Dukung Pembentukan Pansus Angket, Himapsi Sampaikan 5 Poin ke DPRD Siantar Tentang Pelanggaran Hefriansyah

Salingnews.com – Pematangsiantar. Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) Kota Pematangsiantar mendukung penuh pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang penggunaan hak angket DPRD Pematangsiantar.

Dukungan itu disampaikan Himapsi dengan cara mengirimkan surat ditujukan kepada Pimpinan DPRD Pematangsiantar dengan nomor: 143/DPC-HIMAPSI/PS/I/2020.

IMG-20200123-WA0015

Jonli Simarmata, Ketua DPC Himapsi Pematangsiantar.

Adapun isi surat tersebut menyampaikan 5 poin krusial yang menjadi aspirasi Himapsi. Poin-poin tersebut diajukan sebagai dasar lembaga DPRD untuk menggunakan hak angket. Demikian disampaikan Ketua DPC Himapsi Siantar, Jonli Simarmata kepada wartawan, Kamis (23/01/20).

Baca Juga:  Apresiasi 24 Anggota Dewan, Himapsi Siantar Kritik Fraksi PDIP

Jonli menjelaskan, poin-poin genting tersebut yang pertama adalah terkait kasus penistaan etnis Simalungun yang dilakukan Walikota Hefriansyah pada tahun 2018 lalu. Sebagaimana diketahui, bahwa DPRD Kota Pematangsiantar telah membentuk Panitia Angket dan dalam perjalanannya, Panitia Angket telah melaksanakan tugas dengan menggelar rapat terhadap Organisasi Etnis Simalungun, Akademisi, Kementrian, Saksi Ahli dan lembaga lainnya.

Adapun keputusan Panitia Angket yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2018 lalu, memutuskan untuk memberhentikan/ memakzukan Hefriansyah Noor sebagai Walikota Pematangsiantar karena berdasarkan fakta-fakta, data dan informasi, dinyatakan bahwa Hefriansyah telah melakukan penistaan atas etnis Simalungun dan atau adanya unsur sengaja untuk menghilangkan budaya Simalungun sebagai budaya daerah.

 

“Berdasarkan fakta dan data tersebut, diharapkan kepada Lembaga DPRD agar kiranya menindaklanjuti hasil keputusan Panitia Angket tersebut.” Kata Jonli.

Kedua, lanjut Jonli menambahkan, masalah pembangunan tugu Raja Sangnaualuh Damanik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pemerintah Kota Pematangsiantar telah memberhentikan pembangunan Tugu Raja Sang Naualuh Damanik secara sepihak. Sampai saat ini belum ada titik terang terkait bagaimana tindak lanjut dari pembangunan tugu dimaksud pasca diberhentikan.

“Padahal sebelumnya, pembangunan tugu tersebut sudah dikerjakan sekitar 35 %. Dan akibat pembangunan dihentikan, negara mengalami kerugian sebesar Rp.913.000.000.” ungkapnya.

Yang ketiga, masalah pembongkaran prasasti bendera merah putih yang terletak di Jalan Merdeka Pematangsiantar. Sebagaimana diketahui, usia prasasti tersebut telah melewati 50 (lima puluh) tahun. Maka seyogianya prasasti itu sudah layak dijadikan menjadi salah satu cagar budaya.

Namun, hal tersebut tentunya tidak dapat terwujud. Sebab baru-baru ini, pemerintah kota Pematangsiantar melalui Dinas Pariwisata, telah membongkar prasasti tersebut. Pembongkaran yang dilakukan tersebut menuai kritik dari publik. Sehingga Dinas Pariwisata membangunnya kembali.
   
Pembongkaran dan pembangunan kembali prasasti dimaksud, pastinya sudah menghilangkan nilai historis dari peninggalan bersejarah. Sehingga, peninggalan yang seyogianya sudah layak menjadi cagar budaya itu, tidak menjadi layak lagi. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Pematangsiantar tidak paham dan atau terkesan sepele terhadap peninggalan sejarah.

Keempat, masalah pembangunan tugu ayam jantan (dayok mirah) yang berada di Persimpangan Jalan Sisingamangaraja- Ahmad Yani Pematangsiantar. Pembangunan itu terjadi kesalahan dalam penulisan aksara simalungun. Selain itu, pembangunan monumen itu juga tidak jelas.

“Kami menilai, ada kepanikan atau kegamangan walikota dan dinas terkait terhadap pembangunan tersebut. Pasalnya, sebelumnya, monumen itu dibangun dengan bertuliskan Sangnaualuh dihiasi dengan kalimat delapan podah (nasihat),” jelas Jonli.

“Namun sesuai pengawasan kami, konsep pembangunan monumen tersebut seketika berubah menjadi monumen dayok mirah. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dipastikan bahwa walikota dan dinas terkait tidak memiliki konsep yang jelas terkait perencanaan, pelaksanaan dan latar belakang pembangunan monumen tersebut,” jelasnya lagi.

Kelima adalah masalah penyusunan pokok pikiran kebudayaan. Berdasarkan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, bahwa pada tanggal 17 Juli tahun 2018 lalu, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyurati Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se- Indonesia agar masing- masing daerah menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah.

Tujuan dari program ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Namun sesuai kondisi yang terjadi pada saat ini, meskipun telah disurati Mendikbud sejak tahun 2018 lalu, hingga kini Walikota Pematangsiantar tidak menyusun pokok pikiran kebudayaan dimaksud.

“Atas fakta tersebut, kami menilai adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Walikota Hefriansyah untuk tidak menyusun pokok pikiran kebudayaan tersebut,” katanya.

Ketika pokok pikiran kebudayaan dari Kota Pematangsiantar tidak disusun dan diusulkan ke Kementrian, tentu secara otomatis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan berpandangan bahwa Kota Pematangsiantar tidak memiliki kebudayaan.

“Hal ini menurut kami sebagai bentuk penistaan terhadap etnis Simalungun dan upaya Walikota Hefriansyah untuk menghilangkan budaya Simalungun di Kota Pematangsiantar,” ujarnya dengan nada tegas.

Berdasarkan sejumlah persoalan sebagaimana kami jelaskan diatas, kami menyimpulkan bahwa Walikota Hefriansyah telah melakukan sejumlah pelanggaran antara lain: melanggar sumpah janji jabatan sebagai Kepala Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2. Kemudian melanggar undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 76 ayat 1 huruf B tentang Pemerintahan Daerah.

Melanggar undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selanjutnya melanggar undang- undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
   
“Dengan adanya sejumlah pelanggaran Undang-undang tersebut, dengan demikian kami meminta kepada Lembaga DPRD Kota Pematangsiantar untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) pemberhentian Walikota Hefriansyah Noor,” pungkas Jonli Simarmata mengakhiri. (Red)

Share

Baca Juga