Bukan Hanya Universitas Efarina dan RS Vita Insani, Komisi III DPRD Siantar Minta IMB Lainnya Dicabut

WhatsApp Image 2020-06-30 at 18.22.37

Foto/Gambar Ilustrasi

 

Salingnews.com – Pematangsiantar

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh Komisi III beberapa waktu lalu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait regulasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ketidaklengkapan persyaratan, kini berada di meja pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar.

Tertuang dalam surat rekomendasi Komisi III, bahwa pihak mereka telah menemukan beberapa fakta saat RDP bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Fakta yang ditemukan oleh Komisi III yakni terkait kurangnya garis koordinasi antar OPD, sehingga mengakibatkan adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang ada di Kota Pematangsiantar.

Surat rekomendasi yang dikeluarkan pada Selasa (30/06/2020) oleh Komisi III, meminta kepada DPMPTSP Kota Pematangsiantar untuk mencabut atau membatalkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang bernomor 648/15/IMB/DPMPTSP/II/2020 dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang bernomor 648/33/IMB/DPMPTSP/II/2020 atas nama PT Hapoltakan Jaya Abadi/Hendri Mayanta Tarigan yang berlokasi di Jalan Pdt J Wismar Saragih, Kelurahan bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar.

Permintaan itu menurut Komisi III dikarenakan tidak mengikuti syarat ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 tahun 2013 tentang Rencana Tata Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar tahun 2013-2023 yang disebutkan bahwa lokasi bangunan berada pada zona yang peruntukannya sebagai kawasan perkebunan.

Selain RTRW, keberadaan bangunan gedung Universitas Efarina dinilai tidak memiliki rekomendasi kesesuaian penataan ruang maupun Advise Plan dari PUPR. Fakta lainnya, pengembang atas nama PT Hapoltakan Jaya Mandiri disebutkan dalam mendirikan bangunan gedung Universitas Efarina tidak memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Komisi III DPRD Siantar Soroti IPAL Rumah Sakit Vita Insani

Kunjungan lapangan atau Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi III ke Rumah Sakit Vita Insani pada Jumat (19/06/2020) yang lalu, pihak mereka menemukan adanya keganjilan seperti proses pengolahan air limbah yang tidak sesuai dengan dimensi pipa, kemudian pembangunan kolam pengolahan limbah laundry, dan bangunan yang berdekatan dengan saluran drainase pemukiman warga.

Hal itu membuat Komisi III meminta kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui instansi terkait untuk mengehentikan pembangunan kolam pengolahan limbah laundry yang sangat dekat dengan saluran drainase pemukiman warga sekitar karena diduga tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Kemudian Komisi III juga meminta untuk memeriksa instalasi saluran air limbah/kotor, karena diduga volume air limbah yang dihasilkan tidak sesuai dengan dimensi pipa air limbah existing.

Keinginan Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar untuk tertib administrasi serta mengikuti regulasi aturan yang ada, pekerjaan bangunan milik PT Bank Mandiri Tbk juga masuk dalam radar surat rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan DPRD.

Disana disebutkan bahwa bangunan milik PT Bank Mandiri Tbk yang berlokasi di Jalan Kasad-Bazoka, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, belum memiliki dokumen lingkungan hidup seperti UKL-UPL namun Pemko sudah mengeluarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Menurut pihak mereka, lokasi tersebut sering terjadi banjir sehingga diminta untuk penertiban pekerjaan bangunan milik PT Bank Mandiri Tbk tersebut.

Terakhir dalam surat rekomendasi Komisi III, meminta kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait perumahan milik Agus Tambaraman Barus yang berlokasi di Jalan Baringin Pansur Nauli, Kelurahan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, agar menertibkan kelengkapan administrasi perizinan perumahan karena belum memiliki dokumen lingkungan hidup.

Komisi III dalam surat rekomendasi tersebut menekankan kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar apabila tidak melaksanakan tindak lanjut, akan menelusuri dugaan pelanggaran kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Dalam mendukung upaya peningkatan iklim berusaha/investasi yang semakin berkembang, Komisi III juga meminta kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk segera menuntaskan usulan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar tidak ada lagi peraturan yang dilanggar.

(DD/Tim)

Share