KNPSI Layangkan Surat Terbuka Kepada Megawati, Pertimbangkan Pengusungan Anton Saragih Bacalon Bupati Simalungun

Salingnews.com – Simalungun. Masyarakat Simalungun melalui Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (DPP-KNPSI) mendesak Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri agar tidak menetapkan serta tidak merekomendasikan dukungannya kepada Bacalon Bupati Kabupaten Simalungun, H. Achmad Anton Saragih.  Senin, (06/08/20).

images

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarno Putri.

Selain menyurati Ketua Umum PDIP. Surat terbuka DPP KNPSI yang ditanda tangani Ketua Umum Jan Wiserdo Saragih dan Juliaman Purba selaku Sekjen, juga menyurati DPD PDIP serta DPC PDI Perjuangan Kabupaten Simalungun.

Dalam surat terbukanya, KNPSI menjelaskan bahwa, sebagai bagian dari masyarakat kabupaten Simalungun mereka menyampaikan aspirasi dan memberikan pendapat kepada PDI Perjuangan sebelum  menetapkan dan memberikan rekomendasi Calon Bupati Kabupaten Simalungun.

Untuk itu KNPSI ingin menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1.Bahwa kami merasa sangat perlu menyampaikan surat terbuka ini, karena kami melihat dan berdasarakan fakta dan data  membuktikan bahwa sejak tahun 2010 s/d tahun 2019, selama 9 tahun Pemkab Simalungun telah menggunakan anggaran sebanyak Rp. 18,7 Triliun namun  Kabupaten Simalungun hampir tidak ada mengalami kemajuan yang sesuai dengan jumlah anggaran Rp. 18,7 Trilun tersebut.

2. Bahwa  Indikasi kemunduran Kabupaten Simalungun ini terlihat dari  al, Pengelola Keuangan Terburuk dari 183 Kabupaten, Ranking 337 dari 395 Kabupaten sesuai SK Mendagri, 3 kali memperoleh predikat Disclaimer dari BPK RI, periode 2010 -2015 Jumlah Penduduk miskin yang bertambah, Persentase jalan baik jadi rusak bertambah, jalan rusak sedang jadi rusak parah bertambah  dan kenaikan persentasi jalan rusak parah juga bertambah dan nggaran belanja pegawai yang mencapai 74,3 %.

3. Bahwa saudara atau kakak kandung Bupati Simalungun saat ini DR. J. R. Saragih  yakni H.Achmad Anton Saragih telah mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan untuk calon Bupati Simalungun dan pada banyak kesempatan terlihat kerap kali ASN Pemkab Simalungun mendampingi H. Achmad Anton Saragih dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Simalungun.

4. Banyaknya pemborosan anggaran Pemkab Simalungun yang berakhir dengan sia-sia  seperti Pembangunan Bandara Rondahaim yang jadi belantara, Finger Print yang tidak berfungsi, Pembangunan Rest Area ,  Pembangunan Kantor Bupati dua kali, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Dinas yang tidak ditempati, Rumah Wakil Bupati yang di tempati Kejari Simalungun.

Walapun telah menghabiskan anggaran kl Rp. 30 Miliar untuk pengadaan lahan dan membangun kantor Bupati Simalungun, namun sesuai Putusan Mahkamah Agung ( MA ) nomor : 758PK/Pdt/2018 tangga; 29 Oktober tahun 2018, Mahkamah Agung Menolak PK yang di ajukan Pemkab Simalungun sehingga  Tanah tempat Kantor Bupati Simalungun bukan lagi milik Pemkab Simalungun.

5. Buruknya pengelolaan anggaran yakni Disclaimer tiga kali, setiap tahun audit BPK RI menemukan jumlah kerugian Negara yang tinggi, kebijakan yang tidak ber keadilan yakni  adanya 7 Kecamatan yang pernah tidak mendapat dana APBD untuk Pembangunan tetapi tahun yang sama Bantuan Hibah kepada pihak ke tiga mencapai 58 Miliar, anggaran untuk HUT RI dan Hari-besar mencapai Rp. 10 Miliar.

