Foto : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Kota Pematangsiantar Asner-Susanti Pemenang Pilkada Serentak Desember 2020 lalu/doc
Salingnews.com – Pematangsiantar | Dinamika atas belum dilantiknya dr Susanti Dewayani Wakil Wali Kota Pematangsiantar terpilih pada pilkada serentak Desember 2020 lalu, beberapa elemen masyarakat mulai bersuara akan melakukan gerakan menemui Presiden RI, Ir Joko Widodo (Jokowi), di istana negara, Jakarta.
Meski sempat rumor pelantikan akan dilaksanakan pada bulan-bulan sebelumnya, namun hingga saat ini belum ada sinyal positif terkhusus di ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pelantikan.
Sekretaris Jenderal DPP Laskar Budaya Simalungun Indonesia (LBSI), Ariondo Sipayung, menyampaikan akan mengerahkan massa untuk melakukan gerakan sosial menuntut pelantikan Wakil Wali Kota Pematangsiantar terpilih yang menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah itu.
“Kita akan melakukan gerakan sosial. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kita sebagai warga Siantar meminta hasil pilkada serentak Desember 2020 lalu untuk segera diambil alih oleh presiden,” ungkapnya saat ditemui di ruangan kantor LBSI, Selasa (14/12/2021).
Sebelumnya, beberapa organisasi dan elemen masyarakat di Siantar beramai-ramai meminta agar pelantikan dr Susanti Dewayani secepatnya terlaksana.
Melihat hal itu, Ariondo juga menambahkan bahwa proses kontestasi pesta demokrasi yang lalu telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Namun, hasil dari pemenang pilkada tersebut belum juga dilantik.
“Yang kita tahu, pilkada Desember 2020 lalu untuk memilih pemimpin yang baru. Setelah kita (dominan masyarakat Siantar) sepakat untuk memilih pasangan Asner-Susanti, agar secepatnya menggantikan Hefriansyah-Togar. Ini sudah hampir satu tahun setelah proses pesta demokrasi. Kalau toh pelantikan dilakukan di tahun 2022, lebih baik tak usah ada pilkada pada Desember 2020 yang lalu,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan, bahwa pihaknya sudah terlalu lama menanti, begitu juga masyarakat yang memilih dan memenangkan pasangan Asner-Susanti.
Proses untuk pelantikan sudah dilakukan bahkan DPRD Pematangsiantar sudah menggelar rapat paripurna pengusulan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar yakni Hefriansyah-Togar.
Dan, Mendagri sudah menerbitkan surat keputusan nomor 131.12-354 tahun 2021 per tanggal 23 Februari 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, hasil Pilkada 2020 di Sumatera Utara, termasuk Kota Pematangsiantar, namun sampai sekarang pelantikan belum juga dilaksanakan.
“Banyak daerah yang ikut melakukan kontestasi pesta demokrasi pada Pilkada Desember 2020 lalu. Dan, keseluruhan daerah tersebut sudah menikmati transformasi pemerintahan yang baru. Kok Kota Pematangsiantar belum juga?,” tanyanya
Dirinya sangat yakin atas integritas Presiden Jokowi yang dicintai masyarakat. Sehingga untuk pelantikan pemenang hasil pilkada Desember 2020 lalu, lebih tepat diambil alih oleh presiden. Sebab, bila hal ini semakin berlarut, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi cikal bakal konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.
Penulis : Dedi Damanik
Editor : Dedi Damanik
