebijakan terhadap sosial dan lingkungan.

Greenpeace lewat akun instagramnya menyatakan, apakah ini termasuk rencana pemerintah tentang New Normal?

Ketika penyelewengan oleh korporasi diloloskan sementara masyarakat adat yang menjadi identitas bangsa ini malah dipenjarakan.

Menurut data yang dimiliki Greenpeace, sepanjang tahun 2018 terdapat 300 kasus konflik agraria yang terjadi di 16 provinsi. Dari sektor perkebunan menyumbang terjadinya konflik agraria paling banyak. 60% dari 144 konflik agraria di sektor perkebunan timbul pada komoditas kelapa sawit akibat praktik pembangunan dan ekspansi perkebunan di Indonesia yang melanggar hak-hak masyarakat adat atas tanahnya sendiri.

Padahal, bagi masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia, hutan memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Mereka memiliki aturan adat secara turun temurun bahwa apa yang diambil manusia dari alam itu harus dikembalikan kembali kepada alam.

Greenpeace Indonesia memiliki paradigma sendiri ketika disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja, kualitas dan kuantitas panen kaum tani, nelayan, serta masyarakat adat terancam menurun dikarenakan perubahan fungsi lahan oleh penguasa untuk kepentingan bisnis.

Perbuatan tersebut akan mendorong ketimpangan penguasaan lahan, tempat tinggal dan lahan mereka terancam tergusur pembangunan. Sebab pemerintah memberikan keistimewaan kepada sektor bisnis dan investasi untuk kepemilikan lahan.

“Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan produk yang akan melanggengkan oligarki, menindas hak asasi manusia, melukai rasa keadilan masyarakat, meminggirkan perlindungan lingkungan serta memperlemah demokrasi di Indonesia. Tidak akan ada ekonomi maju yang dibangun di atas ekologi yang rusak,” tegas Asep Komarudin selaku Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Selasa (14/07/2020).

(DD/Tim)

Share