6. Bahwa saat menjelang Pilkada  tahun 2015, Pemkab Simalungun membuat anggaran yang tidak rasional seperti, Biaya makan minum Kepala Daerah Rp. 25,7 juta per hari. Bantuan beaiswa dari PTPN IV  yang tidak berkeadilan Kepada siswa SMP /SMA Negeri Rp. 2,5 juta per orang tetapi kepada siswa Efarina sekolah milik J.R. Saragih mendapat Rp. 26 Juta per orang.

Anggaran beaisiswa naik dari  74.200 %, dari Rp. 23,8 Juta naik jadi 17, 4 miliar, tetapi tahun 2016  setelah Pilkada anggaran turun lagi jadi Rp. 1,4 miliar dan memutus beasiswa untuk 15.370 orang.  

7. Bantuan dan Dana Hibah Pemkab Simalungun yang jauh dari rasa keadilan karena masih banyak rakyat miskin, jalan rusak parah dan yang membutuhkan bedah rumah tetapi anggaran lebih besar kepada bantuan sosial dan dana hibah seperti; Dana Hibah kepad instansi vertikal sebesar Rp. 58 Miliar  dan berlangsung setiap Tahun yang menurut BPK RI tidak sesuai ketentuan.

Dana Hibah untuk GKPS Kongsilaita Rp. 12,9 milar, Panitia nya dari Pemkab Simalungun,   Audit BPK RI menyatakan adanya Kerugian Negara dan Rp. 3,5 miliar belum di pertanggung jawabkan dan adanya ke tidak wajaran dalam anggaran ini.

Bantuan kepada Partuha Maujana Simalungun ( PMS )  Rp. 6,5 Miliar yang ketua umumnya adalah juga Bupati Simalungun DR. J. R. Saragih, faktanya untuk kantor saja Partuha Maujana Simalungun tidak punya dan hanya meminjam Asset milik Pemkab Simalungun.

Tahun 2012 ke tahun 2015, Penduduk miskin Simalungun justru bertambah dari 83.000 jiwa naik  jadi 92.330 jiwa. Jalan kondisi baik dari 42% turun jadi 21,94 %. Jalan kondisi sedang dari 25,47 % turun jadi 22,82 % Jalan Kondisi rusak dari 28,40 bertambah jadi 30,19% Jalan kondisi rusak berat dari 3,65 % bertambah jadi 25,04 %.

Tahun 2015, Pemkab Simalungun menaikkan anggaran beasiswa  sebanyak 74.000 %. Dari sebelumnya Rp. 23, 8 juta., namun menjelang pilkada Simlaungun tahun 2015 , jumlah bantuan beasiswa naik 74.000 % jadi Rp. 17,6 Miliar, namun   pada APBD TA 2016, setelah selesai Pilkada Simalunagun ternyata anggaran untuk Beasiswa di Simalungun mengalami pengurangan yang tajam yakni hanya tinggal Rp. 1,4 miliar.

8. Walaupun anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai 74,3 % , tetapi pada TA 2017, saat Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan   Bupati Simalungun DR.J.R. Saragih ikut mencalonkan diri, Pemkab Simalungun justru mengangkat tenaga Honorer kl 5000 orang dan menaikkan anggaran gaji honorer dari sebelumnya Rp.33,2 Miliar naik jadi 120 Miiliar, tetapi tahun 2018 Bupati Simalungun justru memberhentikan lagi 2000 orang pegawai honorer tersebut dan menurunkan gaji dari            Rp. 2.000.000, /bln jadi Rp. 1.000.000./ bln.

9. Tahun Anggaran 2017 dan 2018, untuk anggaran Pengeloaan Keuangan dan Asset pada Dinas PPKAD dan BAPENDA membuat anggaran  Rp. 44,6 Miliar, namun sesuai hasil audit BPK RI TA 2017 dan 2018 adalah Disclamer; Defisit anggaran, melanggar ketentuan, tidak wajar mencapai  Rp. 376,2 miliar. Anggaran pendapatan yang tidak rasional dan tidak didukung dokumen Rp. 744 Miliar.

Tidak sesuai ketentuan, Tidak sesuai yang sebenarnya, Bukati rekayasa, Kekurangan Pendapatan, Kekurangan Volume, Kerugian Daerah, belanja melampaui anggaran yang mencapai Rp. 127, 7 Miliar.

