Misteri Hilangnya Material Bangunan Tugu Sangnaualuh, Komisi III Minta APH Usut Tuntas

Screenshot_20200701_163553Ket Foto : Surat Rekomendasi Komisi III DPRD Pematangsiantar

Salingnews.com – Pematangsiantar
Hilangnya beberapa material bangunan pada kasus Tugu Sangnaualuh yang pembangunannya terhenti sejak Desember 2018 lalu, masih menjadi misteri hingga saat ini.

Belum ada yang bisa memastikan terkait misteri hilangnya beberapa material bangunan Tugu Sangnaualuh di lokasi lapangan H Adam Malik, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

DPC HIMAPSI Kota Pematangsiantar yang turut menyoroti perkembangan kasus Tugu Sangnaualuh tersebut menyebutkan adanya dugaan penghilangan barang bukti yang dimana kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh Tipidkor Polresta Pematangsiantar.

Selain adanya dugaan korupsi dan kerugian keuangan Negara atas terhentinya pembangunan Tugu Sangnaualuh, DPC HIMAPSI Siantar juga mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota adalah penistaan terhadap etnis Simalungun.

“Pembangunan Tugu Sangnaualuh yang saat ini sedang terhenti dan mangkrak, sudah menjadi penistaan terhadap etnis Simalungun. Belum lagi adanya beberapa material bangunan yang hilang di lokasi itu. Kami menduga dan menilai hilangnya beberapa material bangunan adalah unsur kesengajaan untuk menghilangkan barang bukti. Aparat Penegak Hukum (APH) harus mengusut tuntas perbuatan itu,” ungkap Nico Sinaga Wakil Ketua Bidang OKK.

Nico juga mengharamkan bila Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah Noor, membangun kembali Tugu Sangnaualuh yang diketahui bahwa Sangnaualuh adalah Raja terakhir di Siantar.

“Kita haramkan Tugu Sangnaualuh dibangun kembali oleh Walikota Pematangsiantar. Kita tunggu Walikota yang baru,” ucapnya, Rabu (01/07/2020).

Mengetahui hal itu, Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Polres Kota Pematangsiantar pada Rabu (24/06/2020).

Tindaklanjut dari hasil RDP tersebut, dituangkan kedalam surat rekomendasi yang saat ini sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD.

Dikutip dari isi surat rekomendasi yang dikeluarkan pada Selasa (30/06/2020), Komisi III meminta kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk melaporkan atas hilangnya barang-barang inventaris pembangunan Tugu Sangnaualuh kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Selanjutnya, Komisi III meminta kepada Polresta Pematangsiantar untuk menyelidiki hilangnya aset Negara di lokasi bangunan mangkrak Tugu Sangnaualuh.

Kepolisian juga didesak untuk menuntaskan kasus Tugu Sangnaualuh terkait dugaan pemborosan dan kebocoran keuangan Negara sesuai dengan LHP Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30 Maret 2019.

(DD/Tim)

Share