Pro Dan Kontra Hukuman Mati

Salingnews.com– Artikel serta tulisan berikut ini adalah suatu hasil  diskusi oleh  Komunitas Ngukus (Ngumpul  Diskusi) yaitu salah satu Komunitas para mahasiswa  jurusan Fakultas Hukum di  salah satu Universitas Swasta di Kota Pematangsiantar. Tema yang dipilih adalah soal Pro-Kontra Hukuman Mati.

IMG-20180328-WA0000

Ilustrasi Hukuman Mati. (Foto: Hukumonline)

Tema ini dipilih terkait wacana (berlarut-larut dan menahun) soal keinginan pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dengan (masih) digodoknya RUU KUHP baru di mana dalam penggodokan ini pun terjadi pro-kontra penerapan hukuman mati di tingkat Lembaga Legislatif.

Layaknya perdebatan pro dan kontra setingkat Lembaga Legislatif, di dalam forum diskusi Ngukus pun turut terjadi dikotomi pendapat antara menolak dan menerima hukuman mati.

Komunitas Ngukus telah  merangkum dan menyimpulkan hasil diskusiannya menjadi suatu Artikel, yaitu sebagai berikut;

Berdasarkan literasi bacaan yang dijadikan referensi di forum tersebut, sejarah penerapan praktik hukuman mati pertama kali dilaksanakan pada awal abad ke-18 SM di masa Kerajaan Babylonia (Raja Hammurabi).

Selanjutnya Imperium Kekaisaran Romawi juga menerapkan hukuman mati pada abad ke-12 Masehi. Bentuk hukuman mati pada masa Imperium Romawi sendiri cenderung bervariasi, yakni: penyaliban, dilempari sampai mati dan lain sebagainya.

Untuk konteks Indonesia, berdasarkan referensi forum diskusi Ngukus, hukuman mati sudah diterapkan (abad-15) jauh sebelum Indonesia merdeka. Salah satu contoh adalah penerapan hukuman mati di Tanah Batak, dimana penerapan hukumannya dilakukan melalui pemancungan kepala.

Adapun catatan mengenai bentuk penolakan terhadap Hukuman Mati yang pertama kali ialah peristiwa Jean Calas, seorang pedagang yang dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di Touluse, Prancis namun nyatanya ia tidak bersalah.

Voltaire, yang dikemudian hari dikenal sebagai filsuf dan penulis satire telah menggugatnya dan meminta supaya diadakan pemeriksaan revisi. Pemeriksaan revisi terjadi pada tahun 1765, di mana dinyatakan bahwa Jean Calas tidak bersalah dan putusan pertama dibatalkan. Tetapi nyawa Jean Calas tidak ada lagi.

Di samping itu, penentang keras selanjutnya ialah C. Beccaria yang mengkehendaki agar dalam penerapan Pidana lebih diperhatikan kemanusiaannya.

Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Sistem Hukum Pidana di Indonesia sendiri melegalkan penerapan Hukuman Hati.

Landasan Hukum penerapan Hukuman Mati telah diatur sebagaimana pada Peraturan Perundang-Undangngan berikut ini;

a. KUHP; dimuat pada pasal 10, 11, 12, 38, 47, 67, 78, 84, 104, 444, dan lainnya.

b. KUHAP; dimuat pada pasal 56, 64, 65, 271, dan lainnya.

c. KUHM; dimuat pada pasal 114, 133, 135, 137, dan lainnya.

d. UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika antara lain pada pasal 59, 74, 114 ayat (2).

d. UU No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme.

e. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun, hal itu justru menjadi sebuah paradoksal bagi kubu kontra. Karena penerapan peraturan tersebut menjadi suatu kontradiksi atau bertentangan terhadap peraturan ketentuan yang lebih tinggi, yakni UUD 1945 sebagai grandnourm di Indonesia sebagaimana tertulis di dalam pasal 28A UUD 1945 bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal ini mengakomodir hak hidup sebagai hakikah setiap manusia. Singkatnya, kubu kontra memberikan tafsiran terhadap pasal 28A UUD 1945 tersebut sebagai pasal yang mengeliminasi penerapan Hukuman Mati.

Selain itu penerapan hukuman mati dari sudut psikis juga berdampak negatif, di mana hukuman mati berpotensi mempengaruhi kondisi batin para keluarga si terpidana, maupun tekanan psikologis yang juga mempengaruhi para eksekutor.

Lebih jauh lagi, kubu kontra mengatakan, bahwa tidak ada korelasi signifikan antara penerapan hukuman mati dan berkurangnya tindakan kejahatan. Bukti riil adalah Negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat yang menghapuskan hukuman mati dalam sistem pemidanaan mereka, namun tingkat kejahatan di sana justru minim.

Kasus klasik juga sudah mengungkapkannya. Di mana diceritakan, bahwa pada saat terjadinya eksekusi mati terhadap para penjahat yang dilakukan dan dipertontonkan di depan publik tersebut, toh tidak menyurutkan niatan jahat terhadap adanya aksi pencopetan di situ. Lebih jauh, juga dikatakan bahwa proses putusan penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim tidak terlepas dari sebuah kekeliruan (human error); bilamana dijatuhkan hukuman mati, maka tidak akan dapat mengembalikan nyawa si terpidana mati tersebut.

