Lampu Kuning Reforma Agraria

Salingnews.com – Jakarta. Tahun 2018 merupakan tahun unjuk gigi bagi pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Isu agraria menjadi booming lantaran dibuat dalam program makro bernama reforma agraria. Reforma agraria sejatinya telah lama dikumandangkan dan menjadi gerakan kaum aktivis republik. Namun, konsep dan strategi jitu mengatasi ketimpangan penguasaan atau kepemilikan lahan di negeri ini belum merata dirasakan masyarakat dan tepat sasaran.

lampu kuning reforma agrariaKonsep reforma agraria ala pemerintahan kini tampaknya hanya bergantung pada pelepasan kawasan hutan dan menggenjot pelayanan prima nan bersih sertifikasi tanah oleh BPN, namun pada praktiknya masyarakat tetap membayar. Bagaimana tidak, reforma agraria yang saat ini menjadi kotak besar program pemerintah memiliki isi dua bungkusan. Bungkusan pertama adalah program perhutanan sosial dengan target 12,7 juta hektar yang baru terealisasi sedikit kurang lebih 1,6 juta hektar.

Bungkus kedua, program bernama TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang terdiri dari dua proyek yaitu legalisasi aset dengan target 4,5 juta hektar dan redistribusi aset dengan target 4,5 juta hektar. Legalisasi aset memiliki dua sub-proyek yang terdiri dari sertifikasi tanah rakyat (PRONA/PTSL) dengan luas 3,9 juta hektar dan penyelesaian tanah transmigrasi belum bersertifikat 0,6 juta hektar. Sedangkan, redistribusi aset dibagi dua sub-proyek: Ex-HGU dan tanah terlantar 0,4 juta hektar dan Pelepasan Kawasan Hutan seluas 4,1 juta hektar. Kesemuanya adalah target yang akan direalisasikan ke depan dimulai tahun 2018 ini.

Baca Juga :    Jokowi Buka Rembuk Nasional Reforma Agraria

Jika pogram perhutanan sosial dikomparasikan dengan luasan sawit saat ini masih kalah saing. Menurut data BPS 2018, luasan perkebunan sawit saat ini telah mencapai lebih kurang 14,03 juta hektar. Hal ini bisa menjadi bahan pemikiran agar perhutanan sosial yang dipercepat saat ini dan digunakan untuk bertani tanaman hutan non sawit mampu menunjukkan hasil yang jauh lebih menunjukkan kesejahteraan petani, keselamatan ekologi dan sosial masyarakat perdesaan serta masyarakat hukum adat.

Ada perdebatan soal hutan adat pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang meletakkan hutan adat sebagai bagian dari status hutan hak tetap ke dalam gerbong perhutanan sosial. Tindakan itu sepertinya dilandasi pemikiran bahwa meskipun hutan adat adalah hutan hak, namun fungsi kawasan harus tetap dipertahankan. Dalam konsep perhutanan sosial, fungsi kawasan tetap menjadi kontrol penuh pemerintah, dalam hal ini Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi.

Hak kelola selama 35 tahun untuk skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan pemberian HPHD, IUPHKM, dan IUPHHK-HTR harus dievaluasi berkala 5 (lima) tahunan sebagai dasar perpanjangan HPHD, IUPHKM, dan IUPHHK HTR. Selain itu, perhutanan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 menegaskan pelarangan tanaman sawit pada areal perhutanan sosial.

Dilema Masyarakat Adat

Untuk masyarakat adat yang ingin melegalisasi aset berupa ulayat atau tanah adat dan juga redistribusi lahan berupa pelepasan kawasan hutan menjadi tanah adat menemukan kendala kewajiban adanya pengakuan dari produk hukum daerah atas eksistensi atau keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Produk hukum daerah dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau SK Bupati yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat akan berimplikasi menjadi MHA sebagai subjek hukum.

Untuk wilayah adat MHA yang dalam peta merupakan kawasan hutan dengan fungsi pokok lindung, produksi dan konservasi serta masih berstatus hutan negara sepertinya tidak diikhlaskan oleh Menteri LHK beserta jajaran menjadi hutan hak. Pandangan itu didasari fakta bahwa penetapan hutan adat oleh menteri hingga kini masih berkutat di angka matematis 299,49 hektar terhitung hingga Maret 2018 berdasarkan paparan Dirjen PSKL Kementerian LHK. Berbarengan dengan itu janji atau target hutan adat dilontarkan oleh yang bersangkutan seluas 2,25 juta hektar.

Jangan sampai hutan adat hanya diberikan pada kawasan hutan yang berfungsi Areal Penggunaan Lain (APL) yang notabene dapat saja disertifikatkan sebagai hak atas tanah individu atau didaftarkan dan ditetapkan sebagai hak komunal atas tanah oleh masyarakat hukum adat kepada BPN lewat cara Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah.

Seperti contoh, hutan adat desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin yang seluas 106 hektar telah ditetapkan oleh Bupati Merangin sebagai hutan adat. Artinya, jika memang pertimbangan ekologis didahulukan dalam hal ini, penetapan APL sebagai hutan adat oleh bupati sah-sah saja sepanjang masyarakat adatnya setuju dan tahu implikasi hukum yang terjadi, seperti tidak bisanya peralihan hak atas tanah di atasnya. Walaupun itu bisa juga dikatakan kelebihan dari hutan adat di APL agar peralihan hak atas tanah adat tidak terjadi dan masyarakat hukum adat kehilangan tanah adatnya. Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas yang telah mendapatkan penetapan Menteri LHK Nomor SK.6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang Penetapan Hutan Adat Marga Serampas Seluas ± 24 (Dua Puluh Empat) Hektar di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang berlokasi di hutan yang berfungsi konservasi.

