Diduga Sumber Limbah Di Kawasan Danau Toba, Ketua F- PDIP Sumut, Mangapul Purba Minta Pemerintah Tinjau Ulang Perizinan PT Allegrindo Nusantara

Salingnews.com – Sumut. PT Allegrindo Nusantara perusahaan yang bergerak di bidang peternakan babi selama ini santer dan kerap dituding sebagai salah satu perusahaan penyumbang limbah terbesar ke danau Toba disamping beberapa hotel dan kerambah jaring apung (KJA) yang terdapat di sekitaran kawasan danau tersebut.

FB_IMG_1572684949573

Mangapul Purba Ketua Fraksi PDIP, DPRD Provinsi Sumatera Utara. (Sumber : Facebook)

Perusahaan yang terdapat di kabupaten Simalungun tepatnya di desa Urung Pane kecamatan Purba kabupaten Simalungun provinsi Sumatera Utara berdasar informasi selama ini disinyalir pada waktu-waktu tertentu tepatnya pada saat hujan turun sering membuka Bak IV penampungan miliknya untuk membuang limbah ke danau Toba.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Sumatera Utara, Mangapul Purba, SH meminta kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk meninjau ulang kembali izin limbah PT.Allegrindo Nusantara.

Menurut mantan anggota DPRD Kabupaten Simalungun ini PT.Allegrindo Nusantara jika ingin agar kawasan Danau Toba terbebas dari limbah maka sudah sewajarnya pemerintah mencabut izin perusahaan yang diketahui penghasil limbah di kawasan yang akan dijadikan destinasi wisata berkelas di dunia oleh Presiden Joko Widodo.

“Sampai saat ini belum ada rekomendasi baik dari pihak Badan Lingkungan Hidup, Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup dan lain sebagainya yang mengeluarkan surat yang mengatakan dan mengakui bahwa PT.Allegrindo Nusantara baik dan sehat terhadap lingkungan, itu belum ada sampai saat ini, jadi kita minta perusahaan tersebut ditutup saja dan dipindahkan ke lokasi yang jauh dari kawasan Danau Toba,” tegas Mangapul.

Selain itu, Mangapul juga meminta PT.Aqua Farm, dan PT Jafta yang diketahui menggunakan pakan kimia dipindahkan dari kawasan danau toba, sebab ditengarai juga telah menyebabkan pencemaran air di danau toba.

” Ketegasan pemerintah untuk menghentikan berbagai perusahaan penghasil limbah yang dapat merusak lingkungan terutama kebersihan air di danau toba yang diketahui juga digunakan warga setempat untuk mandi,” ucapnya.

Terpisah, hasil investigasi wartawan terhadap warga yang menjadi narasumber terpercaya yang identitasnya tidak ingin dipublikasikan baru-baru ini mengatakan selama ini PT.Allegrindo Nusatara mengklaim jika pihaknya telah memiliki dan mengantongi berbagai macam izin diantaranya izin limbah bahan beracun berbahaya (B3) dan memiliki instalasi pengelohan limbah cair dan sudah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itu sah-sah saja.

Namun banyak pihak termasuk para aktivis lingkungan hidup meragukannya. Keraguan itu sedikit banyaknya terbukti dari hasil amatan wartawan langsung di lapangan beberapa waktu lalu.

“Dari kondisi langsung di lapangan jelas sekali kalau udara di sekitar PT.Allegrindo Nusantara telah tercemar dan sangat bau juga banyak terdapat hewan lalat berterbangan di sekitarnya. Juga berdasar informasi dari seorang penduduk yang pernah bekerja di perusahaan tersebut yang namanya juga tidak ingin diekspose menjelaskan jika PT. Allegrindo Nusantara diam-diam sering membuang limbah cairnya langsung ke sungai-sungai kecil dan melewati satu daerah yang namanya Salbe, sebelum akhirnya sampai ke danau Toba,” terang warga tersebut.

Sambungnya lagi, saat mereka membuang limbahnya melalui sungai-sungai kecil tersebut maka aroma bau dan warna keruh akan muncul. Dia juga berkisah PT. Allegrindo Nusantara dulunya kerap didemo oleh warga sekitar, diantaranya pada tahun 2001, 2002 dan 2005 karena pencemaran yang dilakukan.

Ditambahkannya dari informasi rekannya yang masih bekerja saat ini ada sekitar 24.000 ekor babi lebih yang ada di perusahaan tersebut.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Simalungun Dra. Mislaini Saragih, ketika dicoba dikonfirmasi baru-baru ini belum berhasil, begitu juga dengan para Kepala Bidang (Kabid) juga sedang tidak berada di tempat. Menurut salah seorang staff kantor tersebut mengatakan ibu Kadis sedang keluar termasuk juga para Kabid sedang berada dilapangan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan sebanyak 28 destinasi wisata yang berada di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, akan ditata menjadi sebuah destinasi wisata berkelas.

Hal ini dikemukakan Jokowi saat meninjau Sipinsur Geosite, Desa Parulohan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet, Selasa (30/7/2019) lalu.

“28 kalau di cluster jadi empat,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan, kunjungannya kali itu dalam rangka memutuskan dalam perencanaan pengelolaan Danau Toba ini sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul berkelas.

Menurut Kepala Negara, dibutuhkan investasi besar untuk pengembangan wilayah sekitar Danau Toba, baik itu dari pendanaan sektor swasta maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jokowi mengatakan, proyek pengembangan kawasan pariwisata sekitar Danau Toba akan dilakukan mulai tahun 2019 dan diharapkan selesai bertahap mulai 2020.

“Mesti harus seperti itu, harus ada diferensiasinya, sehingga kalau datang ke Indonesia itu ke Toba, Oh masih kurang ke Bali, Oh masih kurang ke Mandalika. Karena memang ini beda-beda. Kita akan membikin seperti itu,” tegas Presiden seperti dilansir di CNBC Indonesia.

Sama dengan Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan Danau Toba telah dimasukkan dalam 10 prioritas tujuan wisata nasional karena memiliki potensi wisata yang besar. Untuk Sumut yang memiliki Danau Toba dan berbagai potensi wisata lain, bahkan Menpar, dikutip laman resmi Pemprov Sumatera Utara sempat memproyeksikan pendapatan daerah tersebut bisa mencapai Rp 30 triliun pada tahun 2019. (Red)

Sumber : metrorakyat.com

Share

Baca Juga