Unjukrasa Jilid IV, GKSB : “ DPRD Jangan Menjadi Pendukung Penista Suku Simalungun”

Salingnews.com – Pematangsiantar. Perjuangan Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu ( GKSB) terus menerus di lakukan di Kota Pematangsiantar hingga mengelar Aksi Unjukrasa sampai yang ke 4 Kalinya di Kota Pematangsiantar. Kamis (03/05/18) sekitar pukul 11:00 WIB

Seperti Aksi Unjukrasa sebelumnya, GKSB tetap mendesak DPRD Kota Pematangsiantar agar segera bersidang menetapkan dan memberhentikan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah, hal itu di karenakan bahwa Hefriansyah  sebagai Walikota Pematangsiantar telah dianggap menistakan Suku Simalungun di Kota Pematangsiantar.

GKSB Jilid IV

Massa GKSB saat berunjukrasa di depan Kantor Walikota Pematangsiantar.

Tidak hanya itu saja, Perjuangan GKSB pun mendapat dukungan dari berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun, bahkan Aksi Unjukrasa GKSB yang ke empat kalinya ini mendapat dukungan dari Suku Simalungun yang ada di Kabupaten Sedang Bedagai, Kota Tebing Tinggi dan Kota Medan.

Baca Juga :

Kordinator Aksi Niko N Sinaga dalam orasinya mengatakan bahwa tindakan Hefriansyah sebagai Walikota Pematangsiantar telah menyakiti masyarakat Suku Simalungun, Unjukrasa yang terus menerus di lakukan menunjukkan bahwa Suku Simalungun sangat marah, dan berharap serta mendesak DPRD Kota Pematangsiantar segera memberhentikan Hefriansyah.

Lengserkan Walikota

Unjukrasa GKSB Jilid III di depan Kantor Walikota Pematangsiantar.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar dan Masyarakat Simalungun agar bersatu dan mendesak supaya Hefriansyah sang penista Suku Simalungun, di berhentikan. Makzulkan Hefriansyah…! Makzulkan Hefriansyah…! Makzulkan Hefriansyah…!”. Ucap Niko N Sinaga di hadapan Pedagang Balimpel yang pada saat itu berunjukrasa di depan Kantor Walikota Pematangsiantar.

lebih baik mati melawan dari pada jadi pusaka

GKSB saat Unjukrasa Jilid II di Kota Pematangsiantar.

Usia berorasi di di depan Kantor Walikota Pematangsiantar, massa GKSB langsung melanjutkan Aksi Unjukrasanya ke Kantor DPRD Kota Pematangsiantar, sembari berpamitan dengan massa balimpel yang saat itu juga sedang Unjukrasa di depan Kantor Walikota Pematangsiantar.

Dedy Wibowo Damanik  saat berorasi menyampaikan, ijin pamit kepada rekan – rekan pedagang yang juga berunjukrasa, namun dedy juga tetap mengajak para pedagang agar bersama – sama mendesak DPRD segera memberhentikan Walikota Pematangsiantar.

ratusan massa saat berunjukrasa di depan Kantor Walikota

Unjukrasa ratusan massa GKSB Jilid I di Kota Pematangsiantar.

“Kepada rekan – rekan pedagang kami ijin pamit, kami akan melanjutkan aksi kami di Kantor DPRD, namun  kami tetap mengajak pedagang agar satu suara, satu tekad, Makzulkan Hefriansyah”. Tutur Dedy dalam Orasinya di hadapan Pedagang Balimpel yang berunjukrasa di depan Kantor Walikota Pematangsiantar.

Sementara itu, saat berada di depan kantor DPRD Kota Pematangsiantar massa GKSB  berorasi sekitar 1 jam dan langsung membacakan pernyataan sikapnya di hadapan Ketua DPRD Maruli Hutapea, sementara itu Ronal Tampubolon menangapi pernyataan GKSB yang mengatakan bahwa tuntutan GKSB sudah di sampaiakan di rapat Pansus LKPJ Pemko Siantar.

“ Tuntutan kawan GKSB sudah kami sampaikan di rapat Pansus LKPJ Pemko, namun ada mekanisme yang harus kami turuti, kami DPRD bukan tidak merespon tuntutan dari Suku Simalungun kami tetap menindaklajutinya sesuai prosedur yang ada di Lembaga ini”. Ucap Ronal Tampubolon Anggota Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar.

Ketua DPRD Maruli Hutapea juga menambahkan bahwa persoalan tersebut sudah di tangani Anggota DPRD yang ada di Komisi I.

“Persoalan ini adalah wewenang Anggota DPRD yang berada di Komisi I, dan saya sudah memerintahkan Komisi I agar selalu menerima aspiras dari Saudara Suku Simalungun dan kebetulan  lagi jam istirahat siang jadi Anggota Komisi I lagi istirahat maka saya yang langsung menyambut”. Ucap Maruli Hutapea Ketua DPRD Kota Pematangsiantar. (AS)

Share

Baca Juga