ELTRANS Ultimatum  Direktur  Keuangan PDPHJ, Agar Melaporkan  Dugaan  Korupsi Pada Sejumlah Oknum Bawahannya

Salingnews.com – Pematangsiantar. Direktur Program Lembaga Transformasi Sosial disingkat ELTRANS, Junus Sitio, melalui surat Nomor : 40/ELTRANS/VIII/2018, tanggal 04 Agustus 2018, mengultimatum Plt. Direktur Keuangan PD. Pasar Horas Jaya, Fernando Napitupulu, SE, agar dalam waktu paling lama 2 x 24 jam melaporkan sejumlah bawahannya ke polisi karena diduga terlibat korupsi atau penggelapan dana perusahaan. Minggu (12/08/18)

Pasar-Horas-Jaya-e1513600618669

Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) Kota Pematangsiantar. 

Menurut Junus Sitio, hasil investigasi ELTRANS mencatatkan tentang sejumlah persoalan di PD. Pasar Horas Jaya, yang terindikasi sebagai tindak pidana korupsi atau penggelapan dan penyalahgunaan jabatan yang merugikan perusahaan hingga miliaran rupiah.

Laporan Auditor Independen Per 31 Desember 2016,  Piutang Usaha PDPHJ total sebesar Rp. 3.004.356.465.- (Tiga miliar empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah),  dirinci tahun 2015 Rp. 1.089.214.101 dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.915.142.364, yang secara general merupakan tunggakan pedagang kios PDPHJ yang belum atau tidak dibayarkan oleh pedagang kios PDPHJ.

Baca Juga :

“Laporan piutang usaha ini diduga keras hanya laporan fiktif sebagai modus penggelapan dana perusahaan, seolah uang perusahaan masih tertunggak ditangan pedagang kios sebesar Rp. 3 Miliar lebih,  padahal telah ditilep atau digelapkan oknum – oknum untuk memperkaya diri. Buktinya, dalam pertanggungjawaban internal perusahaan disinyalir Kasubbag Penagihan, Lusiana Tambunan, tidak pernah memberikan daftar atau data faktual tentang nama – nama pedagang kios penunggak kontribusi,  sementara para pedagang kios mengaku telah membayar lunas tagihan kontribusi” tulis Junus Sitio dalam Press Releasenya.

Lanjut Junus menambahkan bahwa sangat disesalkan meski Kasubbag Penagihan, Lusiana Tambunan, tidak mampu mempertanggungjawabkan piutang usaha berdasarkan daftar atau data faktual tentang nama – nama penunggak kontribusi, namun yang bersangkutan tidak ditindak atau tidak dilaporkan kepada pihak berwajib bahkan justru diendapkan oleh atasannya Plt. Direktur Keuangan, Fernando Napitupulu, SE.

“Berdasarkan Surat Pernyataan Sdr. Marlinang DY. Silitonga dan Samianto, keduanya Staf Penagihan PD. Pasar Horas, tertanggal 23 April 2018, diduga telah terjadi penggelapan tagihan kontribusi senilai ratusan juta rupiah, dan sebagian dari hasil “curian” tersebut sudah dikembalikan ke kas perusahaan melalui Plt. Direktur Administrasi dan Keuangan, Sdr. Fernando Napitupulu SE, namun yang bersangkutan tidak tindak atau dilaporkan ke pihak berwajib, malah diendapkan atasan langsungnya, Kasubbag Penagihan, Lusiana Tambunan, dan Plt. Direktur Keuangan, Sdr. Fernando Napitupulu, SE” tulis Yunus Sitio dalam Press Releasenya.

Lanjutnya lagi bahwa, kasus Malinang Silitonga dan Samianto, sangat patut diduga sebagai rangkaian tak terpisahkan dari dugaan laporan fiktif tentang piutang usaha tahun 2016 sebesar Rp. 3 miliar lebih, apalagi Sdr. Marlina Silitonga dan Samianto bawahan langsung dari  Kasubbag Penagihan, Lusiana Tambunan dan Plt. Direktur Keuangan, Fernando Napitupulu, SE.

Dalam pengadaan 4 (empat) unit sumur bor di Pasar Horas dan 2 (dua) unit di Pasar Dwikora TA 2016/ 2017, mantan Direktur Keuangan PDPHJ, Agustina Tampubolon, SH, diduga kuat tersangkut dalam praktek mark up terhadap harga satuan pengadaan sumur bor 4 (empat) unit di Pasar Horas dan 2 (dua) unit di Pasar Dwikora Parluasan. Berdasarkan standar pasar harga sumur bor ditaksir hanya Rp. 20 jutaan per unit,  namun dilaporkan ke perusahaan sebesar Rp. 50 jutaan per unit. Dugaan mark up ini sudah menjadi temuan direksi PDPHJ, tidak dilaporkan kepada pihak berwajib, malah  justru diendapkan oleh Plt. Direktur Keuangan, Fernando Napitupulu, SE.