Kubu pro sendiri membantah argumen tersebut. Menurutnya, proses penjatuhan hukuman mati itu dilakukan sangat hati-hati dan interval dilakukannya eksekusi mati juga bisa dilaksanakan setelah bertahun-tahun.

Selain itu, juga dikatakan kita harus mengakui hukum positif yang berlaku yang memang mengakomodir hukuman mati; persoalan penegakan peraturan ialah persoalan hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum), bukan hukum yang berlaku di masa yang akan datang (ius constituendum).

Kemudian, berbicara Hak hidup sebagai hak hakika manusia, kubu pro mengatakan bahwa UU sendiri tidak mutlak mengakui hak tersebut. Ada pengecualian terhadap perbuatan atau kasus-kasus yang berdampak luas terhadap stabilitas negara dan kejahatan luar biasa, seperti Narkotika, Terorisme dan lain – lain yang diatur berdasarkan putusan MK No. 60/PUU/2003.

Walaupun demikian, kubu pro juga mengakui bahwa Sistem Hukum juga tidak boleh kaku dan terpasung pada penerapan hukuman mati. Konsep Hukum Pidana tidak boleh terpasung tujuan retributif (pembalasan) belaka saja, namun harus melangkah ke arah yang utilitarian (tujuan dan kemanfaatan). Mengutip pendapat Immanuel Kant, “Kita seharusnya menjadikan manusia sebagai tujuan bukan sebagai alat”. Kubu pro juga tidak sepakat bahwa pemberian hukuman itu mencegah terjadinya kejahatan, sedangkan hukum itu sendiri hadir setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil perdebatan tersebut, terjadi dikotomi tajam antara pro-kontra terhadap penerapan hukuman mati ini di mana kedua-duanya memiliki argumen yang kuat dan benar. Ini tidak terlepas dari sudut mana kita memandangnya. Toh, mazhab besar hukum sendiri juga sudah terkubu: Mazhab Hukum Alam dan Positivisme. Jadi, tidak mengherankan bahwa argumen yang pro-kontra itu sama-sama memiliki dasar yang kuat.

Namun, secara pribadi, penulis sendiri tetap kontra terhadap hukuman mati. Ada sisi menarik yang coba penulis uraikan terhadap fakta yang penulis dapat di perdiskusian yang menguatkan pendirian penulis untuk berdiri sebagai pihak yang kontra terhadap hukuman mati. Penulis melihat, konsep pemidanaan itu sudah bergeser dari pemberian efek jera –dengan pembalasan– dan perlindungan kepentingan umum, ke konsep pembinaan yang juga turut mengakomodir kepentingan terpidana.

Sistem Hukum Pidana yang beradab tidak lagi berkutat pada aspek retributifnya (pembalasan), namun mengarah ke arah utilitarian (tujuan dan kemanfaatan). Negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat menjadi kasus terang benderang terhadap hal ini. Sistem Hukum Pidana kita sendiri dirasa harus dituntun mengarah ke situ. Bukan malah mengalami dekadensi dan pendegradasian. Hukum Pidana Belanda sendiri juga sudah menghapus hukuman mati. Indonesia yang notabene mengadopsi Hukum Pidana Belanda, justru rigid dan stagnan.

Penulis sendiri memaklumi hal dan kenyataan tersebut di mana sebahagian besar masyarakat Indonesia sendiri cenderung mendukung pemberlakuan hukuman mati. Spekulasi penulis, kecenderungan mendukung ini tidak terlepas dari aspek religi yang memiliki peran signifikan bagi masyarakat diberbagai lini kehidupan pada umumnya. Seperti diketahui, beberapa keyakinan mapan di Indonesia ini memang ‘mengamini’ praktik hukuman mati.

Hal ini juga selaras jika kita tilik dalam skala global, bahwa Negara-negara yang menerapkan hukuman mati adalah negara yang secara komposisi, aspek keyakinannya ‘mengamini’ praktik hukuman mati serta memiliki peran signifikan sebagai sumber utama dalam Sistem Aturannya.

Tentu ada sebuah dilema bagi kita ketika menetukan sikap jika suatu aturan itu bersumber pada ‘tafsir’ agama, seperti misalnya “pengiyaan” terhadap penerapan hukuman mati. Walaupun demikian, penulis tetap berpegang teguh pada apa yang dinilai selaras dan baik bagi peradaban. Penulis memahami apa yang ditulis dalam agama hendaklah dipahami secara kontekstual dan selaras kebutuhan serta kepentingan umum, bukan sekedar tekstual-redaksional belaka.

Pada titik ini, penulis juga sepakat bahwa pada dasarnya, pembaharuan Sistem Hukum yang selaras dengan peradaban haruslah didahului pembaharuan mental dan pemahaman Keyakinan yang konservatif menuju arah yang inklusif dan sekuler. Pada akhirnya, penulis berharap ke depan sistem hukum pidana di Indonesia telah menghapus hukuman mati sebagai pidana pokok di dalam KUHP nya.(Red)

Salam Ngukus!!!

Artikel/Opini ditulis oleh mahasiswa Komunitas Ngukus (Ngumpul Diskusi) yang  Pro dan Kontra terhadap Hukuman Mati.

 

Share

Baca Juga