Gubernur Sumut Ancam Bekukan Izin PT Aquafram Nusantara karena Cemari Danau Toba

Salingnews.com – Medan. Gubernur Sumatera Utara (Sumut)  Edy Rahmayadi sepertinya geram dengan tingkah PT Aquafarm Nusantara yang diduga melakukan pelanggaran dalam kegiatan operasionalnya di perairan Danau Toba dan Serdang Bedagai.

Sebagaimana dalam investigasi Tim Investigasi Dinas Lingkungan Hidup Sumut atas kejadian pencemaran dan kerusakan akibat ikan mati di perairan
Danau Toba oleh Aquafarm, ditemukan bahwa Aquafarm melanggar karena over kapasitas produksi.

keramba

Keramba Jaring Apung (KJA) PT.Aquafarm Nusantara bersarang di Danau Toba.

Kemudian Aquafarm melanggar dari sisi daya dukung dan daya tampung perairan Danau Toba. Pelanggaran lainnya adalah Aquafarm tidak mengelola limbah cairnya di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada pabrik pakan ikan di Kabupaten Serdang Bedagai.

 

Atas pelanggaran-pelaggaran itu, Edy Rahmayadi telah menjatuhkan sanksi administrasi berupa sanksi tertulis yang dilayangkan kepada Aquafarm tertanggal 1 Februari 2019.

Edy Rahmayadi ternyata mengawal kebijakannya yang menjatuhkan sanksi ke Aquafarm itu. Bahkan Edy mengancam akan membekukan seluruh izin (sesuai tupoksi gubernur) Aquafarm jika Aquafarm tidak mengindahkan sanksi.

“Oohh.. itu kita ancam bekukan izinnya kalau nggak benar lagi mereka itu, sanksi tertulis telah dikirimkan, kita tunggu dalam enam bulan ini,” ujar Edy, ruangan Humas, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Kota Medan, pada Jumat (08/02/19) di lansir dari Tribunnews.

Namun pembekuan seluruh izin tersebut, baru akan dilakukan setelah semua mekanisme sanksi tidak dijalankan Aquafarm. Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada Pasal 76 ayat 1 ayat 2, terdapat empat mekanisme sanksi.

Artinya Gubernur tidak boleh langsung mencabut izin lingkungan, tetapi harus melalui empat tahapan mekanisme sanksi administratuf, yaitu teguran tertulis, pemaksaan, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.
Sekertaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut, Sabrina mengatakan, Undang-undang tentang Lingkungan Hidup memberi kewenangan kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, menjatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran.

“Itu ada tingkatan-tingkatannya. Tidak boleh langsung melakukan tindakan, tapi teguran dulu. Kalau tidak diindahkan akan ada tindakan paksaan oleh pemerintah dan akhirnya pencabutan izin. Teguran tertulis sedang diproses, baru akan dibuat,” terangnya. (Red)

Sumber : Tribunnews

Share

Baca Juga