DPP Himapsi : “Kembalikan Fungsi Hutan Register 18/SM Menjadi Hutan Produksi”

Salingnews.com – Simalungun.  Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (DPP – Himapsi) memintak dan mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (LHK) ,Gubernur Sumatra Utara, Dinas Kehutanan Sumatra Utara dan kepala UPT. KPH Wilayah II Pematangsiantar,  untuk mengembalikan fungsi hutan register 18/SM yang meliputi Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Bosar Maligas, Ujung Padang, Huta bayu Raja, Jawa Maraja Bah Jambi dan kecamatan Hotunduan untuk dikembalikan Fungsinya sebagai Hutan Produksi . hal disampaikan oleh Sekjend DPP Himapsi Frans Setia Turnip SH. Kamis (15/11/18).

DPP Himapsi

Foto bersama Pengurus DPP Himapsi saat berada di Mess GKPS Medan.

Frans menanbahkan bahwa berubahnya fungsi hutan Register 18/SM menjadi kebun Sawit sangat merugikan masyarakat Simalungun secara khusus,  untuk itu kita minta aparat yang terkait tentang hutan untuk segerah mengembalikan Fungsi Hutan tersebut.

Baca Juga :    2000 Orang PTT Akan Dirumahkan. Himapsi : “DPRD Simalungun Jangan Jadi Pilatus”

“Dasar kita jelas,  sesuai UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No 18 thn 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. PP No 6 tahun 2007 jo PP No.3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengolahan serta Pemanfaat Hutan dan SK Menteri Kehutanan RI 579/ Menhut-II/ 2007 tentang Revisi SK Menhut RI 44 tahun 2005”.Katanya.

Lanjutnya menambahkan bahwa  tidak ada dasar Dinas Kehutanan untuk membiarkan alih Fungsi Kawasan Hutan Register 18/SM tersebut. Jadi jangan bermain – main,  kembalikan segera fungsinya kehutan.

“Dinas Kehutanan Jangan  membiarkan alih fungsi kawasan hutan Register tersebut, yang menguntungkan kapitalis- Kapitalis lintah darat, yang selama ini menguasai dan menikmati hasil konversi hutan  ke sawit,  seperti UD Maju  (Aseng Petani – Red) PT. KAS dan masih banyak lagi lintah darat yang lainnya,  yang sudah bertahun-tahun menikmati hasil perampasan hutan Negara.” Tuturnya.

Sekjend DPP Himapsi itu juga menegaskan sembari meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia (RI) untuk menangkap pejabat- pejabat yang sudah mengeluarkan SKT maupun sertifikat Tanah.

“Karena ini sudah jelas memanipulasi sejarah dan berkas. Kita (Himapsi – Red) akan selalu memantau dan mendesak agar register 18 /SM kembali kefungsi yang sebenarnya”. Sebutnya kepada Salingnews.com

Diketahui bahwa  kawasan Hutan Register 18/SM  kurang lebih 6.656 Hektar, telah dikuasai pengusaha Sawit dan pemukiman masyarakat. (Tim/AS)

Share

Baca Juga