Mendagri Sindir Jajaran Pemprov dan DPRD Sumut Soal Kasus Gatot

Salingnews.com  – Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan sejumlah pesan ke calon kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut). Tjahjo berharap korupsi yang menyeret mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo dan 38 anggota DPRD adalah yang terakhir.

Pesan itu disampaikan Tjahjo dalam Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN Calon Kepala Daerah se-Sumatera Utara yang dilaksanakan di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Medan (25/04/18).

Meteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di SumutMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Sumut. (Foto: Ade Nurhaliza/kumparan)

Seperti yang diketahui bahwa beberapa waktu lalu sebanyak 38 anggota DPRD Sumut yang aktif dan non aktif dipanggil KPK sebagai tersangka kasus pengadaan APBD yang dilakukan oleh mantan gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Tjahjo mengatakan  bahwa setiap pembekalan yang dilakukan olehnya dan KPK bukan hanya ditujukan kepada calon kepala daerah yang akan menjabat, tetapi juga untuk seluruh jajaran pemerintahan yang masih menduduki  posisinya.

Baca Juga :      KPK Periksa Cawagub Ijeck dan Tengku Erry

“Setiap saat kami dan KPK selalu hadir menyampaikan area rawan korupsi. Hati-hati kami ingatkan. Adanya main mata, kongkalikong. Ini saya kira harus dihindari.  Saya dan KPK terjun ke daerah bukan hanya untuk yang mau Pilkada,  tapi juga untuk yang masih menjabat sekarang,” ujar Tjahjo.

Ia berharap bahwa kasus yang menjerat sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD itu merupakan kasus terakhir yang terjadi di Sumut.

“Kasus yang kemarin itu, kalau bisa yang terakhirlah. Walaupun indikasinya banyak ya. Tidak ada yang bisa menjamin kalau besok-besok setelah menghadiri acara ini, ia tidak tertangkap KPK,” ucapnya.

Meski begitu, Tjahjo juga tidak dapat menjamin tidak ada yang tidak melakukan korupsi usai pembekalan anti korupsi ini dilangsungkan. Bahkan Tjahjo sendiri tidak dapat menjamin dirinya juga bisa lepas dari jeratan KPK.

“Termasuk saya. Semacam ini penting, LHKPN juga terbuka, kalau hartanya tidak cocok dengan kenyataan ya masyarakat ngomong. Karena jujur adalah faktor yang paling utama. Jadi nanti kalau sudah jadi keppala daerah sudah mengertilah area-area rawan korupsi,” jelas Tjahjo.

“Contoh ya Sumatera Utara ini lah, anggota DPRD-nya diangkut, itu kan contoh kasus perencanaan anggaran. Kalau fungsi pengawasan, harus konsisten. Jangan pengawasan dibarter dengan uang kan,” tandasnya. (Red)

Sumber : kumparan.com

Share

Baca Juga