PILKADA : Masyarakat Selektif, Birokrat Responsif

Oleh: Jheni Yusuf Saragih, M.Pd

Salingnews.com – Bila mengkaji ketentuan undang-undang pemilu tahun 2008 tentang pelaksanaan pilkada, menunjukkan bahwasanya pemerintah memiliki cita-cita dalam menciptakan Negara demokrasi sebagai sebuah sistem yang mampu mengakomodir aspirasi masyarakat. Essensi dari pilkada ini adalah gambaran keseriusan pemerintah mewujudkan demokrasi  disemua tingkatan pemerintahan. Pelaksanaan pilkada bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang didasarkan kepada azas pancasila dan konstitusi.

jeni

Jheni Yusuf Saragih, M.Pd Sekretaris OKK DPP Himapsi

Tidak lama lagi kita akan menyambut pilkada serentak 2020 yang rencananya diikuti oleh 270 daerah yang diterangkan oleh kepala pusat penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar, pada kamis  (13/06/19). Dalam keterangannya Bahtiar menjelaskan ke 270 daerah itu rinciannya adalah 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Tahapan penyelenggaraan pilkada pun sudah dimulai di bulan ini tepatnya September 2019. Berdasarkan data yang dirilis oleh KPU terdapat 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang akan melaksanakannya.

Kabupaten Simalungun tentu menjadi salah satu kabupaten di Sumut yang akan ikut dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini, saat ini daerah ini sudah memulainya dan memiliki banyak nama yang bermunculan pun sudah berdiri kokoh dengan penuh percaya diri di segala penjuru kabupaten ini yang masing-masing bakal calon sudah memiliki narasi politik dan tagline yang bertujuan untuk menarik empati seluruh publik.

Penyebanya semakin banyak nama masayarakat juga semakin banyak bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan psosisi JR Saragih menjadi Bupati Simalungun. Dapat dipastikan beliau yang akrab dipanggil JR ini tidak bisa maju kembali dikarenakan tealah memimpin selama dua periode di kabupaten Simalungun, hal ini menjadikan setiap bakal calon memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam kontestasi ini.

Pun rasa penasaran msayarakat Simalungun yang kian semakin tinggi menyebabkan setiap bakal calon juga beruapaya menciptakan elektabilitas tinggi dalam merebut hati para masayarakat dengan narasi politik handal mereka yang bertujuan dapat dikategorikan layak menjadi pemimpin di Simalungun lima tahun kedepan. Dengan Narasi politik, tagline, wacana politik, yang tepat publik Simalungun akan terunggah untuk menelisik seajauh mana track record kandidat yang akan running di pilkada 2020.

Selanjutnya penulis mengaharapkan masayarakat Simalungun tidak mudah atau sekedar terbius oleh oleh narasi, wacana, dan tagline politik yang bermunculan di tengah-tengah kontestasi ini melainkan harus selektif sehingga calon tidak hanya mengadalkan sebatas narasi saja melainkan bagaiamana upaya menjadikan kabupaten ini untuk lebih baik lima tahun kedepan, sehingga ketika masayarakat selektif tercipta pula birokrasi yang memiliki birokrat yang responsif.

Dalam era kian dinamis saat ini pemerintah daerah wajib menggalakkan gerakan tata kelola pmerintahan yang dinamis (Dynamic Govermence) yang diyakini dapat mendorong Kabupaten Simalungun keluar dari lingkaran buruknya selama ini dengan adanya birokrat yang responsif.

Untuk kesana dibutuhkan pemimpin mampu berpikir kedepan dan antisipatif (Think Ahead), pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran (Think Again) dan pemimpim yang mampu berpikir secara lateral, horizntal, serta lintas disiplin (Think Across).

Dalam upaya menciptakan birokrat yang responsif masayarakat Simalungun perlu memiliki SDM yang unggul sehinggga mampu menelisik, menelaah pemimipin yang unggul seperti yang disampaikan oleh Presiden RI dalam pidato kenegaraannya di sidang DPR/DPD RI “masyarakat Indonesia harus memiliki kualitas SDM yang unggul sehingga mampu mengikuti lompatan-lompatan yang pesat sehingga dengan demikian Indonesia akan Maju”.

Demikian juga Simalungun dengan terlaksananya dan terpilihnya pemimpin baru nantinya Kabupaten ini harus berbenah diri dari cara-cara lamanya baik dari pemerintahan juga masayarakatnya yang outputnya adalah Simalungun lebih baik dengan kabupaten lainnya, yang mampu mendorong masyarakatnya ke arah yang sejahtera, unggul dan kompetetif dan menciptakan regulasi yang mempermudah masayaraktnya.

Dalam rangka memperbaiki kesan birokrasi yang responsif dan prpfesional sehingga mampu memeberikan pelayanan publik yang prima perlu dilakukan perubahan sikap dan perilakunya antara lain; “Birokrasi harus mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan dalam hal pengayoman dan pelayanan; Birokrasi harus mampu melakukan porubahan sistem, manajajemen,  dan tata kelola yang berorientasi pada ciri organsisasi yang yang modern cepat, sederhana, dan mendorong lompatan kemajuan; birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik; birokrasi harus mampu melakukan tranformasi diri dari kinerja yang kaku menjadi inovatif, fkleksibel dan responsif”. (Red)

Artikel ini ditulis oleh : Jheni Yusuf Saragih, M.Pd dan tulisan ini, menjadi tanggung jawab oleh penulis

Share

Baca Juga