10. Bupati Simalungun tidak memiliki jiwa anti korupsi. Sampai saat ini  Pemkab Simalungun yang tidak ada membentuk Saber Pungli. ASN Pemkab Simalungun   Terpidana korupsi Alat kesehatan Dinkes Simalungun, diberikan jabatan. Pihak ketiga  trepidana korupsi alkes RSU Perdagangan yang merugikan Negara Rp. 10.5 miliar dari anggaran Rp. 25 Miliar, diangkat J. R. Saragih sebagai Bendahara  saat menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara.

11. Saat awal menjabat sebagai Bupati Simalungun tahun 2010 , DR. J. R. Saragih  tidak ada memiliki usaha dan asset kekayaan di Kabupaten Simalungun, namun setelah 9 tahun  menjabat sebagai bupati Simalungun saat ini telah memiliki al; Memiliki Sekolah SMA /SMK Plus Asarama di Raya dan  Seribu Dolok.

Memiliki Universitas Efarina di  Kota Pematangsiantar yang sangat megah dan besar. Memiliki kompleks Pertokoan  Griya Hapoltakan, di Pamatang Raya. Memiliki Hotel berbintang 4, Simalungun City Hotel di Pamatang Raya. Memiliki Usaha Pertelevisian, Efarina TV. Saat ini sedang melakukan Pembangunan Universitas Efarina dan  Rumah Sakit di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih yang megah di duga ber biaya Rp. 30 miliar rupiah.

12. Pada saat situasi Covid-19 menghancurkan persendian ekonomi dan sangat berdampak kepada banyak usaha seperti, Hotel dan Pariwisata,  transportasi, Jasa Pameran dan UMKM, usaha Kuliner, Usaha Bioskop dan Konser, sektor olah raga, Mall dan Ritel, usaha elektronik, usaha otomotif, usaha tekstil, usaha bahan bakar, usaha pertanian dan banyak lainnya, akan tetapi  PT. Efarina pada saat Pandemi Covid -19 justru melakukan pembangunan besar-besaran untuk mendirikan Universitas dan Rumah Sakit Efarina di Jl. Pdt. J. Wismar Saragih di Pematangsiantar

13. Terdapat hal yang sangat kontradiktif dan bertentangan  yang dilakukan Dr.J.R. Saragih sebagai Bupati Simalungun dan  sebagai Pemilik PT.Efarina, dalam memimpin Kabupaten Simalungun  dan mengelola PT. Efarina yakni:
Pemkab  Simalungun  memperoleh predikat Disclaimer dari BPK RI, Pemkab Simalungun memperoleh predikat pengelola keuangan terburuk no 1 dari 183 Kabupaten, Pemkab Simalungun peringkat 337 dari 395 Kabupaten sesuai SK Mendagri, dan saat semua sektor usaha terdampak covid-19,  justru sebaliknya, PT Efarina justru terus mengalami peningkatan dengan terus melakukan pembangunan besar-besaran dari mulai Sektor Pendidikan membangun SMA /SMK Plus ber asrama dan Universitas Efarina , sektor Kesehatan dengan membangun Rumah Sakit Efarina , Sektor Properti dengan membangun Pertokoan  Griya Hapoltakan , Sektor Komunikasi dengan mendirikan Pertelevisian Efarina TV, Perhotelan dengan membangun Simalungun City Hotel.

Berdasarkan data dan penjelasan kami tersebut diatas, kami menduga  Pencalonan H. Achmad Anton Saragih yang merupakan saudara kandung dari Bupati Simalungun DR. J. R. Saragih kami khawatirkan akan berpola dan bertindak serta berkebijakan sama dengan Bupati Simalungun saat ini yang telah banyak membawa Kabupaten Simalungun  kepada keadaan yang tidak baik.

“Untuk itu kami meminta kiranya Partai PDI Perjuangan dapat mepertimbangkan permintaan kami ini untuk tidak mencalonkan Pemimpin di Kabupaten Simalungun yang tidak terkait dengan bupati Sebelumnya. Demikian hal ini kami sampaikan kiranya dapat dipertimbangkan dan di kabulkan.” Ungkap DPP – KNPSI. (Red)

Share