Dalam pengelolaan KIB (Kartu Ijin Berjualan), Kabag Usaha, Sdr. Sukatendel dan Kasubbag Pemasaran dan Perijinan, Sdr. Renta Lumongga Silaen, diduga telah menggelapkan kontribusi KIB hingga ratusan juta rupiah sepanjang tahun 2015 s/d 2017.  Baik Kabag Usaha, Sukatendel maupun Renta Lumongga Silaen, disebut telah mengembalikan puluhan juta hasil curian itu ke kas perusahaan, namun tidak ditindak dan dilaporkan  ke pihak berwajib, justru kasusnya diendapkan oleh Plt. Direktur  Keuangan, Sdr. Fernando Napitupulu, SE.

Dalam Rencana Anggaran Keuangan PDPHJ Tahun 2016 mantan Plt. Dirut, Drs. Setia Siagian telah mengalokasikan dana penyertaan modal pada Koperasi Serba Usaha – PDPHJ sebesar Rp. 64.000.000, sedangkan koperasi tidak memiliki aktivitas apa – apa dan lebih layak disebut koperasi fiktif.  Dugaan laporan fiktif ini sangat jelas secara kasat mata dalam dokumen keuangan perusahaan, namun tidak dilaporkan ke pihak berwajib dan justru diendapkan oleh Plt. Direktur Keuangan, Fernando Napitupulu, SE.

Kabag Kepegawaian PDPHJ, Sdr. Heriwana Hutagalung, SE, diduga telah melakukan Pungli dan Penyalahgunaan Jabatan dalam pengangkatan 65 calon pegawai dan pegawai tetap PDPHJ yang membuat situasi perusahaan chaos atau dan tidak kondusif.

Terkait kasus tersebut, yang bersangkutan Plt. Direktur Keuangan, Sdr. Fernando Napitupulu, SE, dalam kedudukannya selaku PIC. Plt. Direktur Pengembangan dan SDM,  tidak menindak atau melaporkan ke pihak berwajib, malah sebaliknya justru membela dan melindungi Sdr. Heriwana Hutagalung, SE, dan bersama Kasubbag Penagihan, Lusiana Tambunan Amd, dkk, bersekutu untuk mengorganisir perlawanan terhadap Badan Pengawas dan Plt. Dirut tentang pembatalan pengangkatan 65 pegawai,  melalui serangkaian rapat – rapat gelap, pernyataan– pernyataan lisan,  chat – chat WA, publikasi pers, dan pelibatan pihak advokat untuk menggalang perlawanan atau pembangkangan terhadap Badan Pengawas dan Plt. Dirut.

Pasca pembatalan pengangkatan 65 calon pegawai dan pegawai tetap PDPHJ, Sdr. Fernando Napitupulu, SE, tidak lagi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara intens sebagai Plt. Direktur Keuangan sekaligus PIC. Plt. Direktur Pengembangan dan SDM, akan tetapi nyaris setiap hari kerja sibuk keluar memimpin rapat – rapat gelap secara bergilir di rumah – rumah sejumlah pejabat struktur perusahaan, untuk menggalang perlawanan dan pembakangan terhadap Badan Pengawas dan Plt. Dirut.

Tindakan pejabat atau atasan yang menghalang- halangi, menutup- nutupi, membiarkan , melindungi atau merintangi pengungkapan dugaan tindak kejahatan apalagi tindak pidana korupsi, merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang diancam dengan pidana penjara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 421 KUH Pidana, jo. Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 perubahan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal itu, ELTRANS mendesak Plt. Direktur Keuangan PDPHJ, Sdr. Fernando Napitupulu, SE, agar melaporkan dugaan penyimpangan ini kepada kepolisian,  dan bila tidak dilaporkan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung surat disampaikan, maka ELTRANS akan melaporkan Sdr. Fernando Napitupulu, SE, kepada polisi dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan jabatan.

Hingga Press Release ELTRANS ini di terbitkan pihak dari Dirut Keuangan PDPHJ Fernando Napitupulu belum dapat dikomfirnasi serta di mintai tanggapannya terkait adanya ultimatum ELTRANS tersebut. (Tim/ Red)

Share

Baca Juga