Tanggapan Kabag Humas Pemko Siantar Dinilai Keliru, Nico : Hamam Sholeh Perlu Belajar Hukum !!

Salingnews.com – Pematangsiantar. Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Hukum Dewan Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (DPC – HIMAPSI) Pematangsiantar, Nico Nathanael Sinaga, menuding Kabag Humas Pemko Siantar, Hamam Sholeh, kurang paham peraturan perundang-undangan, dan menyuruhnya agar lebih banyak belajar. Respon keras ini dilontarkannya, menanggapi pernyataan Hamam Sholeh, yang menyatakan tidak diperlukan persetujuan DPRD dalam hal kerjasama revitalisasi Gedung Olahraga (GOR) Pematangsiantar.

“Hamam Sholeh perlu belajar hukum. Belajar lebih banyak lagi tentang peraturan perundang-undangan. Apa itu yang namanya hierarki dalam regulasi, ” ujar Nico, Selasa (11/6/19) sore.

FB_IMG_1560147273746~2

Nico Nathanael Sinaga (Foto : Redaksi)

Nico menjelaskan, ada asas hukum yang dilanggar dalam kerjasama antara Pemko Pematangsiantar dengan PT. Suriatama Mahkota Kencana dalam hal revitalisasi GOR dimaksud. Hal ini disebabkan oleh karena landasan hukum yang digunakan, hanya mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ia tidak menampik, bahwa dalam Pasal 78 ayat (4) Permendagri dimaksud menentukan bahwa: Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa persetujuan DPRD. Namun menurut Nico, pemanfaatan barang untuk kerjasama sebagaimana dalam Permendagri tersebut adalah, jika kerjasamanya tidak membebani daerah.

“Jika ada kerjasama daerah dengan daerah lain atau pihak ketiga, dengan memanfaatkan barang milik daerah, dan kerjasama itu membebani daerah, maka wajib ada persetujuan DPRD. Ini ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf (i) UU Nomor 23 Tahun 2014,” terangnya.

Ia melanjutkan, bahwa dalam kerjasama yang dibuat oleh Pemko Pematangsiantar dengan PT. Suriatama Mahkota Kencana tersebut, unsur membebani daerahnya terpenuhi dari sisi hukum. Sebab, mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai penandatangan kontrak semua biayanya bersumber dari APBD.

“Dengan demikian, maka wajib hukumnya dibutuhkan persetujuan DPRD, ” lanjutnya menjelaskan.

Jika hal ini diabaikan, maka menurut Nico Pemko Pematangsiantar dalam kerjasama ini sudah melanggar asas hukum: Lex superior derogat legi inferior. Dalam artian, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

“Kalau Hamam Sholeh mengatakan sudah sesuai Permendagri, maka pertanyaannya adalah mana yang lebih tinggi Undang-Undang atau Permendagri? Saran kami, Hamam Sholeh belajar hukumlah lebih banyak lagi, ” ucap Nico.

Diketahui sebelumnya, HIMAPSI Cabang Pematangsiantar menyatakan sikap menolak revitalisasi GOR, yang hendak dilakukan melalui kerjasama antara Pemko Pematangsiantar dengan PT. Suriatama Mahkota Kencana. Sikap penolakan itu disampaikan lewat surat yang dikirimkan ke DPRD, dimana pada pokoknya HIMAPSI Pematangsiantar meminta DPRD menerbitkan rekomendasi pembatalan dimaksud.

Menanggapi sikap tersebut, Kabag Humas Pemko Pematangsiantar, Hamam Sholeh, mengatakan bahwa kerjasama revitalisasi GOR tersebut tidak memerlukan persetujuan dari DPRD. (Tim/AS)

Share

Baca Juga