11 Pejabat Tak Kunjung Dilantik Hefriansyah, Beredar Surat Kemendagri “Menolak”

Salingnews.com – Pematangsiantar | Setelah pada Juni lalu dibukanya pendaftaran seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Eseleon II, di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, hingga kini belum juga dilakukan pelantikan meski hasil assesment sudah diumumkan.

Kemungkinan besar mengapa belum juga dilakukan pelantikan terhadap 11 pejabat yang sudah mengikuti tahap seleksi, media ini mendapatkan informasi bahwa adanya penolakan terhadap permohonan pengangkatan dan pelantikan pejabat Pemko Siantar yang tidak disetujui.

IMG_20211109_233415Ket. Foto : Beredar Surat dari Kemendagri Menolak Pengangkatan dan Pelantikan Hasil Asessment JPTP di Lingkungan Pemko Pematangsiantar/Ded

Hal tersebut didapatkan dari beredarnya surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bernomor 800/699/OTDA, tanggal 29 Oktober 2021 lalu yang ditandatangani langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah yakni Akmal Malik.

Kemudian, dalam surat tersebut juga disebutkan agar pengangkatan dan pelantikan terhadap pejabat hasil seleksi JPT Pratama dapat diusulkan kembali usai Calon Wali Kota Pematangsiantar pemenang hasil pilkada serentak 2020 dilantik.

Untuk mengisi kekosongan juga disebutkan dapat diangkat pelaksana tugas (Plt) dengan mempedomani surat edaran kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas.

Hal lain, Kemendagri juga meminta kepada Gubernur Sumatera Utara sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyampaikan perihal penolakan permohonan pengangkatan dan pelantikan pejabat kepada Hefriansyah selaku Wali Kota Pematangsiantar.

Banyak kalangan menaruh asumsi, bahwa seleksi tersebut terkesan dipaksakan pada akhir masa jabatan Hefriansyah yang berakhir pada Februari 2022 mendatang.

Sebelumnya, Calon Wakil Wali Kota Pematangsiantar pemenang pilkada serentak 2020, dr Susanti Dewayani mengetahui hal itu, sehingga menyurati KASN pada tanggal 2 Juli 2021 lalu, guna meminta pembatalan seleksi.

Susanti menyebutkan, ada alasan pembatalan seleksi karena tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 820/6923/SJ, tanggal 23 Desember 2020, tentang larangan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020.

“Dalam surat edaran Mendagri tegas disebutkan pelarangan pergantian pejabat dalam rangka tertib administrasi penyelenggaran pemerintah daerah,hingga kepala.daerah baik provinsi, kabupaten dan kota terpilih hasil Pilkada serentak 2020, dilantik,” ujar Susanti.

Ia mengatakan bahwa Kota Pematangsiantar merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam ketentuan SE Mendagri karena salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020.

Penulis : Dedi Damanik
Editor : Dedi Damanik

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *