Sudahkah Masyarakat Siantar Mengetahui Isi Perwa No 19 Tahun 2020?

Salingnews.com – Pematangsiantar | Kasus Covid-19 di Nusantara setiap harinya kian bertambah, bahkan menembus angka sebanyak 115.056 kasus positif terkonfirmasi per tanggal 4 Agustus saat dikutip dari laman website Covid-19.go.id milik Pemerintah Indonesia.

Kota Pematangsiantar menjadi salah satu daerah penyumbang angka kasus Covid-19 di Indonesia meskipun angka kasus positif saat ini tidak sebesar di daerah lainnya. Namun, untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di Kota Pematangsiantar, Walikota menerbitkan Peraturan tentang pencegahan dan penanganan Coronavirus Desease 2019 (Covid-19).

Photo_1596626135878Ket Foto : Draft Perwa No 19 Tahun 2020/Dedi Damanik

Dalam Peraturan Walikota (Perwa) tersebut mengatur bahwa setiap objek keramaian seperti di pusat perbelanjaan, fasilitas umum, pasar rakyat dan sejenisnya, hotel atau penginapan, rumah makan atau restoran, cafe, sarana dan kegiatan olahraga, moda transportasi, stasiun atau terminal, lokasi rekreasi, jasa ekonomi kreatif, jasa penyelenggara event, pembelajaran di sekolah, perkantoran atau perusahaan, kegiatan konstruksi, area publik, agar mematuhi protokoler kesehatan.

Peraturan tersebut juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19. Masyarakat berhak untuk mendapatkan serta memperoleh perlakuan yang sama dalam pelayanan dari pemerintah daerah dan berkewajiban mematuhi protokoler kesehatan.

Selain itu, Perwa yang belum lama ini diterbitkan juga menyematkan berupa sanksi kepada pelanggar ataupun yang tidak mematuhi protokoler kesehatan.

Sudahkah Masyarakat Siantar Mengetahui Setiap Isi dari Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020?

Pentingnya sinergitas dalam penyampaian informasi ataupun sosialisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban, dan sanksi yang diberikan bila tidak mematuhi protokoler kesehatan.

Sanksi yang diberlakukan berupa sanksi administratif hingga sanksi denda administratif kepada setiap orang, badan hukum atau korporasi yang melakukan pelanggaran protokoler kesehatan sebagaimana yang diatur dalam pasal per pasal di Perwa tersebut.

Seperti yang tertuang pada pasal 48 ayat (2) sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan denda administratif.

Untuk denda administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang tidak melaksanakan protokoler kesehatan di denda dengan besaran paling sedikit Rp50 ribu dan paling banyak Rp.250 ribu. Selanjutnya, untuk setiap badan hukum, instansi, korporasi, pengelola/penanggung jawab tidak melaksanakan protokoler kesehatan di lingkungan kerja/usaha yang merupakan tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi denda administratif dengan besaran paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp5 juta.

WhatsApp Image 2020-07-30 at 11.45.12Minimnya sosialisasi Perwa tersebut di tengah masyarakat menjadi satu alasan banyaknya yang tidak mematuhi protokoler kesehatan.

Pantauan media Salingnews.com terhadap titik-titik atau objek keramaian di Kota Pematangsiantar masih minim penerapan protokoler kesehatan.

Menurut salah seorang pengunjung di pusat perbelanjaan, Gani S belum mengetahui adanya Perwa tersebut.

“Belum tahu bang ada Perwa itu, sanksi-sanksinya juga gak tahu bang,” ungkapnya kepada Salingnews.com, Rabu (5/8/2020) sore.

Ia menyebutkan setuju bila adanya sanksi terhadap pelanggaran protokoler kesehatan.

“Setuju bang bila diberikan sanksi terhadap pelanggar protokoler kesehatan. Tapi kan bang, perlunya di sosialisasikan kepada masyarakat supaya mengetahui Perwa tersebut. Ini gak ada, jadi gak tahu lah,” ungkapnya.

Penulis : Dedi Damanik
Editor : Dedi Damanik

Share