WALHI Sumut Mengkritik Sikap Menteri LHK Terhadap Pembangunan PLTA Batangtoru

Salingnews.com – Sumatera Utara. Sudah habis waktunya untuk berbasa-basi. Saat ini Lembaga Pemerintah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang lebih memilih untuk melindungi kepentingan perusahaan swasta daripada kepentingan pelestarian alam dan keselamatan hidup rakyat. Hal itu di Sampaikan Lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara (Sumut) pada jumat. (19/10/18).

Walhi Sumut saat berada di Pengnadilan Tinggi Tata Usaha Medan

WALHI Sumatera utara bersama Kuasa Hukumnya saat menyapaikan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha  Negara di Medan, terhadap Pembangunan PLTA Batangtoru

Lanju WALHI Sumut menjelaskan bahwa terkait adanya pendapat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya yang dimuat di salah satu media online yang menyebutkan bahwa “Orangutan tidak terganggu pembangunan PLTA Batangtoru”.

”Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Menteri LHK tidak memahami ekologi dari Orangutan tapanuli. Tidak memahami proses pembangunan dan pengoperasian proyek PLTA Batangtoru dan juga tidak belajar dari track record konservasi hutan dan SDA di Indonesia yang sangat buruk. Seolah penyataan dari Ibu Menteri LHK mewakili kepentingan dari pihak perusahaan PT. NSHE”. Kata WALHI.

Selain itu WALHI Sumut juga menjelaskan yang pertama bahwa masih ada Orangutan tapanuli yang masih membuat sarang disekitar lokasi pembangunan awal proyek. Hal ini bukan berarti keberadaan Orangutan tapanuli tidak terganggu. Orangutan tapanuli adalah salah satu kera besar yang paling langka dan keberlangsungannya terancam dengan jumlah individu kurang dari 800 ekor.

“Terfragmentasi dalam 3 populasi dengan luas habitat kurang dari 110 Ha. Disebutkan bahwa: “PLTA yang akan dibangun di Batangtoru berada di luar kawasan hutan. Meski demikian, lokasinya berdekatan dengan kawasan hutan yang menjadi habitat Orangutan tapanuli”. Hal ini memberi kesan bahwa Orangutan tapanuli datang dari hutan ke lokasi proyek. Ini keliru dan sangat keliru”. Paparnya.

Tambahnya lagi, Lokasi proyek merupakan habitat Orangutan tapanuli yang paling kaya. Hal ini berarti bukan Orangutan tapanuli yang masuk wilayah proyek, justruk proyek yang merebut habitatnya. Wilayah APL (areal penggunaan lain) yang seharusnya sudah dialokasikan dengan status “hutan lindung” karena kondisi areal yang sangat terjal, tanah peka terhadap erosi, curah hujan yang tinggi.

“Jika dilihat dari analisis kerentanan wilayah dan bahaya, jika dilakukan pembukaan areal maka akan memberi skor >175 mengikuti peraturan kehutanan SK 837. Bahwa dari dulu alokasi kawasan hutan keliru dimana wilayah persawahan di lembah Sarulla masuk dilokasi Hutan Produksi dan Hutan Primer dialokasikan sebagai APL menunjukkan bahwa pengalokasian hutan sudah bermasalah sejak dulu”. Sebut WALHI Sumut tersebut.

WALHI Sumut juga mengatakan bahwa Jika pemerintah selalu mengatakan bahwa areal yang diperuntukan menjadi PLTA berada di status kawasan APL, apakah pemerintah bias menjamin bahwa orangutan paham tentang status kawasanhutan, kemudian tidak melintasi atau hidup di areal tersebut ? Hutan Batang Toru adalah rumah bagi orangutan tapanuli yang jumlahnya kurang dari 800 individu.Pemerintah khususnya KLHK harus bias lebih bijak dalam menjaga dan mengelola SDA.

“Yang kedua Bagaimana Ibu Menteri Siti Nurbaya dapat menyimpulkan bahwa keberadaan Orangutan tapanuli tidak terancam?.”, kata WALHI.

Lanjut WALHI, saat ini sedang dibangun jalan “inspeksi” di lahan terjal dan peka erosi disepanjang 20 Km ke dalam habitat Orangutan tapanuli. Sepanjang jalan akan digali delapan lubang untuk membuat terowongan air (berteknologi canggih).

