Foto : Ilustrasi
Salingnews.com – Simalungun | Dalam waktu dekat ini, Masyarakat Simalungun yang tergabung di komunitas “Halak Simalungun” akan gelar aksi unjuk rasa.
Aksi unjuk rasa itu digelar saat akan datangnya Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Informasi yang beredar, timbulnya niat masyarakat Simalungun untuk menyampaikan secara langsung bagaimana carut marutnya kondisi infrastruktur di Kabupaten Simalungun.
Ari Sipayung menuturkan, pihaknya sedang melakukan persiapan untuk menyampaikan beberapa poin aspirasi kepada Jokowi secara langsung.
“Data yang kami peroleh, bahwa jumlah aset ataupun wilayah konsesi PTPN IV yang ada di Simalungun berkisar 60 persen jumlahnya. Tapi, kita lihat seperti infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Simalungun, hampir 70 persen mengalami kerusakan, baik dengan kondisi sedang, menengah, dan parah,” ungkapnya, Selasa (25/01).
Menimpal dan menambahi, Ary menyebutkan bahwa pada saat Menteri BUMN yang dijabat oleh Dahlan Iskan pada tahun 2012, pernah tidak setuju atas upaya konversi perkebunan teh menjadi sawit di wilayah Simalungun.
“Kita lihat sekarang, perkebunan teh yang dikonversi menjadi kebun sawit seperti di unit Marjandi, infrastruktur jalan di sana cukup parah kondisinya. Hal itu diakibatkan dari dominasi aktifitas produksi perkebunan sawit. Di Sidamanik, kita lihat sudah mulai ada konversi. Sebentar lagi di sana tidak menutup kemungkinan akan menjadi langganan bencana banjir di kemudian hari,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan data-data untuk menjadi dasar tuntutan mereka meminta Jokowi untuk mencopot Direktur Utama beserta jajarannya.
“Kita sedang mengumpulkan fakta-fakta lapangan lainnya. Ini akan menjadi tuntutan yang kita minta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi manajemen di PTPN IV. Kita minta juga agar dikembalikannya perkebunan itu ke semula. Masyarakat tidak menerima manfaat dari keberadaan PTPN IV,” imbuhnya.
Ary juga menuding, bahwa PTPN IV melakukan tindakan diskriminasi dari segi sosial ekonomi masyarakat dan pendidikan masyarakat. Contohnya, PTPN IV dari bantuan CSR-nya lebih memilih memajukan salah satu Universitas Negeri di Sumatera Utara dibanding Universitas di wilayah Simalungun seperti USI.
Terkait keberadaan SDM Simalungun yang berkontribusi di perusahaan milik negara itu, sedikitnya dapat dihitung.
Terlebih lagi menyoal domisili kantor PTPN IV yang berada di Medan, menurut Ary, mengingat cukup besarnya aset PTPN IV di wilayah Kabupaten Simalungun, seharusnya untuk Kandir kiranya berada di Simalungun juga.
“Dari besaran aset PTPN IV di Kabupaten Simalungun, seharusnya Kandir itu berada di Simalungun juga. Itu tanda keseriusan PTPN IV memajukan perekonomian di Simalungun. Mengapa demikian? Sebab, yang selama ini Kandir berada di Medan, tidak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat Simalungun,” terangnya.
“Tapi, ternyata direksi lebih suka berkantor di Medan dibandingkan di Simalungun. Jadi, kita minta Kandir dipindahkan ke Simalungun,” tegasnya lagi.
Ary juga menambahkan, pihaknya akan serius menyampaikan hal ini saat kedatangan Presiden Jokowi yang sedang diagendakan berkunjung ke Simalungun. (Tim/Red)
