Salingnews.com – Simalungun | Rumor penundaan Pemilihan Kepala Desa/Nagori (Pilpanag) di Kabupaten Simalungun kian kontras setelah ratusan pangulu (Kepala Desa) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati dan DPRD Simalungun, Pematang Raya, Senin (22/11/2021) yang lalu.
Informasi yang diterima, Pilpanag akan diselenggarakan pada Juni 2022 mendatang dengan sebanyak 248 desa yang masa periode jabatan berakhir pada tahun itu juga.
Penundaan Pilpanag, melalui surat Bupati yang beredar menyebut bahwa alasan penundaan karena ketidaksediaan anggaran ataupun dana yang sumbernya dari APBD.
Ket. Foto : Rado Damanik/Net
Menanggapi rumor penundaan Pilpanag tersebut, Rado Damanik menduga akan ada yang diuntungkan.
Menurutnya, bila benar terjadi penundaan, baiknya Radiapo Sinaga selaku Bupati Kabupaten Simalungun secara gamblang dan terbuka menjelaskan ke publik.
“RHS harus menjelaskan secara terbuka ke publik, jangan seolah-olah penundaan tersebut hanya hak bupati saja. Sepertinya RHS sepihak dalam mengambil kebijakan penundaan pilpanag. Masih ada pendamping desa, ada DPRD, ada lembaga maujana nagori, apakah bupati mengikutsertakan lembaga-lembaga tersebut dalam hal mengambil kebijakan penundaan pilpanag?,” tanyanya, Jumat (26/11/2021).
Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dikoordinir Ketua Keluarga Besar Pangulu se-Simalungun, Raslan Purba meminta agar pilpanag tetap diselenggarakan.
Selain alasan ketidaksediaan anggaran, pandemi Covid-19 yang belum berakhir turut juga menjadi alasan. Hal itu disampaikan Asisten I Pemkab Simalungun, Sari Muda Purba, dihadapan ratusan pangulu saat berunjuk rasa.
Pada saat kampanye menjelang pilkada serentak tahun 2020, RHS menyoroti kondisi keuangan di Kabupaten Simalungun yang sudah babak belur. Sehingga kehadiran RHS, diharapkan mampu bak sosok malaikat membawa “keselamatan” untuk memajukan Kabupaten Simalungun.
Namun hal itu kembali disinggung Rado Damanik, kehadiran RHS justru sebaliknya dan belum mampu memenuhi janji-janji politik pada saat kampanye sebelumnya.
“Masyarakat Simalungun menganggap kehadiran RHS adalah sosok malaikat yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebelumnya. Sehingga RHS dipilih masyarakat karena janji-janji kampanyenya “Rakyat Harus Sejahtera”. Kalau alasan penundaan pilpanag karena tidak adanya anggaran, maka RHS menunjukkan ketidakmampuan mengatasi permasalahan. Jika itu terjadi, jangan harap program kartu SiKerja dan lainnya dapat terealisasi,” ungkapnya.
Opini lainnya yang disampaikan Rado, bila terjadi pengunduran pilpanag dan terselenggara di 2024, kemungkinan adalah kepentingan untuk pilkada serentak selanjutnya yang akan mengganggu penyelenggaraannya.
“Jika pilpanag diundur ke tahun 2023, hal itu akan membuat Pemkab Simalungun kewalahan. Karena, akan memasuki tahapan-tahapan pilkada serentak di tahun 2024. Pemerintah akan lakukan persiapan menjelang pilkada serentak. Pemerintah akan fokus ke situ, apalagi masuk pada tahapan kampanye yang bisa berpotensi munculnya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Apabila pilpanag diselenggarakan di tahun 2023 akan menjadi rawan kepentingan politik dan suhu tingkat konfliknya pun akan tinggi,” tambahnya.
Bila alasan karena pandemi Covid-19, menurut Rado juga hal itu adalah spekulasi yang terlalu mendramatisir. Sebab, sewaktu pilkada serentak lalu, kondisi pandemi Covid-19 lebih parah dan tetap melanjutkan pesta demokrasi. Bahkan, pada saat itu, belum ada program vaksinasi kepada masyarakat.
Ada Dua Poin Yang Diduga Dapat Menguntungkan Bupati :
1. Jika diundurkan Pilpanag Tahun 2023, berarti ada kekosongan jabatan Pangulu (Kepala Desa-Red) dan itu akan diisi dari ASN. Berarti wewenang bupati mengisi jabatan Plt Pangulu tersebut dan itu bisa terindikasi “dagang sapi” atau jual beli jabatan. Coba kalau satu Plt dihargai sekitar 15 juta sampai 20 juta, siapa yang diuntungkan??
2. Jika Plt Pangulu diisi ASN, berarti bupati bisa mengontrol langsung dan memafaatkan ADD untuk kepentingan politik bupati tahun 2024. Bupati akan mempersiapkan orang-orangnya untuk jadi pemenang pilpanag dengan memafaatkan Plt Pangulu dan ADD.
“Jangan Rampas Hak Pesta Demokrasi Rakyat Nagori”
Rado Damanik
“Intinya, rakyat Simalungun yang dirugikan. Jadi, tidak ada alasan yang mendesak untuk penundaan pilpanag. Karena pilpanag adalah milik masyarakat Simalungun, pesta demokrasi rakyat di nagori,” mengakhiri.
Penulis : Dedi Damanik
Editor : Dedi Damanik
