Koalisi Masyarakat Tani Sumatera Utara Menolak Pengesahan RUU Pertanahan

Salingnews.com – Medan. Dalam rangka Hari Tani Nasional yang biasa diagendakan tanggal 24 September setiap tahunnya, kali ini koalisi masyarakat Tani dan masyarakat sipil societi yang tergabung dalam kesatuan aksi gabungan, mereka  melakukan aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Senin (23/09/19) hal itu digelar untuk menolak pengesahan Undang-Undang pertanahan yang rencananya akan disahkan pada Selasa (24/09/19).

aksi tpl

Koalisi Masyarakat Tani dan masyarakat sipil societi saat menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Beberapa Organisasi bergabug dalam aksi tersebut yaitu Sekber RA, KPA wilayah Sumut, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), KontraS Sumut, LBH Medan, Badan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (BAKUMSU) Hutan Rakyat Institut (HaRi), Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS), Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB), Aliansi Masyarakat adat Nusantara (Aman) Tano Batak, Perempuan AMAN Sumut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesi (Walhi) Sumut, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM).

Selain itu, turut bergabung juga dari Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (Bitra Indonesia), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Serikat Rakyat Binjai (SERBILA), HMI Komsiariat Fisip, SMI, HMI Komisariat FIS Unimed, BARSDEM, SBSI 1992, FKPR, YAPIDI, TEPLOK, SECANGGANG, YAK, Srikadi Lestari, YLBH-CNI, Barisan Pemuda Adat (BPA) Sumut, PARAP SUMUT, BPAN Sumut, Serikat Petani Simalingkar Bersatu, SaHDaR.

“Kami yang tergabung dalam aksi tersebut menolak pengesahan RUU pertanahan. Kami meminta DPR tidak terburu-buru serta mengkaji ulang pembahasan RUU Pertanahan dengan berbagai ahli maupun pihak-pihak terkait.” Tulis Koalisi Masyarakat Tani itu dalam pres releasenya  kepada Salingbnews.com

Penolakan itu dinila dari banyaknya konflik agraria di Sumatera Utara yang  telah memposisikan petani, masyarakat adat, hutan adat, wilayah kesatuan masyarakat adat sebagai objek  yang dikesampingkan oleh hukum.  Negara tidak hadir untuk melindungi tanah-tanah masyarakat, bahkan negara justeru menjadi perpanjangan tangan korporasi yang merampas hak-hak lahan-hidup-masyarakat.

Seperti diketahui bahwa sepanjang tahun 2018 ada berbagai letusan Konflik Agraria di Sumatera utara. Hutan Rakyat Institut (HaRI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2014-2018 ada 106 kelompok masyarakat yang sampai saat ini masih berkoflik dengan perusahaan perkebunan, dengan luasan sengeketa mecapai 346,648 Ha.

Dari 106 tersebut, 75 kelompok masyarakat tani dan masyarakat adat masih berkomplik dengan perusahaan perkebunan, dan 31 kelompok masyarakat tani masih berkonflik dengan perusahaan tanaman industri. Selain itu Lahan HGU dan Eks HGU PTP II juga menjadi salah satu penyumbang letusan konflik agraria, konflik yang kunjung selesai karena melibatkan berbagai aktor anatara lain adanya pengusaha real estate, mafia tanah, maupun kelompok-kelompok masyarakat, menurut catatan KontraS Sumut sepanjang tahun 2013-2017 terjadi setidaknya 53 kasus konflik agraria di sekitaran lahan HGU dan Eks HGU PTPN II.

Sekber RA dan KPA wilayah Sumatera Utara menilai bahwa secara subtansial isi dari RUU tersebut akan memudahkan indonesia menuju kearah neolib Kapitalis yang merampas hak-hak tanah masyarakat, hak masyarakat adat, hutan adat secara sewenang-wenang. RUU tersebut tidak memuat penyelesaian konflik-konflik agraria yang dialami oleh petani dan masyarakat secara umum.

Masih banyak hal-hal yang menjadi catatan Koalisi Masyarakat Tani Sumatera Utara  dalam RUU pertanahan yang dinilai belum layak untuk disahkan sebagai undang-undang.

Selain menolak RUU Pertanaha, Koalisi Masyarakat Tani Sumatera Utara  juga mendesak Pemerintah agar melaksanakan Undang-undang Pokok Agraria 1960 dengan tanpa tawar. Segera berikan hak-hak kepada masyarakat adat dengan melegalkan wilayah tanah adat sebagai wilayah kekhususan.

“Kami juga menolak akan direvisinya Undang-undang Ketenagakerjaan karena berpotensi untuk menjadikan pekerja sebagai objek perbudakan modern. Selain itu iuran BPJS yang rencananya akan dinaikan pada tahun mendatang juga memberatkan masyarakat, seharusnya pemerintah fokus memperbaiki sistem BPJS yang masih berantakan.” Tutur Koalisi Masyarakat Tani Suamtera Utara.

Mereka juga mendesak agar Pemerintah fokus untuk melaksanakan reforma agraria yang sejati, bukan hanya pembagian sertifikat tanah semata, serta hentikan refresipitas aparat dalam penanganan konflik agraria. Aparat menjadi tameng pelindung bagi perusahaan untuk mengambil lahan masyarakat, bukan hanya tameng bahkan menjadikannya sebagai senjata untuk memukul masyarakat.

Aparat turut yang andil dalam pelaku kekerasan dalam melakukan okuspasi lahan masih luput dari penyelesaian hukum, bahakan terkesan adanya impunitas terhdap pelaku kekerasan tersebut, hal yang demikian merupakan suatu bentuk ketidak setaraan hukum yang melanggar asas equality before the law dan juga ada kecacatan dalam proses penghukuman bagi pelaku yang tentunya tidak menaati asas due proses of law.

Kami mendorong BPN untuk bersih dari perilaku koruptif, BPN masih menjadi areal yang harus menjadi salah satu pihak bertanggung jawab penuh terkait dengan adanya konflik-konflik agraria.

Korupsi di berbagai sektor terutama sektor pertanahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan KPK, untuk itu kami juga meolak pengesahan UU KPK yang menggerogoti kewenangan KPK yang berpotensi meluasnya korupsi diwilayah pertanahan.

RUU KUHP terdapat pasal-pasal yang merugikan rakyat kecil, terkandung juga pasal-pasal karet yang berpotensi disalahgunakan oleh kekuasaan, pertimbangan RUU KUHP untuk ditunda pengesahaannya juga merupakan suatu upaya untuk menjamin keadilan hukum.

Mendesak aparat negara untuk profesional, proforsional, dan imparsial dalam menangani persoalan konflik agararia. (AS/Red)

Share

Baca Juga