“Terowongan akan dibuat dengan ledakan dinamit dan limbah galian (diperkirakan mendekati 8 juta m3 limbah) akan diangkut melalui jalan “inspeksi” dan dibuang pada spoil bank di dalam hutan habitat Orangutan tapanuli.  Maka selama beberapa tahun mendatang, jalan sepanjang 20 km di tengah habitat Orangutan tapanuli akan ramai dengan ledakan, lalu lintas alat berat, dan pembuangan limbah”, Paparnya.

“Ibu Menteri Siti Nurbaya mungkin tidak akan terganggu apabila ada alat berat yang bekerja disekitar rumahnya selama beberapa tahun, tetapi Orangutan tapanuli yang selama ini tidak banyak mengetahui kegiatan manusia, pasti akan terganggu!”

Kata WALHI Sumatera Utara

Selain itu akan dibangun jalur transmisi listrik yang akan membelah habitat Orangutan tapanuli sepanjang 14 km. Selain dari pendapat Ibu Menteri LHK, ada hal lain yang di artikel masih mengulangi beberapa hal yang tidak benar atau tidak relevan seperti luas waduk yang dianggap kecil akan tetapi jalan dan jalur transmisi tidak disebutkan diartikel. Kemudian terkait dengan jalan dan jalur transmisi yang akan membelah blok bagian barat hutan Batangtoru juga tidak disebutkan.

Pengalaman pahit menunjukkan bahwa tidak pernah ada sejarahnya pembuatan jalan di dalam hutan yang tidak berakibat pada perambahan, penebangan dan pemburuan di kawasan hutan di Indonesia. Semua janji akan melindungi setiap akses merupakan janji kosong. Begitu juga halnya dengan pendapat bahwa keberadaan PLTA pasti akan melindungi hutan serta mampu menjaga siklus air adalah salah. Tidak akan ada pengaruh terhadap debit air yang masuk dari hulu ke waduk di kawasan hutan tersebut.

Fokus artikel yang menyebut Orangutan tapanuli yang unik. Seolah-olah ancaman terhadap keberadaan dan habitat orangutan tapanuli merupakan masalah proyek pembangunan PLTA Batangtoru. Hal ini juga sangat keliru. Proyek swasta yang sangat mahal ini akan mengganggu aliran sungai Batangtoru di sebelah hilir dari bendungan. Selama enam jam setiap hari, akan ada pelepasan aliran air lebih dari dua kali lipat aliran normal kemudian selama delapan belas jam sungai akan hampir kering. Ini akan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari di wilayah hilir. Usaha perikanan, sawah dan transportasi akan dirugikan. Pola erosi sungai akan berubah drastis. Sampai sekarang PT NSHE belum pernah publikasikan kajian hidrologi.

Proyek PLTA Batangtoru yang akan dibangun sangat dekat dengan patahan Sumatera (patahan toru/fault zone of toru) dan berada di lokasi rawan gempa. Tentu saja ini akan meresahkan masyarakat yang tinggal di hilir. Kita tidak dapat memprediksi terjadinya gempa, akan tetapi kita bisa meminimalisir dengan upaya mitigasi bencana. Hal ini dapat dihindari jika keberlangsungan proyek ini dihentikan!. Jika proyek ini tetap berlangsung, maka tinggal menunggu bencana datang di daerah pusat gempa dengan tanah sangat peka terhadap erosi dan perbukitan yang terjal! Proyek PLTA Batangtoru merupakan proyek swasta yang sangat mahal, didanai dengan pinjaman dari luar negeri, dibangun oleh perusahaan asing, akan tetapi masyarakat Indonesia akan dibebani untuk pembayaran ke pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara).

“Ada alternatif lain untuk sumber energi baru terbaharukan seperti geothermal, mikro dan minihidro.” Pesan WALHI Sumut Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan semestinya melakukan kajian secara holistic terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Karena bagaimanapun pemerintah itu adalah yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan akibat pembangunan .Pemerintah tidak seharusnya menjalankan roda pemerintahan karena adanya intervens ipihak pengusaha.” Sebut WALHI. (AS/Red)

Share

Baca Juga