Kebijakan Hefriansyah Mengakibatkan Gejolak Sara Dikota Pematangsiantar

Salingnews.com – Pematangsiantar.  Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu (GKSB) menilai bahwa kebijakan Hefriansyah sebagai Walikota Pematangsiantar, telah mengakibatkan gejolak sara di Kota Pematangsiantar. Hal itu di uraikan GKSB melalui pernyataan sikapnya saat berunjukrasa di Kota Pematangsiantar. Kamis (19/04/18).

Dalam penyataan sikapnya GKSB menyatakan bahwa sejak bumi diciptakan, Tuhan telah menetapkan Suku Simalungun sebagai pemilik tanah leluhur  dan budaya Kota Pematangsiantar, sama seperti suku – suku lainnya di Republik Indonesia.

makzulkan hefriansyah

Terbentang spanduk sepanjang 50 Meter mendesak pemakzulan Hefriansyah.

Kota Pematangsiantar telah ditetapkan sebagai Kota nomor dua yang paling toleran, hal ini membuktikan tingginya rasa toleransi Suku Simalungun terhadap suku apapun yang ada di Kota Pematangsiantar.

Baca Juga :

Walaupun Suku Simalungun adalah pemilik tanah leluhur dan budaya Kota Pematangsiantar namun Pemerintah Kota Pematangsiantar kerap melakukan penekanan, diskriminasi dan pelecehan kepada Suku Simalungun yang hal itu secara kasat mata dapat dibuktikan sebagai berikut;

  1. Permohonan pembangunan tugu Sangnaualuh Damanik sudah hampir 10 Tahun tidak jadi, tetapi pembangunan tugu becak yang dibawa penjajah dalam waktu sangat singkat langsung dibangun ditempatkan di pusat Kota pada Posisi strategis.
  2. Minimnya Suku Simalungun yang diberikan jabatan  pada birokrasi Pemerintah Kota Pematangsiantar, seperti Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat, Lura hingga ke kepala Sekolah SMP dan SD.
  3. Enam orang direksi PDAM dan PDPHJ tidak ada seorang pun dari putera Simalungun, tetapi justru didatangkan dari luar Kota Pematangsiantar.
  4. Untuk RSUD DR. Djasamen Saragih yang jelas dari Suku Simalungun, Dirutnya saja tidak diberikan kepada Putera Simalungun.
  5. Untuk Perayaan Hari Ulang Tahun tanah leluhurnya sendiri di Kota Pematangsiantar, sebagai ketua panitianya saja  tidak diberikan kepada putera simalungun.
  6. Pada saat kedatangan Presiden RI ke Kota Pematangsiantar , acara oikumene, acara pembukaan MTQ, yang ditampilkan bukan adat dan budaya simalungun oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar.
  7. Setelah Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Ketua KPUD, Direksi BUMD tidak ada putera simalungun, bahkan Sekda pun di datangkan dari luar Kota Pematangsiantar.

ratusan massa saat berunjukrasa di depan Kantor Walikota

Ratusan massa GKSB saat unjukrasa di depan Balai Kota Pematangsiantar

Bukan hanya itu saja, Pemerintah Kota Pematangsiantar juga telah menyatakan bahwa Kota Pematangsiantar adalah Kota Pusaka dan di wujudkan dalam gambar yang ada Rumah adat Suku Simalungun yang kecil “ UTTE JUNGGA” yang identik dengan yang telah terbakar di rumah bolon purba dengan dikelilingin tujuh adat dan budaya  suku lain serta tidak ada adat dan budaya Simalungun.

gksb saat di ruangan komisi 1

Perwakilan GKSB saat menyampaikan pernyataan sikap kepada DPRD di Ruangan Komis 1 DPRD Kota Pematangsiantar.

Hai itu dapat diartikan bahwa suku simalungun sebagai pemilik tanah leluhur dan budaya Kota Pematangsiantar  telah dianggap pusaka dan tinggal sejarah saja serta suku simalungun sudah punah dan tidak ada lagi sehinnga dalam gambar tersebut hanya menampilkan rumah adat yang sudah terbakar.

Baca Juga :

Bahwa melihat fakta tersebut, Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu meminta kepada Ketua, Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Kota Pematangsiantar untuk bersanding menetapkan bahwa Walikota Pematangsiantar telah membuat kebijakan yang mengakibatkan Gejolak Sara Di Kota Pematangsiantar.

Selanjutnya, bersanding untuk menetapkan Walikota Pematangsiantar  telah melanggar sumpah jabatan dan memberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. (Tim/AS)

Share

Baca Juga