Pematangsiantar Kota Heterogen, Cipayung Plus: “Sepakat Merawat Toleransi Umat Beragama”

Salingnews.com – Pematangsiantar | Sebagai Negara yang berideologikan Pancasila serta memiliki masyarakat yang heterogen dimulai dari beragam suku dan agama kiranya dapat menghargai norma-norma yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Baru-baru ini telah terjadi kasus yang dinilai telah mencoreng dan melanggar syariat satu Agama dalam proses pemandian jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Djasamen Saragih, Kota Pematangsiantar.

IMG-20201004-WA0006Ket Foto : Kelompok Cipayung Plus Kota Pematangsiantar Saat Mengadakan Pertemuan, Sabtu (3/10/2020)/DD

Untuk menyikapi hal tersebut, kelompok Cipayung Plus Pematangsiantar-Simalungun yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) telah sepakat untuk merawat nilai-nilai toleransi di Kota Pematangsiantar agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Cipayung Plus juga menegaskan akan tetap mengawal dan meminta Aparat Penegak Hukum harus segera mempercepat proses hukum terhadap kasus ini, agar tidak terjadi ketimpangan terhadap penegakan supremasi hukum, Sabtu (3/10/2020).

Menurut Jhoni Tarigan selaku ketua HMI cabang Pematangsiantar – Simalungun menyesalkan perbuatan tersebut terjadi di RSUD dan dapat merusak tatanan nilai toleransi yang sudah lama dibangun di Kota ini.

“Kita menyesalkan hal ini terjadi di kota pematangsiantar. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, kami telah melakukan aksi damai beberapa hari yang lalu. Aksi tersebut bertujuan kepada penegakan supremasi hukum yang berkeadilan dan meminta pertanggung jawaban pemko Pematangsiantar. Kami juga menegaskan, jangan ada pihak yang mempolitisir aksi tersebut yang menimbulkan permasalahan di antar umat beragama. Karna menjadi tanggung jawab bersama untuk kita menjaga kedamaian antar umat beragama di kota yang kita cintai ini. Kami tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Info yang kami terima dari pihak kepolisian Kota Pematangsiantar terkait kasus ini telah mendapat perhatian dari Polda Sumut. Maka kepada masyarakat, kami harap bersabar dan menunggu apa hasil penyelidikan dari pihak Kepolisian. Kita juga berharap kepolisian dapat menyelesaikan kasus ini secepatnya agar tidak ada stigma yang buruk lahir di tengah masyarakat,” Ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua BPC GMKI Pematangsiantar – Simalungun, May Luther Dewanto Sinaga menyebutkan bahwa isu SARA adalah isu yang sangat sensitif dan dapat menimbulkan berbagai konflik di kalangan masyarakat.

“Kita sepakat bila oknum yang melakukan pelanggaran segera dilakukan proses hukum sebagai bentuk efek jera dan penegakan hukum yang adil ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, kita mengimbau agar masyarakat lebih jeli serta bijak dalam melihat persoalan ini. Karena proses hukum sudah berjalan, jadi mari kita hormati proses hukum serta mengawal prosesnya demi terwujudnya hukum yang berkeadilan,” kata Luther.

Luther melanjutkan, agar lebih mengutamakan ketentraman masyarakat dengan merawat kemajemukan demi terwujudnya toleransi di tengah masyarakat, karena selama ini Kota Siantar dikenal sebagai salah satu kota yang toleran. Dan bila ada oknum melakukan pelanggaran hukum, maka fokus kepada oknum tersebut dan tidak mudah tergiring pada isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat.

Liharman Sipayung selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematangsiantar juga menyampaikan agar pemerintah melakukan evaluasi terkait SOP kerja di RSUD tersebut.

“Demi menjaga ketentraman di Kota Pematangsiantar, kita tidak ingin permasalahan yang sama terjadi lagi, maka dari itu, kita berharap agar pemerintah kota melakukan evaluasi terkait kinerja RSUD, terutama terkait tentang SOP yang berlaku agar disesuaikan dengan yang seharusnya. Kita tidak ingin masalah ini semakin bias, maka dari itu kita berharap pemerintah harus serius dan tanggap dalam permasalahan ini,” Imbuh Liharman.

Selanjutnya, Samuel Tampubolon selaku Ketua GMNI Kota Pematangsiantar, bahwa bagi Samuel semangat toleransi itu sangat penting untuk terus dirawat serta mengamalkan esensi toleransi itu sendiri. Kota Pematangsiantar harus menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Ditengah maraknya ancaman politik identitas yang memecah-belah, kita berharap pemerintah harus mampu memainkan peran sebagai solidarity maker agar persoalan ini segera terselesaikan dengan baik.

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pematangsiantar, Fauzan Hasibuan juga menyampaikan agar kasus ini cepat diselesaikan oleh pihak berwajib.

“Kami juga berharap terhadap pihak yang berwenang yang dalam hal ini kepolisian, agar cepat memproses kasus ini. Karena kita takut dengan lambatnya kasus ini diselesaikan, semakin banyak masyarakat yang terprovokasi akan hal diluar fokus kasus ini seperti isu SARA tadi, dan hal lainnya. Cepat lakukan tindakan terhadap oknum terkait dalam kasus ini, dan kami juga meminta jangan hanya dari pihak RSUD saja yang memberikan tanggapan untuk hal ini, tapi Pemerintah Kota Pematangsiantar juga harus turun tangan, Wali Kota Pematangsiantar harus mengambil sikap tegas, memberikan sanksi dan juga harus mengevaluasi kinerja dari tenaga kesehatan yang ada di Pematangsiantar,” Kata Fauzan.

Dalam pertemuan singkat tersebut, beberapa organisasi yang tergabung ke dalam wadah dengan sebutan Cipayung Plus Kota Pematangsiantar sepakat untuk lebih memprioritaskan merawat toleransi dan menjaga nilai-nilai serta norma-norma yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang.
Penulis : DD
Editor : DD

Share