Terkait Kasus Pembangunan Tugu Sangnaualuh, Kapolres Siantar: Saya Akan Pelajari

Salingnews.com – Pematangsiantar. Hingga kini, kasus pembangunan tugu Raja Sangnaualuh Damanik belum memiliki titik terang. Kapolres Pematangsiantar, AKBP Budi Pardamean Saragih yang diketahui baru saja menjabat, mengaku belum mengetahui informasi terkait kasus tersebut.

Hal itu disampaikan Kapolres Pematangsiantar pada saat menerima kunjungan Dewan Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (DPC-Himapsi), Rabu (09/10/19) sekira pukul 15.00 WIB di Mapolres Pematangsiantar.

IMG-20191009-WA0007

Usai pertemuan, DPC Himapsi Kota Pematangsiantar foto bersama dengan Kapolres Pematangsiantar. (Sumber : Himapsi)

“Saya belum tau kasus itu,” ungkap Kapolres.

Kapolres menyampaikan, dirinya akan mempelajari kasus terbut. Apakah memang benar ada kerugian negara, dan bagaimana kronologisnya. Apabila memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti ketingkat penyidikan, maka akan ditindaklanjuti.

“Jadi saya pelajari dulu. Bagaimana sebenarnya kasus itu. Yang pasti, saya akan profesional dalam penegakan hukum,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPC Himapsi Siantar menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat pengaduan ke Polres Pematangsiantar beberapa bulan yang lalu. Dalam laporan itu, Himapsi telah melampirkan data audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sesuai audit BPK, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 913 juta. Oleh karenanya, kami menduga adanya tindak pidana korupsi dalam kasus itu,” jelasnya.

Jonli menambahkan, ada hal yang sangat tidak masuk akal dalam pemberhentian pembangunan tugu. Dinilai sangat tidak masuk akal Walikota Siantar menghentikan pembangunan dengan alasan “Akan Terjadi Bencana Sosial”.

“Tidak ada masalah, tapi walikota membuat alasan akan terjadi bencana sosial. Apa dasarnya mengatakan akan terjadi bencana sosial? Alasan-alasan seperti itu sangat tidak masuk akal,” tegas Jonli Simarmata.

Jonli juga menjelaskan  bahwa HIMAPSI memiliki fungsi selain melestarikan Budaya Adat Simalungun juga sebagai control sosial, advokasi masyarakat, dan concern terhadap kebijakan Pemerintah.

Dugaan Peredaran Narkoba

Tidak hanya permasalahan tugu, HIMAPSI juga menyoal peredaran Narkoba di Kota Pematangsiantar. Provinsi Sumatera Utara memiliki predikat buruk terkait peredaran Narkoba. Khusus Kota Pematangsiantar, dalam kurun waktu sebulan sudah ada beberapa kasus Narkoba dan masalah ini dibenarkan oleh Kapolres.

HIMAPSI menyoal keberadaan Studio 21 yang juga diduga turut menjadi rumah dalam transaksi peredaran Narkoba. Sebelumnya HIMAPSI menyurati Polisi Daerah Sumatera Utara untuk menyelidiki kasus yang diduga Over Dosis (OD) diakibatkan pengaruh Narkotika.

Jonli Simarmata menuntut profesionalisme Kepolisian Resor Kota Pematangsiantar untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada.

“Bukan karena Bapak itu Putra Simalungun, sehingga apa yang kami minta menjadi sebuah keharusan yang dikerjakan oleh Polres. Kami juga menginginkan profesionalitas Polres dalam penegakkan hukum,” ujarnya. (Tim/Ded/Red)

Share

Baca Juga