HIMAPSI Siantar Minta DPRD Revisi Perda Retribusi Parkir

Salingnews.com – Pematangsiantar | Demi mencegah terjadinya kebocoran anggaran dalam pengelolaan retribusi parkir, Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI) meminta DPRD untuk melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) di Kota Pematangsiantar.

Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua HIMAPSI Kota Pematangsiantar, Jonli Simarmata ST, saat diwawancarai wartawan di salah satu kedai kopi di Jalan Kartini, Senin (02/11) sekira pukul 17.00 WIB.

downloadKet. Foto: Ilustrasi/jambi-independen.co.id

Sebagaimana diketahui, sesuai Peraturan Daerah bahwa retribusi parkir roda dua sebesar Rp1 ribu dan roda empat sebesar Rp2 ribu rupiah. Sementara pada fakta dilapangan, para juru parkir meminta sebesar Rp2 ribu untuk roda dua dan Rp5 ribu untuk roda empat.

“Bisa kita bayangkan berapa ribu unit sepedamotor dan mobil setiap hari yang parkir di Kota Pematangsiantar. Retribusi parkirnya tidak masuk ke khas daerah. Tentu ada oknum yang diuntungkan dalam hal ini,” ujar Jonli.

Selain besaran retribusi parkir, setiap juru parkir juga ditemukan tidak menggunakan bukti karcis parkir. Sementara dalam penghitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diketahui berdasarkan jumlah karcis yang digunakan oleh juru parkir.

Hal ini tentu akan berdampak pada minimnya penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

“Minimnya penyerapan PAD, tentu akan mempengaruhi APBD. APBD semakin kecil, tentu pembangunan semakin lambat. Hal seperti ini sangat sederhana, namun berdampak besar dan sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh wakil rakyat,” pungkas alumni Universitas Simalungun itu. (Tim/Red)

Share