Masalah Bangunan Universitas Efarina Antara Pengalihan Fungsi Lahan dan Pengalihan Isu

Salingnews.com – Pematangsiantar.
Bangunan gedung Universitas Efarina yang berada di Jalan Pdt J Wismar Saragih, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dinilai telah melanggar Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nomor 1 tahun 2013.
Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Nomor 1 tahun 2013 bahwa areal lahan bangunan gedung Universitas Efarina disebut berada pada lahan pertanian/perkebunan. Namun hingga saat ini pihak Pemerintah Kota Pematangsiantar belum menunjukkan upaya penyelesaian persoalan tersebut.

CollageMaker_20200614_184436546

Noel Lingga (kiri), Bangunan Universitas Efarina di jalan J Wismar Saragih, Kota Pematangsiantar (kanan).

Meskipun sesuai amanah dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan setiap orang yang melanggar kewajiban dalam pemanfaatan ruang dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administratif.

Noel Lingga anggota Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar mendesak agar persoalan tersebut menemukan titik penyelesaian. Selaku legislatif yang berfungsi di bidang pengawasan terhadap eksekutif, Noel menegaskan agar menegakkan peraturan perundang-undangan.

“Tidak ada toleransi dan kelonggaran diberikan terhadap siapapun yang melanggar peraturan perundang-undangan. Masyarakat saat ini sedang menilai, bahwa peraturan masih sering berlaku tumpul keatas dan tajam kebawah. Pemerintah Kota Pematangsiantar jangan mempertontonkan kebobrokan. Baik itu dari Dinas terkait yang berhubungan dengan berdirinya gedung Universitas Efarina, muaranya kembali kepada Pemimpin Kota ini. Jika benar itu sudah menyalahi, tinjau ulang izinnya, perintahkan tim penegak Peraturan Daerah (Perda) untuk menghentikan segala aktivitas didalamnya,” tegasnya, Sabtu (13/06/20).

Selain itu, Ketua Indonesian Independence Institute (III) Agustian Tarigan mengatakan bahwa persoalan bangunan gedung Universitas Efarina yang berada di Jalan Pdt J Wismar Saragih tersebut hanyalah pengalihan isu.

“Sebenarnya begitu banyak masalah sekarang di Kabupaten Simalungun. Yang pertama dilihat dari pandangan masyarakat tentang kasus Covid-19, Peninjauan Kembali (PK) Pemkab Simalungun tentang kepemilikan lahan ditolak oleh Mahkamah Agung RI (MA), dan masih ada yang lain. Kita semua tahu, kalau aset tersebut milik penguasa di Kabupaten Simalungun. Tidak mungkin sekelas JR tidak memahami regulasi peraturan perundang-undangan. Karena asetnya tidak hanya di wilayah Simalungun, bahkan diluar wilayah Simalungun, JR punya banyak aset seperti Rumah Sakit dan lainnya. Bisa saja ini menjadi pengalihan isu semata agar sorotan media bermuara di masalah aset pribadi bukan lagi masalah aset Pemkab seperti lahan perkantoran sekarang,” ucapnya, Minggu (14/06/20).

Hingga saat ini, belum ada tindakan serta upaya penyelesaian terkait permasalahan bangunan gedung Universitas Efarina tersebut yang berada di Jalan Pdt J Wismar Saragih, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, meskipun banyak yang menuding telah melanggar aturan. (DD/Tim)

Share