Perbandingan Manfaat Bantuan di Masa Pandemi Covid-19, Bahan Pangan atau Uang Tunai?

IMG_20200621_153746Ket Foto : (Ilustrasi Bantuan)

Salingnews.com – Pematangsiantar
Fenomena pembagian bantuan berupa bahan pokok pangan di awal masa mewabahnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di tanah air kian menimbulkan polemik. Terkhusus di daerah yang menjadi salah satu contoh yaitu Kota Pematangsiantar.

Daerah yang satu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyebaran virus tersebut yang dimana sampai saat ini masih ditemukan kasus baru.

Mengetahui penyebaran virus kian masif melanda daerah ini, tepatnya pada bulan April, Pemerintah Kota Pematangsiantar memasang kebijakan dengan acuan dari Pemerintah Pusat untuk realokasi penggunaan anggaran serta refocussing kegiatan.

Dalam hal ini, bulan April sempat menimbulkan pro kontra terkait kualitas, harga, dan jumlah bantuan per paketnya.

Indonesian Independence Institute (III) yang melihat itu, turut melayangkan laporan pengaduan atas adanya dugaan pemahalan harga terhadap bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kota. Ketua III, Agustian Tarigan, menyebutkan ada indikasi praktik tindak pidana dalam penyaluran bantuan bahan pokok tersebut.

“Bila dilihat dan dinilai dari segi kualitas barang, akan terdapat harga yang sesungguhnya. Perbandingan harga bisa dilakukan dari segi kualitas barang. Dari sana dugaan kita adanya indikasi praktik tindak pidana,” imbuhnya saat ditemui di kediamannya.

Senada, Ketua PC BAMUSI Azhari Nasution, menyebutkan bahwa pro dan kontra hal yang lumrah dalam menentukan kebijakan. Namun, perlu diperhitungkan besaran manfaatnya. Ia menilai dalam kondisi saat ini, perlu dilakukan perbandingan terkait bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Bantuan bahan pokok pangan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi, lebih besar peluang untuk melakukan praktik tindak pidana disana. Seperti dugaan yang disebutkan oleh III terkait pemahalan harga atas bantuan pokok pangan,” imbuhnya, Minggu (21/06/2020).

Menambahkan hal tersebut, ia memberikan saran agar bantuan tersebut berupa uang tunai saja. Dikarenakan masyarakat berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari.

“Kedua jenis bantuan tersebut sama manfaatnya. Namun harus kita lihat perbandingan besarnya manfaat dari bantuan tersebut. Contohnya saja, mubajir diberikan bantuan berupa beras terhadap petani (sawah). Kalau bantuan berupa uang, saya rasa lebih tepat. Selain lebih besar manfaatnya terhadap ekonomi kerakyatan, peluang melakukan tindak pidana juga terbilang kecil. Bila bantuan berbentuk uang dampaknya kepada rotasi perekonomian rakyat. Untuk pedagang ritel bisa berotasi barang dagangannya. Yang pada intinya, masyarakat bisa menggunakan bantuan uang tunai sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” ujarnya.

(DD/Tim)

Share