Gugatan Ditolak Majelis Hakim PTUN, WALHI Akan Ajukan Banding

Salingnews.com – Medan. Sidang Gugatan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap Gubernur Sumatera Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan Nomor Register 110/G/LH/2018/PTUN-MDN memasuki agenda akhir pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim  Jimmy Claus Pardede (ketua), Effriandy dan Selvie Ruthyarodh (anggota) memutuskan gugatan WALHI terhadap Gubernur Sumatera Utara secara keseluruhan ditolak. Senin (04/03/19).

para ahli saat memberikan keterangannya di persidangan

Walhi Sumut saat menghadirkan saksi ahli pada sidang di PTUN Medan beberapa waktu yang lalu.

Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada kesimpulan objek sengketa, yaitu penerbitan SK objek sengketa dinilai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penerbitan SK objek sengketa baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur formal maupun substansi materil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik,” ujar Hakim Ketua.

Ditemui pada saat setelah persidangan, Kuasa Hukum WALHI Golfrid Siregar menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan secara keseluruhan. Alasan pertama adalah Majelis Hakim menyampaikan bahwa saksi fakta yang dihadirkan WALHI dari masyarakat Batang Toru dalam persidangan tidak relevan dengan objek sengketa.

“Kami kecewa ketika majelis hakim menyampaikan bahwa saksi fakta yang kami hadirkan tidak relevan, padahal mereka itu adalah masyarakat Batang Toru di mana lokasi objek sengketa itu berada di 3 Kecamatan yaitu Sipirok, Marancar dan Batang Toru” Ujar Golfrid.

Alasan kedua adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli yang dihadirkan WALHI tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim.

“Keterangan ahli yang kita hadirkan tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, padahal dalam keterangannya ahli menyampaikan terdapat pemalsuan tanda tangan dan pencatutan nama ahli serta pendapatnya yang dikutip tanpa sepengetahuan ahli” Ujar Golfrid.

Lanjutnya menambahkan, Jika Majelis Hakim dalam persidangan tersebut menyampaikan hasil putusan sidang tidak boleh cacat yuridis.

“Ini sudah cacat yuridis jika memang sudah terbukti dalam persidangan ada pemalsuan tanda tangan dan pencatutan nama ahli” Tambah Golfrid.

Kuasa Hukum WALHI Padian Adi Siregar dalam keterangannya pada saat konferensi pers mengatakan bahwa gugatan ini ada 3 hal yang menjadi dalil gugatan, pertama terkait prosedural hukum, kedua soal dampak bencana ekologis, dan ketiga soal dampak biologi. Menurutnya Majelis hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dan mengesampingkan bukti-bukti yang diserahkan.

“Kita menyerahkan 53 bukti dokumen kepada Majelis Hakim dan 13 orang saksi yang independen dalam persidangan, tetapi semua itu tidak menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keputusan. Bahkan kami menilai bahwa hakim cenderung mempertimbangkan dalil-dalil yang hanya memperkuat eksepsi atau jawaban dari tergugat” Ujar Padian.

“Harusnya kalau pun dalil gugatan kita ditolak, yang menolak itu adalah masyarakat juga atau ahli, bukan tulisan-tulisan yang belum tentu kebenarannya. Kenapa saya bilang belum tentu kebenarannya, karena dokumen-dokumen yang menjadi objek sengketa saja terindikasi ada pemalsuan tanda tangan dan pencatutan nama”. Sebut Pandi menambahkan.

Direktur WALHI Sumatera Utara Dana Prima Tarigan dalam keterangannya pada saat konferensi pers mengatakan bahwa harusnya pada saat persidangan sebelumnya di mana pihak tergugat menghadirkan ahli dari karyawan perusahaan itu menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam mengambil keputusan.

“Pada saat sidang sebelumnya, ahli yang dihadirkan oleh pihak tergugat terkait bencana ekologis gempa bumi itu kan dari karyawan tergugat intervensi bukan ahli akademis independen. Itu cocoknya hanya menjadi saksi saja bukan ahli. Majelis Hakim harusnya dalam memutuskan pekara bisa mempertimbangkan hal-hal demikian” Ujar Dana.

“Kita akan melakukan banding dan tempuh semua jalur hukum yang tersedia termasuk meneruskan gugatan pidana dugaan pemalsuan tanda tangan Pak Onrizal. Karena menurut kami, ini bukan persoalan menang atau kalah dalam persidangan, tetapi bagaimana dapat memberi efek jera bagi pemerintah agar tidak sembarangan dalam memberikan ijin-ijin lingkungan dan bisa memperbaiki tata kelola perijinan khususnya di sektor sumber daya alam dan lingkungan” Tambah Dana. (AS/ Red).

Share

Baca Juga