Pada pengujung 2016 ada 8 SK penetapan pencantuman hutan adat dan 4 SK penetapan hutan adat untuk masyarakat adat. Untuk pertama kali, konsep hutan adat dijalankan. Sorak-sorai kebahagiaan sebagian masyarakat adat ternyata hanya sebentar, dan kemudian harus melengkapi persyaratan berupa peraturan daerah yang mengakui eksitensi masyarakat adat sebagai subjek hukum. Untuk itu, fasilitasi legalitas hutan adat mesti mendapat perhatian serius di samping adanya fasilitasi ekonomi berbasis hutan. Karena, di beberapa daerah yang kami temui, Bupati dan Kepala Bagian Hukum ragu untuk menandatangani peta wilayah adat yang sejatinya bukan SK penetapan wilayah adat yang dibutuhkan, tapi hanya tanda tangan di peta wilayah adat yang sifatnya permohonan hutan adat kepada Menteri LHK.

Kabaghukum Pemerintah Daerah ketakutan, karena jika wilayah adat ditetapkan oleh Bupati maka hutan yang masih berstatus hutan negara bahkan jika ada Balai Taman Nasional atau KPH yang mengelola maka potensi kerugian negara atau kerugian negara bisa terjadi dan tindak pidana korupsi bisa terjadi. Ketakutan inilah yang perlu diluruskan bahwa regulasi teknis berupa Peraturan Dirjen PSKL nomor P.1/PSKL/Set/KUM.1/2/2016 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak telah memberi kejelasan di ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang menegaskan bahwa yang dibutuhkan sebagai syarat adalah Peraturan Daerah mengenai Pengakuan Masyarakat Hukum Adat atau produk hukum daerah lain jika berada di luar kawasan hutan. Seperti untuk IP4T tadi, yang dibutuhkan adalah SK Bupati yang menetapkan Masyarakat Hukum Adat.

Jika dilacak sejarah pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 35/PUU-X/2012 atas perkara pengujian norma Pasal 1 angka 6 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah menyatakan bahwa Hutan Adat adalah hutan hak yang berada dalam wilayah adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memberi definisi hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah.

Selain itu, Putusan MK 35/PUU-X/2012 itu juga memberikan putusan bahwa Pasal 4 ayat 3 yang menyatakan: “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,” bertentangan dengan UUD 1945. Dan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Jadi, frasa bertentangan dengan kepentingan nasional dihapuskan atau tidak berlaku atau bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK dalam ketentuan tersebut.

Infrastruktur Mubazir

Jika saat ini pemerintahan Jokowi tengah sibuk dengan proyek infrastrukturnya, maka sudah seharusnya juga melihat adanya infrastruktur mubazir yang membuat ketimpangan pemilikan lahan untuk perumahan rakyat dan lahan pertanian terjadi.

Dari semua program reforma agraria yang dicanangkan dan telah sedikit dijalankan, saya melihat ada anomali yang terjadi. Setidaknya ada 200 lapangan golf yang ada di Indonesia dan tak sedikit yang menggusur lahan pertanian. Seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan dan telah banyak dikabarkan di berbagai media massa. Artinya, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan di Indonesia perlu dilihat juga infrastruktur mubazir yang telah dibangun dan menggusur lahan pertanian.

Lapangan golf merupakan sarana mubazir tatkala masyarakat masih miskin, dan impor pangan sedang menjadi-jadi di era ini. Tahun 2018 pemerintah dikabarkan mengimpor satu juta ton pangan (beras) dan akan ditambah satu juta ton lagi di tahun berikutnya. Miris melihat fenomena ini, dan ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi jangan hanya dilihat penguasaan atas hutan tapi juga infrastruktur mubazir seperti lapangan golf, mess, rumah dinas atau penginapan milik pemerintah daerah atau UPT serta balai kementerian dan Dinas Pemerintah Daerah yang telah menjadi rumah hantu di berbagai daerah karena tak dimanfaatkan dan mubazir. Infrastruktur seperti ini harusnya dapat dilelang atau diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.

Ada pengusaha yang punya konsesi luas, tinggal di rumah besar, punya vila pula, dan olahraganya bermain golf sementara rakyat miskin rumahnya ngontrak, sawahnya juga ngontrak, dan tetap tidak berubah. Sudah selayaknya ini menjadi tindak lanjut semua stakeholder terkait di republik ini. Banyak kementerian harus terlibat, seperti Kementerian LHK, Kementeri PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UMKM agar melihat ketimpangan penguasaan lahan, tidak hanya di perdesaan dan sektor hutan saja tapi juga di kota-kota, yang membuat kita selayaknya memberikan peringatan untuk hati-hati atau “lampu kuning” bagi pemerintahan sekarang dan akan datang demi mewujudkan agenda besar reforma agraria, demi terwujudnya keadilan agraria sejati. (Red)

Penulis  : Roky Septiari Spesialis Kebijakan Perkumpulan KKI WARSI

Sumber : detiknews.com

Share

Baca Juga