Unjukrasa Jilid III, GKSB : “Lengserkan Walikota Penista Simalungun”

Salingnews.com – Pematangsiantar. Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu (GKSB) kembali berunjukrasa di Kota Pematangsiantar, unjukrasa kali ini yang ketiga di lakukan diKota Pematangsiantar, namun  Dukungan terhadap perjuangan GKSB untuk mendesak DPRD Pematangsiantar agar segra memberhentikan  Walikota Pematangsiantar Hefriansyah yang telah menista Suku Simalungun semakin bertambah yaitu dari  perwakilan 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun ikut demo ke Kantor DPRD, Jalan Adam Malik Kecamatan Siantar Barat, Rabu (02/05/18).

Niko N Sinaga

Kordinator Aksi Niko N Sinaga saat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor DPRD Kota Pematangsiantar.

 Kordinator aksi Niko Sinaga dan Johannes Sakti Sembiring itu terlebih dahulu konvoi berjalan kaki ke Jalan Merdeka, Jalan Diponegoro, Jalan Sutomo dan Jalan Adam Malik tepatnya Kantor DPRD Pematangsiantar dengan menyampaikan sejumlah orasi dan membentangkan puluhan poster.

Baca Juga:    Masyarakat Simalungun 10 Kecamatan Mendukung GKSB

Saat GKSB menyampaikan aspirasinya di depan Kantor DPRD Pematangsiantar langsung di sambut oleh  anggota DPRD Pematangsiantar  Tongam Pangaribuan, Denny  Siahaan dan Robby Tambunan menemui massa dan mengajak beberapa perwakilan  untuk audiensi diruangan komisi I DPRD Pematangsiantar lalu permintaan itu pun disetujui.

Diruangan Komisi I tersebut, Johannes Saksi Sembiring perwakilan dari Kecamatan Siantar menyatakan kehadiran perwakilan masyarakat Suku Simalungun di 10 Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Simalungun itu meliputi Kecamatan Siantar, Tapian Dolok, Gunung Maligas, Jawa Maraja Bahjambi, Gunung Malela, Pematang Bandar, Bandar, Bosar Maligas, Hutabayu Raja dan Ujung Padang.

Tujuan aksi demo tersebut untuk menyerahkan pernyataan sikap dukungan agar DPRD Pematangsiantar segera membentuk pansus pemberhentian  Walikota Pematangsiantar Hefriansyah karena kebijakan Walikota tersebut telah menimbulkan pemberontakan bathin dan kemarahan Suku Simalungun baik kelompok maupun pribadi pribadi dan apabila DPRD Kota Siantar tidak mengabulkan tuntutan dan permintaan Suku Simalungu maka kami anggap DPRD Juta ikut mendukung penistaan Suku Simalungun.

“Kami minta Walikota Pematangsiantar segera di berhentikan  karena sudah menyakiti hati dan batin kami dan telah menista Suku kami yaitu Suku Simalungun”. Tutur dari perwakilan Kecamatan Tapian Dolok sembari menangis.

Tidak ketinggalan, Hotlan Ranjak Talun meminta DPRD Pematangsiantar supaya memperioritaskan bentuk Panitia Khusus (Pansus) pemberhentian  Walikota Pematangsiantar dibandingkan Pansus LKPJ Walikota tersebut.

“Lebih baik bentuk Pansus memberhentikan  Walikota Pematangsiantar  dari pada Pansus LKPJ Walikota itu. Bila tidak akan terjadi kericuhan besar besaran di Kota ini, dan saya pribadi tidak bertanggu jawab akan hal itu”.Ucap pemuda lebih dikenal Ranjak.

Sementara itu Denny  Siahaan, anggota Komisi I membenarkan kondisi Kota Siantar sudah tidak kondufif dengan banyaknya aksi demontrasi. Hanya saja pihaknya tidak dapat menuruti permintaan perwakilan massa GKSB untuk tidak melaksanakan Paripurna LKPJ Walikota karena LKPJ tersebut perihal program kepemimpinan Walikota.

Sedangkan Sekretaris Komisi I DPRD Pematangsiantar, Tongam Pangaribuan dengan singkat menyatakan sesuai prosedur mereka akan menyerahkan surat pernyataan sikap massa GKSB tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua DPRD Pematangsiantar.

“Kami akan sampaikan pernyataan sikap ini kepada pimpinan DPRD Siantar”. Ucapnya  sembari menerima surat pernyataan sikap dari perwakilan massa GKSB tersebut.

Setelah menyerahkan surat pernyataan sikap itu, ratusan massa GKSB pun meninggalkan kantor DPRD Siantar. Sesuai informasi, aksi demo massa GKSB itu akan berlanjut setiap harinya hingga tanggal 7 Mei 2018 nantinya. (AS)

Share

Baca Juga