Dinas ESDM Wilayah III Sumut Hanya Kantongi 10 Izin Galian C di Siantar-Simalungun, Selebihnya Illegal

82268397_172921294015088_3879248353334132736_oKet Foto : Kacabdis ESDM Wilayah III Provinsi Sumut, Ir Leo L Haloho MSi.

Salingnews.com -Pematangsiantar

Kerap terdengar dan terlihat secara terang-terangan persoalan Galian C. Praktik-praktik tersebut kian berpeluang besar untuk merusak stabilitas dan keseimbangan lingkungan hidup. Tidak sedikit ditemukan Galian C yang sedang beroperasi tanpa memiliki izin yang sah.

Eksploitasi bahan galian golongan C atau yang akrab disebut Galian C adalah pengambilan bahan galian yang bersumber dari daya alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Selain menjadi peluang bisnis menjanjikan, kerap sekali praktik tersebut mengesampingkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Galian C biasanya dioperasikan untuk menghasilkan berupa pasir, kerikil, batu, tanah liat/tanah urug, batu padas/paras, dan batu kapur. Galian C juga disebut termasuk dalam kategori pertambangan yang memiliki regulasi atas usaha dan kepemilikan usaha.

Salinan lembaran putih Negara Indonesia yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi acuan utama. Namun, dalam situasi dan kondisi saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah mengeluarkan surat kepada seluruh Gubernur perihal penundaan penerbitan perizinan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Kepala Cabang Dinas Wilayah III, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Ir Leo L Haloho Msi menyebutkan pihak mereka mengantongi tiap-tiap izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) pada wilayah mereka.

Saat disinggung soal izin Galian C di daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, Leo menjawab hanya mengantongi 10 (Sepuluh) IUP OP untuk daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar tidak ada satu pun diberikan IUP OP.

“Hanya 10 (Sepuluh) yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan terkait Galian C di Kabupaten Simalungun. Untuk di Kota Pematangsiantar tidak ada sama sekali izin Galian C. Hal itu dikarenakan terbentur di RTRW Siantar. Di Simalungun, diluar dari 10 (Sepuluh) yang diberikan izin, selebihnya illegal,” terang Leo saat ditemui di ruang kantornya, Rabu (01/07/2020).

Ia menambahkan bahwa tugas Cabang Dinas ESDM Wilayah III Sumatera Utara ialah mengawasi Galian C yang memiliki izin, diluar daripada itu adalah wewenang kepala daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Pantauan media terkait beroperasinya Galian C di Siantar-Simalungun, ada beberapa titik lokasi yang dijadikan tempat Galian C.

Berbicara persoalan lingkungan, salah satu pegiat/organisasi lingkungan yang mengatasnamakan Sahabat Lingkungan (SaLing) meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menindak tegas para perusak lingkungan terutama yang tidak memiliki legalitas untuk beroperasi.

“Cukup jelas diatur pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ungkap Nico Sinaga, Kamis (02/07/2020).

Ia menambahkan lagi bahwa sesuai Undang Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan bahwa adanya sanksi tindak pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) kepada setiap orang yang melaukan Usaha dan/atau Kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

(DD/Tim)

Share