JR Saragih KO, Kemendikbud Keluarkan Surat Pembatalan SK Bupati Tentang Pemberhentian Guru

Salingnews.com – Simalungun. Terkait Kebijakan Bupati Kabupaten Simalungun, JR Saragih yang memberhentikan 1.695 orang tenaga guru fungsional. Sebelumnya pemberhentian Guru itu, telah menyita perhatian dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dari media pemberitaan, Aktivis, Akademisi, dan DPRD Kabupaten Simalungun.

CollageMaker_20190811_214321260~2

Surat Rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktoral Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ( Ditjen GTK) Republik Indonesia.

Semula Bupati Simalungun mengeluarkan 3 Surat Keputusan (SK) terkait pemberhentian itu, yakni SK bernomor 188.45/5927/25.3/2019 tertanggal 26 Juni 2019 yang memberhentikan sebanyak 569 tenaga guru di Sekolah Dasar (SD), kedua, SK bernomor 188.45/5928/25.3/2019 yang memberhentikan sebanyak 134 tenaga guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP), ketiga, SK bernomor 188.45/5929/25.3/2019 yang memberhentikan sementara sebanyak 992 tenaga guru non sarjana atau lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Diploma. Total seluruhnya sebanyak 1.695 tenaga guru.

Buntut dari kebijakan JR Saragih yang dinilai melanggar aturan dan dianggap menyengsarakan guru dan siswa tersebut, terakhir mendapatkan perhatian dari DPRD Kabupaten Simalungun. Atas kesepakatan seluruh fraksi di DPRD, Bupati Simalungun didesak agar mencabut ketiga SK Bupati tersebut. Namun, belakangan diketahui bahwa Bupati Simalungun tidak mengindahkan desakan DPRD tersebut. JR Saragih tidak mencabut SK pemberhentian itu.

Terakhir, terbit surat dari Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, bernomor 5873/B.B1.3/617/2019, perihal Tanggapan Atas Kualifikasi Akademik Guru, tertanggal 7 Agustus 2019, ditujukan kepada Bupati Simalungun.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjen) GTK, Dr. Supriano, M.Ed itu, pada poin terakhir menyebutkan bahwa Ditjen GTK merekomendasikan supaya Bupati Simalungun, JR Saragih membatalkan ketiga SK tertanggal 26 Juni 2019 terkait pemberhentian tenaga guru sebanyak 1.695 orang dan mengembalikan guru PNS tersebut dalam jabatan fungsional guru, serta memberikan hak tunjangannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hal ini pun mendapatkan tanggapan dari salah seorang aktivis dari Organisasi Sahabat Lingkungan, Hanter Oriko Siregar menyebutkan bahwa terbitnya surat Ditjen GTK tersebut merupakan kabar baik bagi para tenaga guru yang telah diberhentikan oleh Bupati Simalungun untuk kembali dalam jabatan fungsional dan mendapatkan hak tunjangan

“Disini JR Saragih sudah kalah telak, kalah KO. Seharusnya ini menjadi peluang bagus bagi guru-guru PNS yang telah diberhentikan JR kemarin, sudah ada tanggapan dari pemerintah pusat melalui kementerian, artinya pemerintah pusat tidak sepakat dengan bupati dalam hal pemberhentian guru-guru tersebut,” kata Hanter, Minggu (11/08/19) sekitar pukul 21 : 00 Wib.

Hanter menyampaikan, Bupati Simalungun agar segera mungkin untuk menindaklanjuti rekomendasi mendikbud tersebut dan menghimbau guru-guru PNS yang diberhentikan tersebut menuntut kembali hak dan fasilitas pelayanan pendidikan sesuai UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

“Bupati Simalungun segera mewujudkan rekomendasi mendikbud untuk membatalkan pemberhentian guru PNS tersebut, dan kami juga menghimbau kepada guru-guru PNS tersebut agar menuntut haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Hanter. (Tan)

Share

Baca Juga