Usai RDP, Satpol PP Siantar Surati PT Hapoltakan Jaya Mandiri dan RS Vita Insani

 

IMG_20200623_173629(Ket Foto : Komisi III Berbincang Dengan Salah Satu Pejabat Struktural Pemko Siantar Usai RDP)

Salingnews.com – Pematangsiantar

Gedung Universitas Efarina milik PT Hapoltakan Jaya Mandiri yang berada di Jalan Pdt J Wismar Saragih, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, kini menjadi pembahasan serius oleh Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar.

Selaku yang membidangi, Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar melihat persoalan itu mengimplementasikan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penggunaan lahan di areal perkebunan, Selasa (23/06/2020).

Oleh Komisi III mengundang setiap instansi yang terkait meminta agar permasalahan penggunaan lahan pada bangunan gedung Universitas Efarina tersebut di hentikan segala aktivitas didalamnya. Hal itu disampaikan oleh Astronout Nainggolan disela Rapat Dengar Pendapat dengan pihak Pemerintah Kota Pematangsiantar yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bapedda, Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dilanjut Astronout, bilamana tidak ada penyegelan terhadap bangunan gedung Universitas Efarina, akan di uji ke ranah hukum.

“Kalau tidak ada penyegelan, akan kita uji ke ranah hukum,” tegasnya.

Menyoal pemberian rekomendasi peruntukan lahan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bapedda) Kota Pematangsiantar terkait berdirinya bangunan gedung Universitas Efarina milik PT Hapoltakan Jaya Mandiri tersebut, Bapedda mengeluarkan rekomendasi dengan dasar surat Keputusan Walikota Nomor 800/629/X/Wk tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan PK RTRW Kota Pematangsiantar tahun 2012-2023 dengan bunyi bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang akan direvisi menjadi kawasan permukiman.

Namun menurut Komisi III hal itu bertentangan dengan peta pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Pematangsiantar nomor 1 (Satu) tahun 2013 tentang RTRW tahun 2012-2023 yang menyebutkan lokasi tersebut merupakan kawasan perkebunan.

Dari segi terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pihak DPMPTSP beralasan mengeluarkan izin dengan dasar Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018. Kepala DPMPTSP, Agus Salam, membenarkan hal itu saat memberikan penjelasan pada RDP.

Masih tahap memberikan penjelasan, Reinward Simanjuntak Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan belum mengeluarkan rekomendasi apapun terkait permasalahan bangunan gedung Universitas Efarina. Ia beralasan dikarenakan tidak sesuai dengan tata ruang yang ada.

“Pihak kami tidak mengeluarkan rekomendasi, karena tidak sesuai dengan tata ruang,” imbuhnya.

Sedangkan untuk kepengurusan dokumen lingkungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dedi Setiawan, menjelaskan bahwa saat ini pihak pengembang yaitu PT Hapoltakan Jaya Mandiri sudah menyampaikan dalam hal penyusunan dokumen lingkungan.

“Konsultan dari pihak tersebut (Efarina Red) sudah menyampaikan untuk penyusunan dokumen lingkungan, dan sekarang Dinas Lingkungan Hidup sedang melakukan proses penyusunan,” terangnya.

RDP Sempat Bersitegang

Anggota Komisi III, Astronout Nainggolan, mengatakan bahwa pihak mereka telah dilecehkan secara intelektual oleh eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Pematangsiantar. Ia menginginkan pembangunan di Kota Pematangsiantar agar tertata rapi dan tetap mengikuti regulasi.

“Saat ini kami merasa dilecehkan secara intelektual, seharusnya sebelum Perda RTRW dilakukan revisi, pihak instansi terkait menjalankan peraturan yang lama,” tegasnya.

Komisi III meminta kepada Bapedda agar segera dilakukan perencanaan revisi Perda RTRW agar tidak ada aturan yang dilanggar.

Pantauan media, selain membahas penggunaan lahan di kawasan perkebunan, Komisi III menyoroti pembangunan di lokasi Rumah Sakit Vita Insani.

Usai RDP, Ketua Komisi III Denny T Siahaan menyampaikan kepada media meminta Kepala Satpol PP menyurati pihak Universitas Efarina dan Rumah Sakit Vita Insani untuk pemberhentian pembangunan sementara yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Proses pembangunan yang masih berlangsung seperti yang di Rumah Sakit Vita Insani dan Universitas Efarina, kita mintakan kepada Kepala Satpol PP untuk menyurati supaya dihentikan pembangunan sementara,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Vita Insani. Komisi III menemukan keganjilan terkait proses pengolahan air limbah cair. Seperti yang mereka sampaikan usai inspeksi mendadak, temuan tersebut berupa berdirinya bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kasat Pol PP, Robert Samosir, saat ditemui media ini sedang menyiapkan surat yang dimintakan oleh Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar dan diberikan pada hari ini juga.

(DD/Tim)

Share