Galian C Illegal Bebas Beroperasi di Siantar-Simalungun “Tidak Tersentuh Hukum”

IMG_20200704_164948Ket Foto : Diduga Pengerukan Tanah Tanpa Miliki Izin di Kota Pematangsiantar. Foto diambil pada Juli 2020

Salingnews.com – Pematangsiantar
Terkait bebasnya beroperasi galian golongan C yang masih belum memiliki izin usaha, seolah-olah tidak tersentuh hukum. Sebelumnya, pihak Dinas ESDM Wilayah III Sumatera Utara menerangkan serta membeberkan data atas nama kepemilikin Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).

Untuk di daerah Kabupaten Simalungun sendiri, Dinas mereka hanya bertugas mengawasi 10 (Sepuluh) izin usaha.

“Tugas Cabang Dinas ESDM Wilayah III Sumatera Utara ialah mengawasi galian golongan C yang memiliki izin usaha, diluar daripada itu adalah wewenang Kepala Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH),” ungkap Leo Haloho selaku Kacabdis ESDM Wilayah III Sumut beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, untuk kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) diperlukan rekomendasi dari dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah.

Ia juga menegaskan kembali bahwa untuk izin usaha yang ada pada mereka hanya 10 (Sepuluh) di Kabupaten Simalungun dan di Kota Pematangsiantar tidak ada sama sekali.

Eksploitasi sumber daya alam tanpa izin tersebut sangat berdampak negatif terhadap lingkungan. Pantauan dan investigasi Salingnews.com, ada ditemukan beberapa titik lokasi galian golongan C seperti pengerukan tanah/tanah urug di wilayah Kota Pematangsiantar.

Dilansir dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar melalui Kepala Bidang Lingkungan, Manotar Ambarita, saat di konfirmasi awak media menjelaskan bahwa pihak mereka tidak ada mengeluarkan rekomendasi soal pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

“Dari DLH Kota Pematangsiantar tidak ada memberikan rekomendasi, kegiatan pertambangan rakyat itu kewenangan Provinsi,” ungkapnya lewat pesan singkat WhatsApp, Sabtu (4/07/2020).

Salah satu pegiat lingkungan yaitu organisasi Sahabat Lingkungan (SaLing) meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) menindak tegas galian golongan C yang beroperasi tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).

“Menurut data dari pihak Dinas ESDM Wilayah III Sumatera Utara, ada 10 (Sepuluh) izin yang mereka tangani yaitu hanya di Kabupaten Simalungun. Seperti di Kota Pematangsiantar, tidak ada izin yang mereka tangani. Seharusnya APH tidak menutup mata melihat ini, perbuatan eksploitasi sumber daya alam sangat berdampak negatif terhadap lingkungan. Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah cukup jelas diatur, dan sanksi juga ada. Itu adalah perbuatan tindak pidana. Dari data tersebut, seharusnya APH dapat menindak perbuatan melawan hukum tersebut,” ungkap Nico Sinaga aktivis Organisasi Sahabat Lingkungan (SaLing), Sabtu (4/07/2020).

(DD/Tim)

Share