WALHI Sumut : Benteng Terakhir Penyelamatan Hutan Batang Toru

Salingnews.com – Sumatera Utara. Ekosistem Batang Toru merupakan satu kesatuan ekologis yang saat ini masuk dalam wilayah administrasi tiga pemerintahan kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.

Bentang alam Batang Toru memiliki luas 168.658 hektar termasuk didalamnya Hutan Lindung Sibolga, Cagar Alam Sibual Buali dan Cagar Alam Dolok Sipirok. Cakupan hutan Batang Toru terbagi dalam dua blok meliputi Blok Hutan Batang Toru Barat dan Blok Hutan Batang Toru Timur, sebelah Selatan Danau Toba.

Screenshot_20190829-112731~2

Kawasan Hutan Batang Toru, Lokasi Pembangunan PLTA oleh PT.  PT. NSHE (North Sumatera Hydro Energy).

Total habitat alami Batang Toru diperkirakan seluas 150.000 hektar.
Ekosistem Batang Toru adalah habitat terakhir untuk Orangutan Tapanuli yang khas dari sisi genetika dan telah ditetapkan sebagai spesies baru. Hal tersebut akan menjadikan Orangutan Tapanuli sebagai jenis kera besar yang paling langka di dunia. Selain Orangutan terdapat 2 satwa mamalia langka lain yang tergolong critically Endangered (harimau dan tringgiling), 4 jenis yang Endangered (tapir, siamang, gibbon, lutung), dan 11 jenis vulnerable (misalnya kambing hutan,beruang madu, kucing mas dan kucing batu) juga menghuni Ekosistem Batang Toru.

WALHI Sumatera Utara sebagai benteng terakhir penyelamat kawasan hutan dan Lingkungan Hidup wilayah Sumatera Utara yang bekerja untuk memastikan kelestarian dan keselamatan rimba terakhir hutan batang toru tetap berjuang, agar kekayaan alam serta keanekaragaman hayati yang terkandung dalam hutan batang toru terjaga sampai ke masa yang akan datang.

Adapun sikap-sikap WALHI Sumatera Utara untuk tetap menjadi benteng terakhir penyelamat Landscape Batang Toru dirincikan dalam beberapa alasan di bawah ini.

“Tetap menolak pembangunan PLTA  Batang Toru PT. NSHE yang turut berkontribusi mengacam Hutan Batang Toru serta Daerah Aliran Sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat disekitar Hutan Batang Toru. Pembangunan Dam PLTA Batang Toru berada di zona merah sesar toru yang berpotensi menimbulkan bencana, serta mengancam habitat orang utan dan satwa langka dan dilindungi lainnya.” Tulis WALHI Sumatera Utara, dalam siaran persnya, Kamis (29/08/19).

Selanjutnya, Pihak-pihak yang mendukung pembangunan PLTA Batang Toru PT. NSHE seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat baik lokal, nasional dan internasional, Pemerintah, Tokoh serta pihak lainnya menjadi pihak yang turut bertanggungjawab terhadap dampak turunan pembangunan tersebut.

“Meminta kepada penegak hukum untuk pro-aktif menindaklanjuti adanya dugaan maladministrasi serta adanya unsur pidana dalam penyusunan dokumen lingkungan yang menjadi salah satu syarat pembangunan PLTA Batang Toru PT. NSHE,” Tegas WALHI Sumatera Utara.

Ditambah lagi bahwa WALHI Sumatera Utara juga menolak seluruh industri ekstraktif yang beraktivitas di Bentang Alam Batang Toru serta mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh izin yang berada di Hutan Batang Toru.

Sekedar diketahui Hutan Batang Toru yang saat ini seluas 113.464 hektar serta dampak ikutan pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan PLTA Batang Toru oleh PT. NSHE (North Sumatera Hydro Energy).

Pembangunan dilapangan secara Fisik telah mencapai 40 % dimana sudah berdiri Kantor, Perumahan Karyawan, Jalan, Tahap Kontruksi pembangunan Trowongan Air, Pembuatan disaingn Bendungan, Konstruksi pembangunan Jembatan Penyebrangan Sungai Batang Toru, disain Power House.

Secara pendanaan dimana Proyek pembangunan PLTA Merupakan Investasi dari Bank Of Chaina secara resmi belum mengucurkan Pendanaan Investasi tersebut, dimana dari hasil pertemuan Walhi-Sumut dijakarta pada Februari 2019 melalui Konsulat Negara Chaina berkomitmen akan melakukan Evaluasi terhadap investasi mereka pada pembangunan PLTA Batang Toru. (Red)

Share

Baca Juga