Bila Terjadi Calon Tunggal di Siantar, Pendukung Kotak Kosong Cukup Mengejutkan

Salingnews.com – Pematangsiantar | Belakangan ini istilah ‘Kotak Kosong’ kian mencuat dan sekaligus mewarnai beberapa aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, bahkan menjadi bahan diskusi bagi pengamat politik di kedai kopi.

Polish_20200829_131704095Ada beberapa pemerhati menilai bahwa istilah Kotak Kosong identik dengan Tong Kosong. Ibarat nyanyian salah satu grup musik fenomenal yang berjudul ‘Tong Kosong’ yang begitu nyaring bunyinya.

“Tong kosong nyaring bunyinya
Klentang-klentong kosong banyak bicara
Oceh sana-sini nggak ada isi
Otak udang ngomongnya sembarang

Hak manusia ingin bicara
Hak manusia ingin bernyanyi
Kalau sumbang janganlah didengarkan
Kalau merdu ikutlah bernyanyi”

Begitulah penggalan lirik yang kerap didendangkan oleh grup musik fenomenal band Slank.

Istilah Kotak Kosong saat ini laris manis, bukan sebuah peribahasa, dan juga bukan kotak untuk menyimpan makanan. Namun, lebih melihat situasi perpolitikan yang dinilai tidak sesuai dengan keinginan masyarakat lainnya.

Salah satu contoh daerah yang menggemakan istilah Kotak Kosong yaitu Kota Pematangsiantar.

Akhir-akhir ini di Kota Pematangsiantar, cukup menarik untuk membahas kontestasi pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada Desember 2020 mendatang.

Ada beberapa bakal calon kontestan sebelum mendapatkan surat rekomendasi partai menunjukkan nama melalui poster, spanduk, dan iklan, ramai di hadapan publik seperti Binsar Situmorang, Wesly Silalahi, Ojak Naibaho, Ismail Sikumbang, dan lainnya.

Alih-alih menampilkan bongkahan kata-kata di poster, spanduk, dan iklan, kontestasi pemilihan kepala daerah di Kota Pematangsiantar semakin mengerucut.

Setelah semua partai politik [di 30 kursi DPRD Pematangsiantar] memberikan rekomendasi kepada salah satu bakal calon kepala daerah yakni pasangan Asner-Susanti (bakal calon tunggal katanya), semakin membuat istilah Kotak Kosong menjamur di media sosial dan di meja perdiskusian. Baca Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor: 106/PL.02.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VIII/2020, tanggal 15 Agustus 2020, syarat pendaftaran yakni memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kota Siantar pada Pemilu 2019, yakni 6 kursi.

Istilah Kotak Kosong dalam proses pilkada memang tidak ada, namun istilah tersebut lebih mendekati pada kolom kosong.

Untuk mengetahui kebenaran adanya pemilih istilah Kotak Kosong, Dewan Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (DPC HIMAPSI) Kota Pematangsiantar mencoba untuk mengakomodir melalui aplikasi buatan Google yang dapat dikunjungi di situs https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcLS7lUnNK7QSFXZeGWsq-hNxlzwUJn8fAOpKfwPjZIBHQQQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

IMG_20200829_135516Ket Foto : Hasil Voting Berbentuk Diagram/DD

Dengan mencantumkan dua opsi pilihan antara lain opsi pertama yakni PASTI (pasangan Asner-Susanti) dan opsi kedua yakni Kotak Kosong.

Cukup mengejutkan, aktualisasi dari aplikasi yang dimulai dari tanggal 11 Agustus hingga pada hari ini, sebanyak 1.018 responden telah memberikan respon.

Berdasarkan hasil respon yang berbentuk diagram, tercatat bahwa opsi pertama yakni PASTI mendapatkan sebanyak 30,9% dan opsi kedua yakni Kotak Kosong mendapatkan sebanyak 69,1% responden.

Menanggapi hasil voting tersebut, Ketua DPC HIMAPSI Kota Pematangsiantar, Jonli Simarmata ST melalui Wakil Sekretaris Bidang OKK, Lisna Purba saat dimintai tanggapannya menyebutkan ternyata lebih besar pemilih istilah Kotak Kosong meskipun nantinya di pilkada tidak ada istilah tersebut melainkan kolom kosong.

“Istilah Kotak Kosong kian menjamur menjelang kontestasi pilkada, namun istilah tersebut tidak ada di dalam Undang-undang pilkada, melainkan kolom kosong. Meski begitu, kita mencoba untuk mengakomodirnya agar mengetahui apakah benar ada pemilih istilah Kotak Kosong. Ternyata hasilnya mengejutkan, lebih besar pemilih istilah Kotak Kosong. Artinya, ada sebagian masyarakat yang menginginkan kolom kosong untuk dimenangkan,” ungkap Lisna, Sabtu (29/8/2020) saat ditemui di kantor sekretariat DPC HIMAPSI Kota Pematangsiantar.

Lisna beralasan dengan lebih besarnya pemilih istilah Kotak Kosong dapat menjadi preseden buruk terhadap nilai-nilai demokrasi.

“Syarat dan tahapan untuk penetapan calon kepala daerah tentunya mengedepankan prinsip demokrasi. Namun, kita lihat saja nanti. KPUD Kota Pematangsiantar akan membuka pendaftaran calon Wali Kota di tanggal 4-6 September mendatang. Setelah itu, disana kita akan melihat dan menunggu KPUD mengumumkan nama calon Wali Kota,” ujarnya.

Lisna juga menilai bahwa dengan tingginya peminat memenangkan istilah Kotak Kosong adalah bukti pasangan Asner-Susanti belum dikenal seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar.

“Mungkin masyarakat menginginkan adanya nama calon lain untuk bertarung di gelanggang pilkada. Partai politik harus melihat ini. Kemarin banyak nama-nama yang muncul mewarnai papan iklan di Kota Pematangsiantar. Bila semua partai politik mengusung satu calon, maka ada hak masyarakat lainnya yang terabaikan. Sehingga kontestasi pilkada, tidak elok bila dikatakan pesta demokrasi. Yang seyogianya pesta demokrasi ialah euforia masyarakat untuk melihat dan memilih pemimpinnya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tutupnya.

Penulis : Dedi Damanik
Editor : Dedi Damanik

Share