Terbaru! Kasus Dugaan Korupsi Bansos Siantar Kini di Tangan Poldasu

Salingnews.com – Pematangsiantar | Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar telah melimpahkan laporan pengaduan Indonesian Independence Institute (III) ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan terjadinya mark-up (Pemahalan) dalam pengadaan/penyaluran barang dan jasa lima item bahan pangan/sembako untuk 15.555 warga Kota Pematangsiantar yang terdampak wabah pandemi Covid-19 yang diduga merugikan keuangan Negara sebesar Rp 467 Juta.

IMG_20200721_183857Ket Foto : Agustian Tarigan ST (Atas) Ketua Dewan Pengurus Indonesian Independence Institute (III), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Polresta Siantar (Bawah).

Agustian Tarigan selaku Ketua Dewan Pengurus Indonesian Independence Institute (III) membenarkan bahwa laporan pengaduan miliknya sudah dilimpahkan Polresta Siantar ke Poldasu.

“Iya benar, sudah saya terima surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan. Sebelumnya juga sudah kita surati Polresta Siantar untuk meminta informasi perkembangan laporan pengaduan,” terangnya saat di wawancarai media Salingnews.com, sore sekitar pukul 17.30 WIB, Selasa (21/07/2020).

Surat yang bernomor B/376/VII/2020/Reskrim pada tanggal 13 Juli 2020 tersebut, disebutkan pada poin ke tiga bahwa pada tanggal 08 Juli 2020, pihak Polresta Siantar melalui Kasat Reskrim selaku yang menandatangani surat telah melimpahkan laporan pengaduan Indonesian Independence Institute (III) kepada Subdit III/Tipidkor Direktorat Reskrimsus Polda Sumatera Utara.

Laporan III tersebut, pihak Tipidkor Satreskrim Polresta Siantar telah memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan dan sudah melaksanakan gelar perkara per tanggal 28 Mei 2020 di Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara di Medan.

Pihak-pihak yang dimintai keterangan oleh Polresta Siantar melalui Reskrim yakni Agustian Tarigan (III) pelapor, staf BPBD Pemko Siantar EH dan ABLS, BPKAD Pemko Siantar PWS, Dinsos P3A Pemko Siantar RS dan NDS, dan pemilik perusahaan yang di pihak ketigakan Pemko Siantar dalam menangani item-item bahan pokok.

Agustian Tarigan berharap agar pihak Kepolisian masih menanamkan prinsip konsistensi dan serius dalam menangani laporan pengaduan mereka.

“Diharapkan pihak Kepolisian masih menanamkan prinsip konsistensi dan serius dalam menangani laporan pengaduan kita. Dalam kondisi saat ini, jangan ada yang mengambil kesempatan. Masyarakat sudah sulit, janganlah hak-hak masyarakat dikebiri lagi,” tegasnya.

Saat ini Polda Sumatera Utara sedang menangani sebanyak 38 kasus atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi terkait bantuan sosial (Bansos).

Penulis : Dedi Damanik
Editor : Dedi Damanik

Share