Walhi Menolak Pengesahan RUU Pertanahan “RUU Pertanahan Menyakiti Rakyat”

Salingnews.com – Medan. Banyaknya konflik agraria di Sumatera Utara telah memposisikan petani, buruh tani dan masyarakat adat sebagai korban. Tanah-tanah petani, wilayah adat, hutan adat milik masyarakat adat telah menjadi objek konsesi perusahan perkebunan dan hutan tanaman industri. Hal ini seolah terus Negara biarkan, rakyatnya menjadi korban perampasan lahan. Bahkan habisnya konsesi perkebunan tidak serta merta menjadikan tanah yang menjadi objek konflik tersebut bisa dikuasai petani dan masyarakat adat. Rabu (11/09/19).

realis Walhi

Walhi Sumatera Utara, saat menggelar Konferensi pers di Medan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara memandang Banyaknya konflik agraria tersebut  memposisikan petani dan masyarakat adat sebagai korban. Tanah-tanah petani, wilayah adat, hutan adat milik masyarakat adat telah menjadi objek konsesi perusahan perkebunan dan hutan tanaman industri. Hal ini seolah terus Negara biarkan, rakyatnya menjadi korban perampasan lahan. Bahkan habisnya konsesi perkebunan tidak serta merta menjadikan tanah yang menjadi objek konflik tersebut bisa dikuasai petani dan masyarakat adat. RUU Pertanahan akan semakin membuat persoalan ini semakin pelik.

“RUU Pertanahan Mengakomodir Kepentingan Kapitalis (Pemilik Modal)”

– Tulis Walhi Sumatera Utara

“Di dalam RUU Pertanahan, persoalan HGU dan Eks HGU perkebunan selama ini merupakan objek  penyebab konflik agraria. HGU mengatur hak guna usaha untuk perorangan (20 tahun) dan badan hukum (35 tahun), namun penerbitan dan penertibannya tidak diatur, serta diperpanjang lagi 20 tahun Oleh menteri demi jenis dan daya tarik INVESTASI, parahnya pasal 25 (3) memberikan pengkhususan terhadap BUMN dalam perpanjangan dan peralihan haknya dan jika kelebihan penguasaan fisiknya serta HGU yang berakhir menjadi kewenangan Menteri semata dan dalam pengelolaannya semakin membuka peluang investasi modal, bukan investasi rakyat; hal ini merupakan pengabaian hak rakyat untuk dapat mengakses tanah sebagai sumber hidup.” Tulis Walhi Sumut dalam Siaran Persnya kepada Salingnews.com

Lanjut Walhi Sumut menjelaskan, RUU Pertanahan tidak mengatur penyelesaian konflik agraria. Sampai saat ini, Belum adanya pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian konflik agararia yang komprehensif merupakan akibat dari kebijakan pemerintahan masa lalu yang otoriter. Hal ini justru diarahkan pada hukum formal dengan pembentukan pengadilan pertanahan.

RUU Pertanahan tidak mengkehendaki adanya penyelesaian konflik-konflik agraria yang dialami petani dan masyarakat adat secara berkeadilan bahkan yang muncul adalah kekuasaan Negara yang berlebihan dengan penyebutan Tanah Negara dalam kebanyakan pasal dan menteri berhak mengolah dan memanfaatkan lewat aturan yang dibuatnya; sangat potensial untuk penyalahgunaan dan berpotensi melahirkan “perselingkuhan” dengan Pemodal, bahkan terkesan memberi impunitas terhadap korporasi (pemegang hak) yang menguasai tanah secara fisik melebihi luasan haknya (Pasal 25 ayat 8), padahal dari 2,7 juta Ha lahan yang berkonflik karena konsesi ini sebagian besar adalah tanah yang merupakan wilayah hidup masyarakat (rakyat) Dan sebagian perusahaan saat ini sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Walhi Sumut.

Selain itu, Walhi Sumut juga menejelaskan beberapa hal yang akan berpotensi bahwa RUU Pertanahan tidak mempunyai kehendak baik untuk penyelesaian permasalahan tanah di Indonesia, justru sebaliknya, yaitu : Meskipun masuknya soal ketimpangan dan sengketa, namun belum eksplisit mengatur hal tersebut dan belum menjawab permasalahannya. Hak menguasai negara menjadi hak pengelolaan yang punya kewenangan powerful.

Tidak mengatur terkait Kelembagaan reforma agraria dan upaya penyelesaian konflik agraria. Sengketa tanah dan konflik tanah diselesaikan melalui mediasi dan pengadilan pertanahan. Sejauh ini banyak kasus-kasus upaya penyelesaian konflik agraria melalui pengadilan memposisikan rakyat berada di pihak yang kalah, sekalipun menang, dalam praktek peradilannya masih mengambang.

Bank tanah, walaupun dalam draft versi 30 Agustus 2019 telah berubah menjadi lembaga pengelolaan tanah, isi tetap sama, artinya untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum (UU No 2 2011 tentang pengadaan tanah sudah mengatur)

“Menolak pengesahan RUU Pertanahan. Kami meminta agar DPR-RI tidak terburu-buru membahas dan mengesahkan RUU Pertanahan di penghujung periodesasi DPR, jika hanya akan mencederai hati dan perasaan Rakyat dan memberikan reputasi buruk di penghujung pengabdian. RUU Pertanahan harus di bahas kembali secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan dengan semangat Nasionalisme dan selaras dengan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 dan UUPA; bahwa “Tanah untuk Rakyat” bukan untuk kepentingan segelintir orang (Kapital).” Tegas Walhi Sumut. (AS/Red)

Share

Baca Juga