PT TPL Harus Angkat Kaki dari Kabupaten Simalungun

Salingnews.com – Simalungun. Terkait maraknya konflik masyarakat dengan Perusahaan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) tentang lahan konsesi yang diduga banyak bermasalah dan menimbulkan konflik yang sangat merugikan masyarakat di wilayah perkampungan yang berbatasan dengan lahan konsesi Perusahaan tersebut.

Screenshot_20191017-202355~2

Ketua Umum DPP Himapsi, Rado Damanik. (Foto : Red)

Baru – baru ini, Masyarakat Desa Sihaporas Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menjadi korban atas kehadiran PT. TPL di Kabupaten Simalungun, selain masyarakat Sihaporas. Masyarakat desa Naga Hulambu Kecamatan Girsang Sipangan Bolon juga pernah mengalami hal yang sama yaitu berkonflik dengan PT TPL.

Hadirnya PT. TPL di Kabupaten Simalungun tidak menguntungkan bagi masyarakat sekitar lahan konsesi perusahaan tersebut, maka perusahaan itu harus angkat kaki dari Kabupaten Simalungun. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum DPP Himapsi, Rado Damanik, kepada Salingnews.com, Kamis (17/10/19) malam.

“Sebaiknya PT. TPL itu keluar dari Simalungun. Kenapa?. Karena terlampau banyak yang tersakiti dengan kehadiran TPL, terlampau banyak masyarakat korban, masyarakat perkampungan, masyarakat desa yang ada di Simalungun ini yang jadi korban akibat ancaman dari PT. TPL, yang dimulai dari masyarakat Naga Hulambu, Aek Nauli dan yang sekarang ini Masyarakat Sihaporas dan banyak lagi.” Sebut Rado Damanik.

Lanjut Rado Damanik menabahkan bahwa masyarakat harus berurusan dengan Polisi ketika masyarakat mepertanyakan Hak – haknya terkait kepemilikan tanah yang berkonflik dengan PT. TPL.

“TPL selalu bertamengkan polisi untuk berhadapan dengan masyarakat, padahal sebenarnya, kehadiran TPL itu yang dulunya Indorayon, harusnya mereka punya strategi. Kalau dulu Indorayon menghadapi tuntutan masyarakat dengan kekerasan. Seharusnya dengan berganti nama, PT. TPL harus melakukan pendekatan – pendekatan kemanusiaan, budaya dan kearifan lokal, terhadap masyarakat yang protes, tapi apa yang terjadi?. Masyarakat harus masuk pejara.” Jelas Ketum DPP Himapsi tersebut.

Ketua Umum DPP Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) itu juga menambahkan, bahwa kehadiran Perusahaan (TPL) itu seharusnya membawa keberuntungan, keuntungan bagi masyarakat sekitar, tapi hingga saat ini belum pernah dirasakan, bahwa kehadiran TPL itu membawa keuntungan bagi masyarakat sekitar.

“Jadi untuk apa TPL itu dipertahankan!. Maka kita minta agar TPL itu angkat kaki dari Kabupaten Simalungun.” Tegas Rado Damanik.

Rado Damanik juga menjelaskan dari aspek Lingkungan bahwa kehadiran TPL telah merusak habitat ekosistem Hutan di Kabupaten Simalungun.

“Masyarakat atau anak – anak muda saat ini tidak lagi mengenal jenis – jenis Pohon yang ada dihutan, karena semua sudah Homogen (Satu jenis – Red), dulu hutan kita heterogen, banyak jenis – jenisnya. Sekarang, atas hadirnya TPL jadi satu jenis yaitu pohon Eukaliptus, dan tidak lagi dikenal yang namanya pohon Raja, Sikkam, semua sudah hilang. Belum lagi Rotan dan jenis Satwa yang dilindungi yang saat ini telah punah.” Sebut Rado.

Artinya, kehadiran PT. TPL itu tidak menguntungkan bagi masyarakat di Kabupaten Simalungun.

“Harapan kita kepada Pemerintah Pusat agar segera mencabut Ijin Konsesi PT. TPL yang ada di Kabupaten Simalungun. Belum lagi rusaknya tatanan budaya di Simalungun. Jadi Segera dicabut ijin PT. TPL dan angkat kaki dari Kabupaten Simalungun, itu lah Harapan kita.” Pungkas Rado Damanik. (AS/Red)

Share

Baca Juga