Rekomendasi dan Amanah Rapat Pengurus Lengkap (RPL) DPP HIMAPSI

Salingnews.com – Simalungun. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI) telah melaksanakan Rapat Pengurus Lengkap (RPL) yang di laksanakan di Mess Pora – Pora Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada tanggal  22 – 23 September 2018 yang lalu.

Melalui pres releasenya yang di kirmkan ke  redaksi Salingnews.com (04/10/18) bahwa adapun hasil daripada RPL – DPP HIMAPSI tersebut yaitu ;

1. Siap mendukung dan turut berperan melestarikan dan mengembangkan budaya Simalungun dalam seremoni budaya.

rpl dpp himapsi

Rapat Pengurus Lengkap (RPL) DPP – HIMAPSI yang dilaksanakan di Mess Pora – Pora Parapat.

2. Meminta tokoh masyarakat dan peserta anggota partai politik untuk tidak menggunakan cara cara yang radikal atau bersifat HOAX dan Hate speech.

3. Selanjutnya meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menutup perusahaan – perusahaan yang turut serta atas kerusakan kawasan ekosistem danau toba.

4. Meminta Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki jalan dengan status jalan provinsi yang berada di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar.

5. Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gubernur Sumatera Utara untuk menghentikan Penebangan Pohon atau Moratorium Hutan.

6. Mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rencana kebijakan Hutan Kemasyarakatan dan dalam penggunaannya menganjurkan agar pengelolaan Hutan Kemasyarakatan harus dikelola oleh masyarakat sekitar hutan tersebut.

7. Mendukung dan Menganjurkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya destinasi Danau Toba agar melakukan / menciptakan Hutan Wisata di daerah Parapat dengan menanami jenis pohon yang tumbuh sebelumnya di hutan tersebut.

8. Meminta Toba Pulp Lestari (TPL) untuk segera membuat hutan yang bersifat heterogen yang berfungsi menjaga ekosistem tanaman endemik di kawasan danau toba.

9. Mengapresiasi dan Mendorong Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menerapkan kebijakan Perda Kabupaten Simalungun No. 7 Tahun 2006 tentang Kewajiban Mencantumkan Uhir / Ornamen atau Ragam Khas Simalungun Pada Setiap Bangunan Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Swasta serta Fasilitas Umum dalam Kabupaten Simalungun.

10. Meminta Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk menerapkan Perda Kota Pematangsiantar No. 6 Tahun 1979 tentang Mengembangkan Serta Meningkatkan Kebudayaan Daerah pada Pembangunan Fisik.

11. Meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Kota Pematangsiantar lebih serius menerapkan nilai – nilai kearifan lokal budaya Simalungun dengan menerapkan sehari dalam satu minggu dengan menggunakan nuansa adat Budaya simalungun (Pakaian, bahasa).

12. Berkepentingan dan Mendukung keberadaan Bupati Simalungun yang berasal dari Etnis Simalungun serta mengawal jalannya roda pemerintahan Kabupaten Simalungun bersama Bapak Bupati DR. J.R. Saragih sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

13. Mendesak Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk merealisasikan pembangunan tugu Sang Na Ualuh Damanik di Kota Pematang Siantar sesuai dengan janji Pemerintah Kota Pematangsiantar bahwa tahun 2018 tugu Sang Na Ualuh Damanik.

14. Mengutuk perlakuan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor dalam hal penghinaan Budaya Simalungun dan mendesak DPRD Kota Pematangsiantar untuk melakukan interplasi kepada Walikota dan menghimbau agar masyarakat Suku Simalungun menjadi tuan rumah di Kota Pematangsiantar sesuai dengan historisnya.

15. Meminta pertanggungjawaban DPRD Kota Pematangsiantar dalam hal tentang Hak Angket Penistaan Suku Simalungun tahun 2018 agar disampaikan kepada publik dan meminta penegak hukum (Jaksa, Kepolisian, KPK) untuk melakukan penyelidikan adanya indikasi penyuapan, sehingga Hak Angket Penistaan Suku Simalungun yang pada awalnya, DPRD Kota Pematangsiantar semangat (terbukti memenuhi kuorum kehadiran DPRD dalam melahirkan keputusan Hak Angket), tetapi setelah hasil Panitia Hak Angket dijadwalkan oleh Banmus DPRD untuk dibacakan di sidang rapat DPRD maka kehadiran DPRD tidak memenuhi kuorum, sehingga kami mempertanyakan integritas DPRD Kota Pematangsiantar.

16. Meminta Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk menata dan memperindah Daerah Aliran Sungai Bah Bolon untuk menjadi taman pariwisata kota.

17. Meminta Kapolda Sumatera Utara agar memerintahkan Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar dan Kepolisian Resor Simalungun untuk memberantas permainan bentuk judi dan peredaran narkoba.

18. Meminta Bupati dan Walikota dalam hal penempatan pejabat untuk mengutamakan putera daerah bukan pejabat impor dari luar daerah.

19. Mendesak dengan konkret agar seluruh BUMN, BUMD, dan Perusahaan – perusahaan Swasta agar benar – benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan seara langsung oleh masyarakat Etnis Simalungun dalam hal pengembangan SDM generasi muda Simalungun maupun pelestarian Budaya Simalungun. (Red)

Share

Baca Juga