DPC Himapsi Siantar Desak DPRD Terbitkan Rekomendasi Pembatalan Revitalisasi GOR

Salingnews.com – Pematangsiantar. Dewan Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (DPC – HIMAPSI) Pematangsiantar, mendesak DPRD Pematangsiantar segera menerbitkan rekomendasi pembatalan revitalisasi Gedung Olahraga (GOR) Pematangsiantar. Desakan itu disampaikan melalui surat bernomor: 001/DPC/HIMAPSI/PS/VI/2019, tertanggal 10 Juni 2019.

Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Hukum DPC-HIMAPSI Pematangsiantar, Nico Nathanael Sinaga mengatakan, langkah ini merupakan wujud dari sikap HIMAPSI Pematangsiantar, yang keberatan dan menolak dengan tegas revitalisasi GOR, melalui kerjasama yang dibangun Pemko Pematangsiantar dengan PT. Suriatama Mahkota Kencana.

FB_IMG_1560147273746~2

Nico Nathanael Sinaga,Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Hukum DPC-HIMAPSI Pematangsiantar.

Ia menguraikan, ada tiga hal yang menjadi landasan keberatan dan penolakan kerjasama dimaksud. Pertama, proses kerjasama dinilai cacat hukum ; kedua, Amdal tidak kokoh ; dan ketiga, nilai komersialnya lebih tinggi dari pada aspek pembenahan olahraga.

Berdasarkan analisis yuridis, cacat hukum dalam kerjasama ini terang Nico, adalah dari sisi prosedural atau formil. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keterlibatan DPRD dalam proses menuju kerjasama yang dibuat Pemko Pematangsiantar dengan PT. Suriatama Mahkota Kencana.

Hal ini menurutnya bertentangan dengan Pasal 154 ayat (1) huruf (i) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa: DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Dalam ketentuan dimaksud lanjutnya, ada kata persetujuan untuk kerjasama yang membebani. Unsur membebani dalam kerjasama yang dibuat Pemko Pematangsiantar dengan PT. Suriatama Mahkota Kencana ini, menurutnya adalah sudah terpenuhi dari sisi hukum. Sebab, mulai dari tahap perencanaan, konsultasi, keterlibatan ahli, pelaksanaan tender, hingga pada penandatanganan kontrak, semuanya menggunakan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pematangsiantar.

“Unsur membebani daerahnya terpenuhi dari aspek yuridis. Sehingga harus ada persetujuan DPRD. Kalau tidak, proses kerjasama itu cacat hukum. Maka dari sisi hukum, itu harus dibatalkan”, terang Nico.

Aspek selanjutnya kata Nico adalah dari segi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dimana sesuai kesepakatan, PT. Suriatama Mahkota Kencana selalu pihak ketiga akan membangun pusat perbelanjaan di lokasi GOR saat ini. Jika hal ini jadi dilakukan, menurutnya akan berdampak terhadap lingkungan sosial khususnya instansi pendidikan di sekitarnya.

“Kita ketahui bersama, di sekitar GOR itu ada 3 sekolah. SMA Negeri 4, SMP Negeri 1, dan satu unit Sekolah Dasar. Jika mall dibangun di situ, tentu aktifitasnya akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah itu. Salah satunya kita tahu, bahwa pusat perbelanjaan kerap menggunakan pengeras suara dalam kegiatannya. Seperti memutar musik atau menjajakan dagangannya”, lanjut Nico.

Hal terakhir disampaikannya bahwa dalam kerjasama ini, nilai komersialnya lebih tinggi daripada aspek pembenahan olahraga. Sesuai informasi, bahwa pihak ketiga akan membangun gedung setinggi lima tingkat di lokasi GOR. Empat tingkat di antaranya adalah untuk pusat perbelanjaan, dan satu tingkat untuk arena olahraga.

” Dari sini kami menilai, nilai bisnisnya lebih tinggi. Kami berpendapat, bahwa ini merupakan bisnis berkedok pembenahan olahraga”, ujarnya.

Selain meminta DPRD menerbitkan rekomendasi pembatalan kerjasama antara Pemko Pematangsiantar dengan PT. Suriatama Mahkota Kencana, HIMAPSI Pematangsiantar juga meminta DPRD menerbitkan pernyataan bahwa Walikota telah melanggar ketentuan perundang-undangan dalam kesepakatan kerjasama dimaksud.

Diketahui sebelumnya, Pemko Pematangsiantar menyepakati kerjasama dengan PT. Suriatama Mahkota Kencana dalam hal revitalisasi GOR Pematangsiantar. Kontrak kerjasama dengan konsep Bangun Guna Serah (BGS) itu, ditandatangani pada 29 Mei 2019, di Rumah Dinas Walikota Pematangsiantar. (Tim/AS)

Share

Baca Juga