Pimpinan Pusat GKPS Digugat Atas Penghibahan Lahan Kepada Pemko Siantar

Salingnews.com – Pematangsiantar | Warga jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) yang tergabung di dalam wadah Komunitas Peduli GKPS akhirnya menempuh jalur hukum untuk melakukan gugatan kepada Pendeta Martin Rumanja Purba M.Si., dan Pendeta Dr. Paul Ulrich Munthe selaku Pimpinan Pusat GKPS terkait penghibahan lahan.

Diketahui luas lahan yang dihibahkan yakni berkisar 4.356 meter persegi oleh GKPS kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk dipergunakan yang saat ini menjadi infrastruktur jalan umum [Jl Pdt. J Wismar Saragih, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara].

IMG-20200910-WA0009Ket Foto : Komunitas Peduli GKPS (penggugat) didampingi Kuasa Hukum Saat Berada di Mapolres Kota Pematangsiantar

Melihat ada hal yang mengganjal atas dihibahkannya lahan GKPS tersebut, Komunitas Peduli GKPS memilih untuk membawa ke ranah hukum. Renhard Pasaribu SH selaku kuasa hukum Komunitas Peduli GKPS akhirnya melayangkan Surat gugatan dengan nomor 89/pdt/2020/PN/Pms pada 9 September 2020 kemarin.

Drs Ubahman Sinaga M.Si., yang juga tergabung di dalam Komunitas Peduli GKPS menyebutkan bahwa di atas lahan yang telah dihibahkan tersebut sudah menjadi jalan umum. Ia melihat setelah Pemerintah Kota Pematangsiantar mempergunakan lahan GKPS tersebut seakan dibiarkan begitu saja tanpa adanya rambu lalu lintas.

“Lahan atau tanah yang dihibahkan tersebut telah dibangun Pemko Pematangsiantar menjadi jalan umum, hanya saja hingga kini masih sangat minim rambu-rambu sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas, kami juga melihat ada keanehan luar biasa, bahwa pelebaran jalan itu hanya sepanjang tanah GKPS yang terletak di jalan Pdt. J. Wismar Saragih,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa masih banyak lagi persoalan di GKPS, seperti pengerukan dan penjualan tanah urug, kemudian pembuatan danau di kompleks Kantor Pusat GKPS dan juga pengangkatan menejer Badan Usaha GKPS.

“Atas fakta tersebut kami selaku warga GKPS menduga ada yang tidak benar dalam proses itu, kami menduga adanya pelanggaran pada aturan GKPS, yaitu Tata Gereja dan peraturan-peraturan GKPS tahun 2013 yang saat ini berlaku di GKPS,” ungkapnya.

Kuasa Hukum Komunitas Peduli GKPS, Renhard Pasaribu SH saat dikonfirmasi oleh media mengatakan dirinya diminta sebagai pengacara para penggugat dan beliau merasa tertantang mendampingi para penggugat. Niat yang tulus dan kerinduan mengungkap kebenaran membuat ia siap turun dari Jakarta dan ia mengapresiasi penggugat yang sebelumnya telah melakukan audensi kepada Pimpinan Pusat GKPS dan Wali Kota Pematangsiantar. (Dilansir dari Oposisi-news.id)

“Menurut para penggugat yang telah melakukan audiensi ke Pimpinan Pusat mengatakan tidak ada titik temu, bahkan Pimpinan Pusat tak dapat menunjukkan persetujuan Majelis Gereja (pemegang kuasa Sinode Bolon) atas hibah tersebut, begitu juga dengan Hefriansyah Noor sebagai Wali Kota Pematangsiantar yang mengatakan bahwa GKPS-lah yang ‘bermohon-mohon’ soal hibah tersebut,” ungkap Renhard Pasaribu SH.

Renhard juga menambahkan bahwa usai melakukan registrasi gugatan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Komunitas Peduli GKPS kemudian melanjutkan kunjungan ke Polres Pematangsiantar guna berkonsultasi dengan Kapolres terkait unsur pidana dalam dugaan kasus yang mereka ajukan. (Tim/Red)

Share